Mengapa Israel Bersikeras Bertahan di Wilayah Jajahan Lebanon? Ini Kata Pakar

Jakarta, MUI Digital – Pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menegaskan pasukan Israel tidak akan meninggalkan Lebanon selatan selama Hizbullah masih dianggap sebagai ancaman memunculkan pertanyaan mengenai masa depan Nota Kesepahaman (MoU) antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang bertujuan meredakan ketegangan kawasan.

Dikutip MUI Digital dari Aljazeera, Selasa (7/7/2026), saat mengunjungi pasukan Israel di Lebanon selatan pada Selasa, Netanyahu menyatakan bahwa keberadaan militer Israel akan tetap dipertahankan selama Hizbullah yang didukung Iran masih memiliki kemampuan mengancam keamanan Israel.

Sehari sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz juga menegaskan bahwa pasukan Israel tidak akan mundur selangkah pun hingga Hizbullah dilucuti senjatanya.

Pernyataan tersebut dinilai bertentangan dengan salah satu poin utama MoU AS-Iran yang mengatur penghentian segera dan permanen pertempuran di seluruh kawasan, termasuk di Lebanon.

Baca juga: Update Perang AS Iran: Lebanon Jadi Syarat Mutlak Kelangsungan Perundingan, Israel Keras Kepala

Namun, implementasi kesepakatan tersebut kemudian dipengaruhi oleh perjanjian kerangka kerja terpisah yang dimediasi AS antara Israel dan pemerintah Lebanon, yang tidak secara tegas mewajibkan Israel menarik seluruh pasukannya dari Lebanon selatan maupun menghentikan operasi militernya.

Akibatnya, Israel tetap mempertahankan kehadiran militernya di sebagian wilayah Lebanon, meskipun intensitas serangan menurun guna menghindari eskalasi langsung dengan Iran.

Dilema Politik Netanyahu Profesor Sejarah dan Politik Internasional dari Geneva Graduate Institute, Cyrus Schayegh, menilai sikap keras Netanyahu tidak lepas dari tekanan politik dalam negeri Israel.

Baca juga: Netanyahu Sebut Israel akan Tetap Caplok Wilayah yang Diduduki di Lebanon dan Suriah

Menurutnya, dengan pemilu yang diperkirakan berlangsung sekitar Oktober mendatang, Netanyahu tidak ingin dipersepsikan sebagai pemimpin yang menyerah kepada Hizbullah atau tunduk pada tekanan Presiden AS Donald Trump.

Di sisi lain, Netanyahu juga harus mempertimbangkan kepentingan Washington. Pemerintahan Trump disebut menginginkan agar konflik Israel-Hizbullah tidak mengganggu proses negosiasi yang lebih luas antara AS dan Iran.

Karena itu, langkah Israel yang terlalu agresif berpotensi memicu ketegangan dengan sekutu utamanya tersebut.

Schayegh menjelaskan bahwa Iran memiliki komitmen yang sangat kuat terhadap Hizbullah. Hubungan keduanya tidak hanya bersifat strategis, tetapi juga memiliki ikatan politik, sosial, dan historis yang telah terbangun selama puluhan tahun.

Baca juga: Perang Iran Dinilai Ubah Lanskap Energi Global, Berdampak Panjang Lantas Siapa Untung?

Analis geopolitik Joe Macaron menambahkan bahwa Hizbullah merupakan aset penting bagi Iran, khususnya bagi Korps Garda Revolusi Islam (IRGC).

Iran bahkan pernah menunjukkan kesediaannya meningkatkan tekanan terhadap Israel, termasuk melalui ancaman terhadap jalur pelayaran strategis seperti Selat Hormuz.

Meski demikian, Schayegh menilai Teheran tidak selalu menginginkan kembalinya kondisi sebelum konflik Gaza. Menurutnya, Iran memahami bahwa peran Hizbullah di Lebanon selatan dapat menjadi bagian dari proses tawar-menawar diplomatik yang dilakukan secara bertahap dalam negosiasi dengan AS.

Hizbullah tolak kesepakatan

Sementara itu, Hizbullah menolak perjanjian kerangka kerja antara Israel dan pemerintah Lebanon karena kelompok tersebut tidak dilibatkan dalam proses perundingan.

Pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, menyebut kesepakatan tersebut sebagai tindakan yang memalukan, tercela, dan merupakan bentuk penyerahan kedaulatan.

Schayegh menilai bahwa meskipun Hizbullah memiliki posisi politik tersendiri di Lebanon, pengaruh Iran terhadap organisasi tersebut semakin besar sejak operasi militer Israel pada 2024 yang melemahkan struktur kepemimpinan Hizbullah.

Komentator politik Lebanon Ronnie Chatah mengatakan Hizbullah tetap menjadi investasi strategis terbesar Iran di kawasan. Karena itu, kecil kemungkinan Teheran akan melepaskan pengaruhnya terhadap kelompok tersebut dalam waktu dekat.

Meski muncul perbedaan sikap terkait Lebanon, sejumlah analis menilai kondisi tersebut belum cukup untuk menggagalkan MoU AS-Iran.

Ronnie Chatah menilai Iran sejauh ini belum menjadikan isu Lebanon sebagai prioritas utama dalam pembahasan dengan Washington.

Menurutnya, meskipun Iran masih menginginkan Israel menarik pasukannya dari Lebanon, situasi tersebut belum sampai mengancam keberlangsungan MoU.

Namun, Joe Macaron mengingatkan bahwa implementasi kesepakatan akan sulit dilakukan apabila persoalan mendasar, seperti penarikan pasukan Israel dan masa depan Hizbullah, tidak diselesaikan secara komprehensif.

Menurut Macaron, prioritas utama Washington saat ini tetap berada pada negosiasi program nuklir Iran. Pemerintah AS dinilai lebih berkepentingan menjaga stabilitas agar proses diplomasi tersebut tidak terganggu oleh konflik di Lebanon.

Apabila pembicaraan nuklir antara AS dan Iran menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa pekan mendatang,

Washington diperkirakan akan lebih fleksibel dalam menangani persoalan Lebanon. Schayegh juga menilai posisi Iran dalam perundingan saat ini relatif lebih kuat dibanding sebelumnya.

Selain memiliki pengaruh besar terhadap Hizbullah, Iran juga memiliki kemampuan memberikan tekanan ekonomi global, termasuk melalui ancaman terhadap Selat Hormuz, jalur pelayaran penting bagi perdagangan energi dunia.

Dengan demikian, meskipun pernyataan Israel mengenai keberadaan militernya di Lebanon memicu kekhawatiran terhadap stabilitas kawasan, mayoritas analis menilai MoU AS-Iran masih memiliki peluang untuk tetap berjalan.

Namun, keberhasilan implementasinya akan sangat bergantung pada perkembangan negosiasi nuklir, dinamika politik domestik Israel, serta masa depan peran Hizbullah di Lebanon.