MUI Minta Pemerintah Dorong Optimalisasi Ekonomi Syariah untuk Kemandirian Umat
Jakarta, MUI Digital--Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendorong pemerintah untuk terus memberikan keberpihakan nyata terhadap penguatan dan optimalisasi ekonomi syariah. Langkah ini dinilai sangat krusial untuk mengangkat harkat, martabat, serta kemandirian ekonomi umat Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pernyataan tersebut ditegaskan oleh Ketua Umum MUI, KH M Anwar Iskandar, dalam pembukaan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat, Jumat (24/7/2026).
"Kami berkeinginan sekali agar keberpihakan pemerintah terkait pentingnya ekonomi syariah ini makin nyata. Sebagai negara bertaraf populasi muslim terbesar, pelaksanaan ekonomi syariah di Indonesia saat ini belum sepenuhnya seperti yang diharapkan. Kehadiran ekonomi syariah harus dioptimalkan dan terkoordinasi dengan sebaik-baiknya sebagai bagian dari kekuatan untuk mengangkat ekonomi umat," ujar Kiai Anwar Iskandar.
Baca juga: MUI Puji Komitmen Prabowo Jalankan Ekonomi Kerakyatan Pasal 33 UUD 1945
Kiai Anwar menambahkan, optimalisasi ekonomi syariah selaras dengan komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai konsisten menjalankan prinsip ekonomi kerakyatan sesuai Pasal 33 UUD 1945.
MUI mengapresiasi keberanian pemerintah dalam menempatkan ekonomi kerakyatan sebagai pijakan utama menuju kemandirian bangsa. Kendati demikian, MUI mengingatkan agar pelaksanaan kebijakan ekonomi ini benar-benar dikawal dengan aturan dan regulasi yang ketat.
"Harapan kami agar pelaksanaan ini berjalan dengan sebaik-baiknya, bersih dari praktik korupsi, manipulasi, dan kecurangan lainnya. Sebab, praktik koruptif akan menghambat cita-cita mulia bangsa untuk menjadi negara yang mandiri," tegasnya.
Di sisi lain, Ketum MUI juga menyoroti pentingnya integrasi teknologi digital dan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk mendukung dakwah serta penguatan ekosistem ekonomi Islam. Menurutnya, digitalisasi membawa manfaat yang sangat besar jika diisi dengan narasi pembangunan bangsa yang berakhlakul karimah.
Selain isu ekonomi, KUII VIII yang mengusung tema "Umat Bersatu, Bangsa Berdaulat, Negara Kuat" turut membahas 12 sidang pleno strategis, mencakup rekomendasi keumatan, penolakan tegas terhadap fenomena LGBT yang mengancam ketahanan nasional, hingga penguatan pendidikan dan kesehatan umat.
Pembukaan KUII VIII yang dijadwalkan berlangsung pada 24–26 Juli 2026 ini dihadiri oleh jajaran ulama, pimpinan lembaga tinggi negara, hingga wakil negara sahabat.
Di antara tokoh nasional yang tampak hadir, di antaranya Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurrahman, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung.
Selain itu, hadir pula Kepala BRIN Prof Arief Satria, Ketua LPS Anggito Abimanyu, Wakil Ketua Badan Legislasi Nasional (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia, Ketua Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah, serta Ketua Baznas Sodik Mudjahid.
Dari jajaran ulama dan pimpinan MUI, terlihat Sekretaris Wantim MUI KH Zainut Tauhid Sa'adi, Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar, dan Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis.
Pembukaan ini juga dihormati dan dihadiri oleh jajaran Duta Besar negara sahabat, seperti Dubes Yaman Salem Ahmad Abdulrahman Balfakeeh, Dubes Arab Saudi Faisal Abdullah H Amodi, Dubes Iran Mohammad Boroujerdi, Dubes Palestina Abdulfattah A K Al-Sattari, Dubes Malaysia Dato Syed Mohammad Hasrin Tengku Hussin, hingga Dubes Qatar Sultan bin Mubarak Saad Al-Dosari.
