Assisi, MUI Digital — Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Marsudi Syuhud menyerukan agar dunia tidak mengimpor perang ke Asia, melainkan mengekspor nilai-nilai perdamaian dari Asia. 

Dia mengingatkan kembali prinsip salam dalam Islam, Vasudhaiva Kutumbakam dala Hindu, Ahimsa dalam Buddha, prinsip keharmonisan Konfusianisme, hingga kasih sayang dalam ajaran Kristen, para pemimpin agama untuk terus mendesak dialog, diplomasi, dan negosiasi demi mengakhiri perang.

Hal tersebut disampaikan saat tampil sebagai salah satu tokoh penting dalam sesi Forum 21 bertajuk "Asia: Religions Seeking Peace in a World at War" (Asia: Agama-Agama di Bawah Pencarian Perdamaian di Dunia yang Dilanda Perang) yang digelar Komunitas Sant'Egidio di Colle del Paradiso, Sala Stampa, Assisi Italia. 

Forum akbar yang berlangsung pada 25–27 Oktober 2026 mengusung tema Unarmed and Disarming Peace (Pemerintahan Damai Tanpa Senjata dan Melucuti Senjata). 

Dalam pemaparannya yang berjudul Agama-Agama di Asia: Pencarian Perdamaian di Dunia yang Dilanda Perang (Sebuah Perspektif Islam), KH Marsudi Syuhud menyoroti realitas global yang tengah terkoyak oleh berbagai konflik bersenjata, mulai dari Gaza, Myanmar, Ukraina, hingga kawasan Timur Tengah seperti Iran, Palestina, dan Yaman.

"Hari ini, kita hidup di dunia yang tengah berperang. Pertanyaannya di manakah agama? Apakah agama bagian dari perang, atau bagian dari perdamaian?" ungkapnya di hadapan para pemuka agama dan akademisi dunia.

Sebagai representasi dari benua Asia yang dikenal sebagai tempat kelahiran berbagai agama besar dunia seperti Hindu di India, Buddha di Nepal, Konfusianisme di Tiongkok, hingga agama-agama samawi di Asia Barat, Kiai Marsudi menegaskan bahwa jika agama-agama lahir di Asia, maka semangat perdamaian juga harus lahir dan dipancarkan dari Asia.

Kiai Marsudi mengelaborasi pandangannya melalui empat pendekatan utama: dalil Alquran dan hadis, teladan sejarah Nabi Muhammad SAW, pandangan para ulama, serta prinsip-prinsip yurisprudensi (fiqh).

Dia menyoroti model Madinah sebagai preseden historis kepemimpinan majemuk pertama di dunia. Konstitusi Madinah (Sahifah Al-Madinah) yang dicetuskan pada 622 M terbukti mampu merangkul keragaman umat Islam, Yahudi, Kristen, Majusi, dan pagan Arab dalam ikatan damai dan kebebasan beragama, 400 tahun lebih awal sebelum lahirnya Magna Carta di Eropa.

"Jika Madinah bisa hidup damai dengan berbagai agama 1.400 tahun yang lalu, mengapa Gaza, Ukraina, Iran, Yaman, Palestina, dan tempat-tempat lainnya tidak bisa hidup damai hari ini?," kata dia menegaskan.

Berdasarkan dokumen resmi program acara International Meeting for Peace Assisi 2026, sesi Forum 21 yang membahas peran agama-agama di Asia ini dipimpin oleh sejarawan asal Italia dari Komunitas Sant'Egidio, Agostino Giovagnoli.

Selain KH Marsudi Syuhud, forum strategis ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pemimpin keagamaan internasional terkemuka, di antaranya Komunitas Sant'Egidio Belgia, Hilde Kieboom, Presiden Dewan Regional Umbria Italia Stefania Proietti, Orientalis dan Ilmuan Politik Prancis, Olivier Roy. 

Hadir pula Attivista Inisiatif Strategis untuk perempuan Tanduk Afrika, Hala Al-Karib. Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar. Presiden Konferensi Episkopal Italia, Matteo Zuppi. Rabi Agung Perancis, Haim Korsia. Imam Besar Budddhisme Jepang, Gijun Sugitani.

Pertemuan internasional di Assisi ini ditutup dengan seruan kolektif para tokoh lintas agama untuk terus membangun jembatan dialog dan menolak segala bentuk kekerasan demi masa depan kemanusiaan yang beradab.