Jakarta, MUI Digital — Sejumlah negara berpenduduk mayoritas muslim dilanda bencana besar dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2023, gempa bumi mengguncang Turkiye, Suriah, dan Maroko, sementara Badai Daniel memicu banjir besar di Libya.

Setahun kemudian, Siklon Remal berdampak pada sekitar 4,6 juta orang di Bangladesh. Pada 2025, gempa melanda Afganistan bagian timur, banjir musim hujan merenggut lebih dari seribu nyawa di Pakistan.

Belum lagi, pada akhir November 2025, banjir serta longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menewaskan lebih dari seribu orang karena hujan lebat akibat Siklon Senyar, yang menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Malaysia dan Indonesia.

Terbaru, pada Agustus 2026, asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah membuat sebagian sekolah menghentikan kegiatan belajar tatap muka.

Menurut data SIPONGI Kementerian Kehutanan, sekitar 202 ribu hektare hutan dan lahan di Indonesia diperkirakan terbakar sepanjang Januari hingga Juli 2026. Luasnya naik sekitar 69 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Pada akhir Agustus 2026, Pusat Meteorologi Khusus ASEAN memantau kabut asap telah menyelimuti sebagian Kalimantan, Brunei, serta Sabah dan Sarawak di Malaysia. Pertanyaannya, mengapa berbagai bencana alam besar tersebut bisa terus terjadi?

Banjir, kekeringan, dan kebakaran bisa terjadi karena berbagai sebab. Terutama sekali, cara manusia mengelola lingkungan ikut menentukan seberapa parah dampaknya.

Dalam konteks Indonesia, khususnya di Kalimantan, saat cuaca kering, kebakaran hutan dan lahan lebih mudah terjadi. Risikonya makin besar jika lahan gambut “sengaja” dikeringkan agar bisa digunakan. Ketika api menjalar ke bawah permukaan gambut, kebakaran jauh lebih sulit dipadamkan.

Untuk memahami karhutla, kita perlu melihat apa yang terjadi sebelum api muncul. Siapa yang memutuskan bagaimana lahan itu digunakan? Siapa yang mendapat untung? Dan ketika api menyebar, siapa yang menanggung kerugiannya?

Teknologi membantu kita memantau kebakaran. Namun, keberhasilan pembangunan sering dinilai dari seberapa banyak yang dihasilkan, sementara biaya kerusakan lingkungan kurang diperhitungkan. Dalam buku Less Is More (2020), Jason Hickel mengkritik ekonomi yang bergantung pada pertumbuhan dengan terus memakai lebih banyak energi dan bahan baku.

Dalam kasus karhutla, pendapatan dari perkebunan masuk hitungan, sementara keluarga dan negara harus menanggung dampaknya, mulai dari biaya berobat dan hilangnya waktu belajar hingga biaya memulihkan lahan gambut. Jika semua dampak itu diperhitungkan sejak awal, proyek yang terlihat menguntungkan di atas kertas bisa dinilai berbeda.

Dalam buku Slow Violence and the Environmentalism of the Poor (2011), Rob Nixon menyebut kerusakan yang terjadi sedikit demi sedikit dan sering luput dari perhatian sebagai kekerasan lambat (slow violence).

Saat hutan dan lahan terbakar, orang lebih mudah melihat kobaran api. Sementara itu, pekerja harian yang mencari nafkah di luar rumah bisa kehilangan penghasilan jika berhenti bekerja, atau terus menghirup asap jika tetap bekerja.

Memahami Konsep “Hablun Minalalam”

Sebenarnya, Indonesia sudah punya pijakan untuk menjaga lingkungan. Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 menyatakan bahwa membakar hutan dan lahan hukumnya haram jika menyebabkan kerusakan, pencemaran, atau merugikan orang lain.

Di tingkat global, Presiden Sidang Majelis Lingkungan Hidup PBB ke-6 (UNEA-6), Leila Benali, meluncurkan Al-Mizan: A Covenant for the Earth pada 27 Februari 2024 di Nairobi, Kenya. Tujuannya adalah untuk mendorong penerapan nilai-nilai Islam dalam menghadapi perubahan iklim, berkurangnya keanekaragaman hayati, dan pencemaran.

Namun demikian, faktanya masih terdapat jarak antara komitmen-komitmen tersebut dan praktik sehari-hari. Seberapa besar perhatian pada lingkungan ketika izin diberikan, anggaran dibagi, dan prioritas pembangunan ditetapkan?

