Lewati ke konten utama
Kamis, 19 November 2026 / 9 Jumadil Akhir 1448 H
Jadwal memuat...
1000634355
Berita

Lindungi Korban Tanpa Persekusi, Ihsan Tanjung: Muhammadiyah Samakan Penanganan LGBT dengan HIV

Lindungi Korban Tanpa Persekusi, Ihsan Tanjung: Muhammadiyah Samakan Penanganan LGBT dengan HIV

/ 9 Jumadil Akhir 1448 H 3 menit baca 767 dibaca

Jakarta, MUI Digital--Anggota Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Dr Ihsan Tanjung, mengatakan bahwa penanganan terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) harus mengedepankan pendekatan rehabilitasi serta perlindungan hak dasar, bukan kekerasan maupun persekusi.

Dalam hal kerahasiaan identitas dan layanan pemulihan, Muhammadiyah menyamakan pola pendampingan individu LGBT layaknya penanganan terhadap penderita HIV/AIDS.

​Hal tersebut disampaikan Ihsan saat menjadi narasumber dalam Forum Penyusunan Naskah Akademik Pencegahan Penyebaran Budaya LGBT yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama RI di Hotel Millenium, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).

​Ihsan memaparkan, secara prinsip keislaman melalui putusan Majelis Tarjih, Muhammadiyah telah menetapkan sikap tegas bahwa perilaku LGBT menyimpang dari syariat Islam dan hukumnya haram.

Kendati demikian, dalam memandang individu yang terlibat di dalamnya, Muhamadiyah menempatkan mereka sebagai pihak yang mengalami gangguan psikoseksual sehingga membutuhkan proses penyembuhan.

​"Perspektif Tarjih melihat bahwa orang ini adalah orang sakit yang harus disembuhkan, bukan penjahat yang kemudian harus kita hukum," tegas Ihsan yang juga Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Hukum. 

​Ihsan menjelaskan bahwa kajian Muhammadiyah mengidentifikasi salah satu pemicu utama penyimpangan seksual berasal dari faktor psikodinamika pada masa kanak-kanak.

Banyak di antara mereka yang merupakan korban perundungan atau pelecehan seksual oleh orang dewasa saat masih kecil, sehingga mengalami trauma yang tidak tertangani hingga dewasa. Oleh karena itu, kata Ihsan, pendekatan yang manusiawi dinilai jauh lebih efektif dibandingkan menghakimi atau mengucilkan mereka.

​Dalam implementasinya, Muhammadiyah merumuskan tiga prinsip dalam mendampingi individu LGBT. Pertama, larangan keras terhadap segala bentuk penghinaan, persekusi, kekerasan fisik maupun verbal, serta penyebaran data pribadi. Kedua, jaminan akses yang setara terhadap layanan publik dan pendampingan hukum sebagai sesama warga negara. Ketiga, layanan rehabilitasi yang bersifat sukarela, rahasia, dan tanpa paksaan.

​"Jadi, kita menempatkan mereka seperti penderita HIV/AIDS sebetulnya. Kita anggap mereka sebagai kelompok sasaran yang harus dilindungi. Selama ini, rumah sakit Muhammadiyah memiliki program layanan untuk HIV/AIDS, tetapi tidak pernah diekspos siapa saja yang dilayani," ujar Ihsan mencontohkan.

​Meski menolak tindakan main hakim sendiri terhadap individu, Ihsan memberikan garis pemisah yang jelas antara aspek pemulihan dengan upaya kampanye atau penyebaran paham. Menurutnya, naskah akademik dan rancangan regulasi yang tengah digodok pemerintah harus merumuskan batasan hukum yang presisi.

​Ihsan mendorong agar sanksi pidana diarahkan secara spesifik kepada pihak-pihak yang secara aktif mempromosikan atau menyebarluaskan budaya LGBT di ruang publik, termasuk melalui infiltrasi konten di ruang digital maupun program pendampingan anak.

​"Pencegahan yang efektif bukanlah persekusi, melainkan pendidikan, ketahanan keluarga, pendampingan, serta kebijakan publik yang berilmu dan beradab," kata Ihsan. 

Google Ads
BAGIKAN:
Google Ads