Kuala Lumpur, MUI Digital-Malaysia diperkirakan akan meluncurkan skema sertifikasi halal secara terperinci untuk alat kesehatan pada Januari mendatang.

Langkah regulasi yang inovatif ini berpotensi menjadikan Malaysia sebagai salah satu pemimpin dunia dalam bidang sertifikasi halal alat kesehatan.

Sistem baru tersebut akan mencakup sertifikasi berbagai jenis alat kesehatan yang digunakan untuk membantu diagnosis, pengobatan, dan meningkatkan kualitas hidup pasien.

Produk-produk tersebut antara lain alat pacu jantung (pacemaker), monitor pasien, perangkat dialisis, hingga sarung tangan medis.

Pemerintah Malaysia sebenarnya telah menerbitkan standar alat kesehatan halal pada September 2019 dengan kode MS2636.

Namun, Divisi Halal di bawah Departemen Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) terus menyempurnakan sistem daring dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya.

Hal ini dilakukan karena skema baru sertifikasi alat kesehatan halal harus memenuhi sejumlah persyaratan tambahan. Hal tersebut disampaikan Asisten Direktur Senior Sekretariat Dewan Halal Malaysia di JAKIM, Johari Ab Latiff kepada Salaam Gateway.

Kini, JAKIM hampir siap memulai sertifikasi teknologi medis (medical technology/medtech) halal. Menurut Latiff, agar suatu produk dapat dinyatakan halal berdasarkan sistem Malaysia, bahan atau komponen yang digunakan harus berasal dari material yang diperbolehkan menurut syariat Islam.

"Produk tersebut tidak boleh mengandung alkohol, bagian tubuh manusia, maupun unsur dari hewan tertentu seperti babi," kata dia, dikutip MUI Digital, Jumat (13/11/2026). 

Dia menyebut, proses produksinya juga tidak boleh menggunakan bahan atau tahapan yang melibatkan unsur-unsur tersebut. Selain itu, proses produksi alat kesehatan halal harus dilakukan secara terpisah dari sistem produksi alat kesehatan nonhalal.

Dalam makalah berjudul Issues and Challenges in Implementation of Halal Medical Device Certification in Malaysia yang diterbitkan pada 2019, Johari Ab Latiff bersama Khairunnisa Che Omar, yang saat itu menjabat Asisten Direktur Divisi Pengelolaan Halal JAKIM, menyebutkan adanya persoalan berupa belum tersedianya “ruang lingkup yang jelas untuk alat kesehatan halal”.

Padahal, pada saat yang sama, terdapat “permintaan dan kebutuhan sertifikasi halal yang tinggi dari industri maupun negara-negara pengimpor”.

Latiff mengatakan, sertifikasi halal menawarkan banyak manfaat karena pasar produk tersebut terus berkembang, tidak hanya di Malaysia, tetapi juga di kawasan Timur Tengah.

Namun, menurutnya, penerapan sistem sertifikasi ini akan menjadi tantangan cukup berat bagi produsen yang selama ini telah memproduksi barang nonhalal.

Pasalnya, mereka harus memisahkan fasilitas produksi untuk produk halal dan nonhalal. Tantangan lainnya adalah ketersediaan bahan baku yang telah bersertifikat halal.

Omar mengatakan, banyak industri mungkin akan kesulitan memperoleh bahan baku semacam itu karena para pemasoknya belum mengajukan sertifikasi halal. Karena sertifikasi khusus untuk teknologi medis halal masih berada pada tahap awal, Omar mengatakan bahwa perkiraan nilai penjualan industri alat kesehatan halal belum tersedia.

Meski demikian, dia memperkirakan omzet industri tersebut mungkin meningkat dua kali lipat selama pandemi Covid-19.

Lonjakan permintaan alat tes serta kebijakan pembatasan aktivitas yang mendorong masyarakat membeli perangkat medis untuk digunakan di rumah menjadi faktor pendorongnya.

Otoritas Pengembangan Investasi Malaysia (Malaysian Investment Development Authority/MIDA) selama ini aktif mempromosikan sektor teknologi medis negara tersebut.

MIDA bahkan menyebut Malaysia sebagai “pusat manufaktur alat kesehatan terkemuka di kawasan Timur, yang mampu bersaing dengan pusat-pusat industri mapan seperti Puerto Riko, Kosta Rika, dan Irlandia”.

Salah satu contoh inovasi teknologi medis Malaysia adalah GranuMaS, produk bahan cangkok tulang sintetis berbentuk butiran yang telah bersertifikat halal.

Produk ini diproduksi oleh GranuLab, perusahaan yang berbasis di Selangor. GranuLab merupakan anak perusahaan SIRIM Bhd, perusahaan milik pemerintah yang sebelumnya dikenal sebagai Institut Riset Standar dan Industri Malaysia.

Produk teknologi medis halal lainnya adalah benang jahit bedah steril berbahan nilon, seperti Vesti, yang diproduksi Worldwide Medivest Sdn Bhd.

Perusahaan ini juga berlokasi di Selangor, tidak jauh dari ibu kota Kuala Lumpur. Sejumlah merek internasional pun mulai memasuki pasar produk kesehatan halal.