Sederhananya, “hablun minalalam” adalah hubungan manusia dengan alam yang disertai tanggung jawab untuk menjaganya. Gagasan ini berkaitan dengan konsep keagamaan yang memiliki dimensi teologis dan etis, yakni “hablun minallah”, yaitu hubungan manusia dengan Allah, dan “hablun minannas”, yaitu hubungan dengan sesama manusia.

Dalam surat Ar-Rum ayat 41, Alquran mengaitkan kerusakan di darat dan laut dengan perbuatan manusia. Surat Ar-Rahman ayat 7-9 juga mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan.

Dalam buku The Encounter of Man and Nature (1968), pemikir Iran Seyyed Hossein Nasr mengaitkan kerusakan lingkungan dengan cara manusia modern memandang alam. Ketika manusia kehilangan kesadaran bahwa alam adalah ciptaan Tuhan, alam lebih mudah diperlakukan sebagai sumber bahan baku.

Konsep “hablun minal alam” mengajak kita merawat alam, menghargai kehidupan, dan membatasi pemanfaatannya agar lingkungan tetap terjaga. Tanggung jawab ini juga berlaku bagi lembaga yang punya wewenang mengambil keputusan dengan dampak lingkungan jauh lebih luas daripada tindakan seorang warga.

Dalam buku Signs on the Earth (2019), Fazlun Khalid mengajak umat Islam mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan, baik saat membahas hukum Islam maupun saat mengambil keputusan sehari-hari.

Di Indonesia, Fachruddin Majeri Mangunjaya menjelaskan dalam Konservasi Alam dalam Islam (edisi revisi, 2019) bahwa amanah manusia sebagai khalifah berarti ikut menjaga alam.

Dalam kasus karhutla, kedua gagasan tersebut mengajak kita menilai keputusan yang dibuat sebelum api muncul. Apakah cara lahan digunakan masih memungkinkan gambut menyimpan air? Apakah warga dilibatkan dalam keputusan yang bisa memengaruhi mata pencaharian mereka?

Menguji Komitmen Indonesia

Islam mengajarkan pentingnya menjaga alam. Islam juga memiliki “slogan” yang sering dikutip, agama yang menjadi “rahmatan lil ‘alamin” (kasih sayang bagi seluruh alam). Namun, justru sebagian besar negara berpenduduk mayoritas muslim masih menghadapi masalah lingkungan yang serius.

Paradoks tersebut semakin jelas ketika kita melihat siapa yang mengambil keputusan. Di sinilah kepedulian terhadap lingkungan diuji. Warga perlu memperbaiki kebiasaan sehari-hari, sementara pemerintah dan pelaku usaha memikul tanggung jawab lebih besar karena keputusan mereka berdampak lebih luas.

Di Indonesia, “hablun minalalam” bisa diwujudkan dengan menjadikan pencegahan karhutla sebagai salah satu ukuran keberhasilan pemerintah dan pengelola lahan. Warga di daerah rawan kebakaran harus bisa melaporkan tanda bahaya dan mendapat tanggapan. Sementara masjid, pesantren, dan organisasi Islam dapat mengajarkan cara menjaga lingkungan sambil ikut memantau kualitas udara dan mendampingi warga yang terdampak.

Di tingkat global, negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) bisa mewujudkan semangat Al-Mizan dengan bekerja sama menghadapi masalah lingkungan sesuai kebutuhan masing-masing.

Dunia Islam perlu membawa semangat “hablun minal alam” ke tempat keputusan dibuat, mulai dari rapat pemerintah daerah hingga perundingan iklim dunia. Ulama dapat mengingatkan kita akan tanggung jawab menjaga alam, ilmuwan mengukur dampak kebijakan, pemerintah memperbaiki aturan, dan warga ikut mengawasi pelaksanaannya.

Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia dapat mengajak negara-negara muslim menjadikan perlindungan lahan gambut dan pencegahan karhutla sebagai agenda strategis bersama dalam perundingan iklim global.

Namun, untuk memimpin agenda itu, Indonesia terlebih dahulu harus membuktikan bahwa upaya pencegahan karhutla di dalam negeri sendiri membuahkan hasil. Dan makna “hablun minalalam” akan terasa nyata ketika anak-anak di wilayah rawan karhutla bisa kembali bersekolah tanpa menghirup asap.