Agenda Strategis MUI Mengemuka di Mukernas I: Penguatan Akidah dan Realisasi Keadilan Ekonomi

Jakarta, MUI Digital- Berbagai persoalan keumatan yang berkembang di tengah masyarakat perlu di respons dengan langkah yang terukur. Beberapa isu perlu dibedah secara komprehensif agar dapat dirumuskan untuk mencari solusi yang lebih tepat dan komprehensif.

Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar menyebutkan, sekarang banyak bermunculan paham-paham keagamaan yang dinilai menyimpang termasuk kelompok-kelompok yang mudah mengkafirkan sesama Muslim di luar golongannya.

"Ini berpotensi merusak persatuan umat dan harus diluruskan melalui pendekatan keilmuan dan pembinaan yang tepat. Kita ini tidak memiliki kewenangan untuk eksekusi hukum, karena itu berada pada otoritas pemerintah," jelasnya saat kegiatan Mukernas 1 MUI 2026 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, pada Kamis (12/2/2026).

Ia juga menyinggung adanya persoalan lembaga pendidikan berbasis pesantren yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

"Hal-hal seperti ini jangan dibiarkan karena dapat menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Perlu adanya sinergi antara pemangku kebijakan, akademisi dan tokoh agama untuk memastikan sistem pendidikan berjalan sesuai prinsip keagamaan yang benar," jelasnya.

Anwar Iskandar juga menegaskan pentingnya kerja sama yang erat antara MUI dan Kementerian Agama dalam menangani berbagai penyimpangan ajaran.

Di bidang ekonomi, ia mengakui adanya pertumbuhan pembangunan yang cukup pesat tapi tidak sejalan dengan pemerataan dan keadilan yang belum sepenuhnya terwujud.

"Pemerintah memiliki berbagai program yang berpihak pada masyarakat, termasuk komitmen dalam memberantas korupsi. MUI sebagai mitra strategis pemerintah juga harus bersikap tegas dan proporsional," ujarnya.

Terkait isu Palestina, ia menegaskan bahwa MUI secara konsisten memberikan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina dan mendorong berbagai upaya untuk mengurangi penderitaan para korban.

Menutup pernyataannya, Anwar Iskandar kembali mengingatkan bahwa seluruh aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada nilai-nilai moral dan akhlak. "Setiap pemimpin harus menjadikan nilai-nilai moral sebagai fondasi dan landasan dalam menjalankan amanah," pungkasnya. (Irma Zuha Attamimi, ed: M Fakhruddin)