Salah satunya Oral-B yang memasarkan benang gigi (dental floss) bersertifikat halal di Malaysia. Omar mengatakan, regulator Malaysia juga akan memproses permohonan sertifikasi untuk produk tulang pengganti yang terbuat dari titanium.

Sementara itu, Latiff dan Omar menyebutkan bahwa sejumlah produk teknologi medis sebelumnya telah memperoleh sertifikasi halal melalui skema sertifikasi produk farmasi atau barang konsumsi yang sudah berlaku. Produk tersebut antara lain pelembap udara (humidifier) dan jaring bedah (surgical mesh).

Menurut Fortune Business Insights, pasar teknologi medis global diproyeksikan meningkat dari 455 miliar dolar AS pada 2021 menjadi 658 miliar dolar AS pada 2028.

Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya prevalensi penyakit kronis serta kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.

Laporan State of the Global Islamic Economy Report 2020/2021 yang diterbitkan DinarStandard juga memperkirakan pertumbuhan sektor ini akan terus berlanjut.

Hal tersebut seiring dengan masuknya para pemain besar industri teknologi medis ke sektor farmasi dan alat kesehatan halal.

Pada tahun lalu, perusahaan asal Swedia, Bactiguard, mengakuisisi Vigilenz, produsen alat kesehatan dan bahan habis pakai medis asal Malaysia.

Produsen Malaysia dinilai memiliki peluang besar untuk berkembang, terutama karena negara tetangganya, Indonesia, yang merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, telah menetapkan kewajiban sertifikasi halal bagi alat kesehatan.

Kebijakan tersebut akan diberlakukan secara bertahap mulai 2026 hingga 2034, bergantung pada kelas produk. Sebuah peraturan yang diterbitkan pada Februari memperluas cakupan Undang-Undang Jaminan Produk Halal Indonesia yang telah berlaku selama dua tahun sebelumnya hingga mencakup alat kesehatan.

Aturan tersebut mewajibkan alat kesehatan bebas dari bahan yang berasal dari hewan yang konsumsinya dilarang menurut hukum Islam, mulai 2026.

May Ng, CEO ARQon Group, perusahaan konsultan regulasi dan kualitas alat kesehatan serta obat-obatan yang berbasis di Singapura, mengatakan bahwa selain kewajiban regulasi tersebut, permintaan pasien terhadap alat kesehatan halal juga akan mendorong pertumbuhan pasar secara eksponensial.

Menurut Ng, sertifikasi halal di Indonesia dapat meningkatkan nilai produk bahan habis pakai rumah sakit yang hanya digunakan sekali (single-use hospital consumables).

Selain itu, perangkat untuk bidang kardiologi, kebidanan dan kandungan, serta ortopedi telah menjadi pasar yang besar dan diperkirakan terus berkembang.

Pertumbuhan ini turut didorong oleh meningkatnya kebutuhan yang bersumber dari program jaminan kesehatan pemerintah Indonesia yang diluncurkan pada 2014.

Meski demikian, Ng mengingatkan bahwa pengaturan rantai pasok berpotensi menjadi tantangan setelah ketentuan halal diberlakukan. “Tidak mudah bagi suatu negara untuk mengendalikan alat kesehatan, kemudian mengendalikan pula persyaratan tambahan lainnya,” ujarnya.

Di sejumlah negara lain, pengawasan regulasi halal untuk alat kesehatan belum seketat di Malaysia. Nada Al Sayegh, konsultan sekaligus penasihat keselamatan teknik di Otoritas Regulasi Kesehatan Nasional Bahrain (National Health Regulatory Authority/NHRA), mengatakan kepada Salaam Gateway bahwa pihaknya tidak mewajibkan sertifikat halal untuk alat kesehatan, tetapi tetap melakukan pemeriksaan terhadap kandungan bahan yang digunakan.

“Kami tidak meminta sertifikat halal untuk alat kesehatan, tetapi kami memverifikasi bahan-bahan yang terkandung di dalamnya,” ujarnya.

Dia menjelaskan, seluruh alat kesehatan yang terdaftar dan digunakan di Bahrain harus bebas dari unsur babi. Dalam kasus tertentu yang jarang terjadi, penggunaan produk nonhalal masih diperbolehkan apabila tidak tersedia alternatif lain.

Kondisi ini biasanya terbatas pada penyediaan stent atau tabung jaring kecil yang dimasukkan melalui kateter ke dalam arteri koroner yang menyempit untuk memperlebar bagian pembuluh darah tersebut, serta produk mesh atau jaring bedah.

Namun, penggunaannya harus disertai surat keterangan dari dokter bedah dan manajemen rumah sakit yang menyatakan bahwa tidak tersedia produk alternatif.

“Pasien sepenuhnya mengetahui informasi ini,” tambahnya. Menurut Sayegh, prosedur serupa juga diterapkan di negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) lainnya, yakni Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.

Sementara itu, terkait pasar Arab Saudi, Otoritas Pangan dan Obat-obatan Arab Saudi (Saudi Food and Drug Authority/SFDA) mengonfirmasi kepada Salaam Gateway bahwa hingga saat ini belum ada ketentuan khusus mengenai standar halal untuk alat kesehatan. “Sejauh ini, belum ada spesifikasi halal untuk alat kesehatan,” demikian pernyataan SFDA.