DSN-MUI Kaji Fatwa Kripto Syariah, Perlindungan Konsumen Jadi Perhatian
DSN-MUI Kaji Fatwa Kripto Syariah, Perlindungan Konsumen Jadi Perhatian
Jakarta, MUI Digital – Perlindungan konsumen dan kepastian hukum menjadi perhatian Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam mengkaji fatwa Aset Keuangan Digital (AKD) Syariah, termasuk cryptocurrency atau aset kripto.
Untuk memperdalam kajian tersebut, DSN-MUI melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), serta para pelaku industri. Pembahasan dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Sekretaris DSN-MUI, Buya Amirsyah Tambunan, mengatakan regulasi yang berpihak pada perlindungan konsumen perlu diperkuat melalui panduan syariah. Menurutnya, keduanya merupakan instrumen penting untuk mengawal perkembangan inovasi teknologi finansial.
"Keberadaan regulasi hukum positif yang berpihak pada perlindungan konsumen serta panduan fatwa menjadi instrumen penting untuk mengawal inovasi teknologi finansial," ujarnya.
Buya Amirsyah menjelaskan, penyusunan naskah akademik dan draf fatwa kripto syariah menjadi bagian dari upaya DSN-MUI memperkuat landasan hukum perdagangan aset digital. Karena itu, pembahasan dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek regulasi, karakteristik produk, serta praktik perdagangan yang berkembang.
Selain kepastian hukum, tata kelola dan pengawasan sejak dini juga menjadi perhatian. Hal ini diperlukan untuk mengantisipasi risiko yang mungkin timbul seiring berkembangnya produk aset keuangan digital dan menjaga stabilitas industri keuangan.
"Dengan tata kelola dan pengawasan sejak dini, perkembangan produk aset digital diharapkan tidak menimbulkan risiko yang dapat mengganggu stabilitas industri keuangan," jelasnya.
Dalam FGD tersebut hadir Direktur Eksekutif sekaligus Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Dr. Dadang Muljawan, pejabat senior OJK, Deden Firman Hendarsyah; serta Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution.
Aset Keuangan Digital (AKD) merupakan aset keuangan yang disimpan atau direpresentasikan dalam bentuk digital. Salah satu bentuknya adalah aset kripto, yakni representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi buku besar terdistribusi (distributed ledger technology), seperti blockchain.
Aset kripto dapat berbentuk koin digital, token, maupun representasi digital lainnya. Perbedaan karakteristik dan mekanisme transaksi masing-masing produk menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan panduan syariah.
Di Indonesia, perdagangan aset keuangan digital, termasuk aset kripto, telah diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 yang kemudian diubah melalui POJK Nomor 23 Tahun 2025.
Kerangka regulasi tersebut menjadi salah satu rujukan dalam kajian DSN-MUI agar pedoman syariah yang dirumuskan dapat berjalan selaras dengan ketentuan hukum positif yang berlaku.