JAKARTA, MUI Digital— Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan tahniah atas dilantiknya Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) baru dalam Kabinet Merah Putih. 

MUI menekankan agar Menkeu Suahasil mampu menjaga kepercayaan publik, menata Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara sehat, serta sebisa mungkin menekan dan menghindari penambahan utang negara.

Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menyampaikan bahwa Suahasil Nazara bukanlah sosok baru di lingkungan Kementerian Keuangan. 

Pengalaman Suahasil yang panjang sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) hingga Wakil Menteri Keuangan dinilai menjadi modal krusial dalam mengelola stabilitas ekonomi nasional.

​"Saya ucapkan selamat kepada Pak Suahasil Nazara yang dilantik sebagai Menteri Keuangan. Saya pikir bukan orang baru ya, beliau lama di Badan Fiskal, jadi Wakil Menteri sampai sekarang," ujar Kiai Cholil Nafis kepada MUI Digital di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (15/9/2026).

Meski begitu, Kiai Cholil memberikan pesan terkait pengelolaan tata kelola keuangan negara di bawah kepemimpinan Suahasil. 

Menurutnya, kepercayaan publik merupakan fondasi paling mendasar yang harus dirawat dengan baik oleh pemerintah, khususnya dalam merancang dan menata APBN.

​"Tolong dijaga kepercayaan publik, termasuk untuk menata, mengamankan APBN. Hindari banyak ngutang. Karena bagi kita, banyak berhutang itu tidak  baik," tegas Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat tersebut.

Selain menyoroti penekanan angka utang, Kiai Cholil Nafis juga mendorong Menkeu Suahasil untuk melakukan reformasi strategi pendapatan negara. 

Kiai Cholil menyarankan agar pemerintah tidak terus-menerus mengandalkan sektor perpajakan sebagai tulang punggung utama penerimaan APBN, melainkan lebih memaksimalkan potensi kekayaan sumber daya alam (SDA) dan kapabilitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul.

Terkait kebijakan perpajakan itu sendiri, MUI mendorong agar intensifikasi penarikan pajak difokuskan pada skala korporasi atau bisnis, bukan beban individual masyarakat. 

Ia juga mengimbau pemerintah   cermat mencegah terjadinya skema pajak berganda yang dapat memberatkan pelaku usaha maupun warga negara.

​"Yang kedua, pastikan pendapatan negara tidak hanya dari pajak. Tapi bagaimana memaksimalkan dari sumber daya alam, sumber daya manusia yang baik. Bahkan mungkin pajak lebih disasar kepada bisnisnya, bukan perorangannya," kata ulama kelahiran Madura pada 1 Juni 1975 tersebut. 

Tak kalah penting, Kiai Cholil mengusulkan adanya integrasi antara instrumen keagamaan dan fiskal negara melalui skema tax credit untuk pembayaran zakat. 

Menurutnya, integrasi ini dapat menjadi stimulan ganda bagi umat Islam dalam menjalankan kewajiban syariat sekaligus berkontribusi nyata pada penerimaan negara.

​"Kita berharap zakat dijadikan sebagai pajak tax credit. Sehingga orang membayar zakat ada motivasi keagamaan, ada motivasi kenegaraan," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kiai Cholil menaruh harapan besar agar Menkeu Suahasil Nazara memberikan perhatian lebih pada pengembangan instrumen ekonomi dan keuangan syariah. 

Umat Islam di Indonesia, menurutnya, tidak boleh hanya diposisikan sebagai konsumen pasar, melainkan harus diangkat menjadi penopang utama pembangunan nasional.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Ketua Badan Pengurus DSN MUI ini memandang penting hadirnya Danatara Syariah sebagai lembaga konsolidasi khusus ekonomi umat yang terintegrasi secara nasional.

​"Kami berharap Pak Suahasil bisa mendorong, memaksimalkan ekonomi syariah. Kekuatan ekonomi umat tidak hanya sebagai konsumen, tapi menjadi penopang tentang pembangunan Indonesia. Kami sudah sampaikan kepada Pak Rosan, CEO Danantara, agar dibentuk Danantara Syariah untuk mengkonsolidasi ekonomi umat," ungkap Kiai Cholil.

CEO Amanah Zakat ini menambahkan bahwa instrumen ekonomi umat yang melimpah perlu diakui secara legal dan resmi sebagai instrumen tata negara yang diwadahi dalam kerangka manajemen keuangan serta kebijakan fiskal pemerintah.