Wamenag Tegaskan Pemerintah Punya Dasar Hukum Kuat Susun Naskah Akademik Anti-LGBTQ
Wamenag Tegaskan Pemerintah Punya Dasar Hukum Kuat Susun Naskah Akademik Anti-LGBTQ
Jakarta, MUI Digital— Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Romo H R Muhammad Syafi’i, mengatakan bahwa Kementerian Agama memiliki landasan hukum (legal standing) yang kuat untuk menyusun naskah akademik pencegahan penyebaran LGBTQ.
Pernyataan tersebut disampaikan Wamenag dalam Forum Penyusunan Naskah Akademik Pencegahan Penyebaran Budaya LGBTQ di Hotel Milenium, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (16/11/2026).
Wamenag menekankan bahwa langkah strategis ini merupakan bentuk respons nyata pemerintah terhadap arah kebijakan nasional serta perlindungan moral bangsa.
Menurut Wamenag, keterlibatan Kemenag dalam menyusun naskah akademik ini memiliki pijakan yang jelas, termasuk merujuk pada regulasi serta mekanisme pengajuan Rancangan Undang-Undang (RUU) melalui sinergi bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, khususnya Komisi VIII.
"Kita punya legal standing yang cukup kuat untuk kemudian membuat kajian-kajian yang lengkap agar segera bisa dihadirkan undang-undang pelarangan penyebaran LGBTQ di Negara Kesatuan Republik Indonesia," ujar Wamenag.
Wamenag juga menambahkan bahwa mekanisme pengajuan regulasi ini dapat ditempuh melalui dua jalur inisiatif, baik melalui usulan pemerintah maupun inisiatif DPR, demi memastikan payung hukum pencegahan penyebaran LGBTQ dapat segera direalisasikan secara maksimal.
Melalui penyusunan naskah akademik ini, Wamenag berharap jajaran Kemenag dapat bekerja secara serius dan sungguh-sungguh untuk menyelamatkan generasi bangsa serta menjaga nilai-nilai keagamaan dan moral di tengah masyarakat.