Lewati ke konten utama
Kamis, 19 November 2026 / 9 Jumadil Akhir 1448 H
Jadwal memuat...
1000634282
Berita

Susun Fatwa Kripto, DSN MUI Gandeng LPS, OJK, hingga Pelaku Industri

Susun Fatwa Kripto, DSN MUI Gandeng LPS, OJK, hingga Pelaku Industri

/ 9 Jumadil Akhir 1448 H 3 menit baca 223 dibaca

Jakarta, MUI Digital-- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas kajian dan draf fatwa kripto syariah. FGD ini dilaksanakan  untuk mendapatkan gambaran masalah (tashawwurul masalah) secara utuh terkait perdagangan mata uang kripto di tingkat nasional maupun internasional.

​Ketua Badan Pengurus DSN MUI, KH M Cholil Nafis, menegaskan bahwa penyusunan fatwa ini dilakukan secara sangat hati-hati dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) strategis, mulai dari regulator hingga para pelaku industri.

​"Di samping kami mencoba belajar dari literatur yang ada, begitu juga kami mengundang dari stakeholders sekitar, dari OJK, BI, LPS, bahkan praktisi dan asosiasi dari teman-teman yang aktif di kripto-kuransi itu," ujar Kiai Cholil Nafis saat ditemui di Hotel Novotel, Pulomas, Jakarta Timur, Rabu (18/11/2026).

​Wakil Ketua Umum MUI ini menambahkan,  pemahaman yang mendalam mengenai dinamika kripto menjadi kunci utama sebelum fatwa diterbitkan. 

DSN MUI saat ini tengah membedah berbagai macam bentuk aktivitas kripto, mulai dari kegiatan mining digital, kripto yang memiliki underlying asset (agunan aset) maupun yang tidak, hingga pola transaksinya di dalam blockchain maupun perdagangan sekunder.

​"Jadi kita masih mendalami kriptonya sendiri yang ada agunan asetnya, kripto yang tidak ada agunan sebagai kripto, dan bisa juga kripto yang dijual prosesnya di pasarnya blockchain-nya, ada kripto yang di perdagangannya," jelasnya.

​Selain itu, DSN MUI juga tengah menyoroti fenomena tokenisasi yang melekat pada suatu bisnis tertentu guna memastikan kehalalan model bisnis di baliknya.

Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat ini menekankan prinsip _fahmus su'al nisful jawab_ bahwa memahami persoalan secara tepat adalah separuh dari jawaban itu sendiri. Salah dalam memahami karakteristik kripto, maka dikhawatirkan keliru pula penetapan hukum syariahnya.

​Sebelumnya, ijtima ulama MUI pernah memutuskan dasar hukum kripto secara umum, di mana aset kripto yang memiliki underlying atau back-up aset diperbolehkan, sementara yang tidak memiliki dinyatakan tidak boleh. Namun, aturan tersebut dinilai masih membutuhkan penerjemahan yang jauh lebih rinci dan aplikatif.

​"Praktiknya seperti apa, guidance-nya seperti apa? Ini perlu penerjemahan lebih rinci. Di sinilah tugasnya Dewan Syariah Nasional karena incas dengan user, incas dengan kebijakan," kata Kiai Cholil.

​Melalui diskusi intensif selama dua hari bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LPS, akademisi, serta para praktisi kripto, DSN MUI berharap panduan atau pedoman teknis yang dihasilkan nantinya dapat menjadi rujukan yang komprehensif bagi umat Islam dan industri keuangan digital di Indonesia.

Google Ads
BAGIKAN:
Google Ads