Jakarta, MUI Digital — Indonesia adalah rumah bagi penduduk Muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri yang dirilis pada Maret 2026, jumlah penduduk Muslim Indonesia mencapai 251.257.898 jiwa atau 87,15 persen dari total penduduk. Sementara itu, Pew Research Center (2025) mencatat sekitar 12 persen umat Islam dunia berada di Indonesia berdasarkan estimasi tahun 2020. Angka itu menunjukkan besarnya modal demografis.

Belum lagi kalau kita melihat peringkat Indonesia dalam sektor pertahanan. Berdasarkan laporan Global Firepower 2026, kekuatan militer Indonesia berada di peringkat ke-2 di antara negara-negara mayoritas muslim atau anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), hanya terpaut beberapa peringkat dari Turki. Di level global, Indonesia menempati peringkat ke-13 dari 145 negara, sedangkan Turki berada di peringkat ke-9.

Angka-angka tersebut tentu menjadi simbol bahwa sebenarnya Indonesia adalah negara besar dan berpengaruh, tetapi, mengapa kekuatan sebesar ini belum selalu berbanding lurus dengan daya tawar diplomatik? Mengapa pengaruh Indonesia belum sebesar jumlah penduduknya?

Pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan bukan berarti Indonesia sama sekali tidak berperan. Dukungan terhadap kemerdekaan Palestina, bantuan kemanusiaan, dan diplomasi di berbagai forum internasional merupakan kontribusi nyata.

Masalahnya, ada jarak antara hadir dalam pertemuan, menyampaikan kecaman, dan mampu mengubah keputusan politik yang menentukan nasib jutaan manusia. Di situlah kepemimpinan diuji.

Jika pernyataan diplomatik tidak disertai strategi, tekanan politik, dan tindak lanjut yang terukur, masyarakat hanya menyaksikan siklus yang sama, kecaman disampaikan, pertemuan digelar, tetapi penderitaan terus berlangsung.

Diplomasi tentu tidak selalu menghasilkan kemenangan cepat. Namun, pemerintah tetap wajib menjelaskan apa yang diperjuangkan, hambatan yang dihadapi, dan perubahan apa yang berhasil dicapai.

Perang dan krisis kemanusiaan di Gaza memperlihatkan jarak tersebut. Indonesia konsisten membela hak rakyat Palestina. Bahkan, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bergabung dengan Board of Peace (BoP) pada Januari 2026.

Langkah ini tentu membuka ruang diplomasi, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mendasar, siapa yang menentukan arah perdamaian, bagaimana suara warga Palestina dijamin, dan apakah mekanisme itu sungguh menuju kemerdekaan Palestina?

Keterlibatan dalam suatu forum tidak otomatis berarti memiliki kendali atas hasilnya. Apalagi ketika rancangan keamanan dan pembangunan kembali Gaza sangat dipengaruhi negara-negara besar.

Indonesia perlu memastikan setiap komitmen tidak berhenti pada simbol solidaritas, melainkan tunduk pada hukum internasional, perlindungan warga sipil, serta hak rakyat Palestina menentukan masa depannya sendiri.

Persoalan lain ialah kecenderungan mengukur kepemimpinan dunia Islam dengan besarnya populasi muslim. Jumlah penduduk memang modal penting, tetapi bukan tiket otomatis untuk memimpin.

Pengaruh lahir dari kemampuan menyusun agenda, membangun koalisi, menyediakan sumber daya, dan mempertemukan pihak yang berselisih. Tanpa itu, predikat negara muslim terbesar hanya menjadi kebanggaan statistik.

Dalam kerangka soft power, Joseph S. Nye Jr. (2004) dalam buku Soft Power: The Means to Success in World Politics, menjelaskan bahwa pengaruh internasional juga bertumpu pada daya tarik nilai, budaya, dan kebijakan yang dianggap sah oleh pihak lain. Maka, besarnya populasi muslim Indonesia baru menjadi kekuatan diplomatik apabila diterjemahkan menjadi kepercayaan dan kemampuan membangun agenda bersama.

Tantangan Politik Luar Negeri

Dunia Islam sendiri bukan satu kesatuan politik. Arab Saudi, Iran, Turki, Mesir, Pakistan, dan negara-negara lain mempunyai kepentingan keamanan, ekonomi, serta hubungan luar negeri yang berbeda-beda.

Rivalitas regional, perbedaan pandangan politik, dan kedekatan dengan kekuatan besar membuat gagasan tentang satu pemimpin dunia Islam tidak sederhana. Indonesia tidak perlu berebut mahkota kepemimpinan, yang lebih penting ialah menawarkan jalan keluar yang dipercaya banyak pihak.

Peter Mandaville (2007) dalam karyanya yang berjudul Global Political Islam, menunjukkan bahwa politik Islam global terbentuk melalui beragam aktor, jaringan, dan kepentingan yang melintasi batas negara. Perspektif ini mengingatkan bahwa dunia Islam bukan blok politik tunggal yang otomatis tunduk pada kepemimpinan negara berpenduduk muslim terbesar.

Di sinilah politik luar negeri bebas aktif seharusnya memperoleh makna baru. Bebas bukan berarti menjaga jarak dari semua persoalan, sedangkan aktif bukan sekadar menghadiri konferensi.

Kebebasan mesti terlihat dalam keberanian mengambil sikap yang konsisten, termasuk ketika pelanggaran kemanusiaan dilakukan oleh negara yang menjadi mitra ekonomi atau politik Indonesia.

Keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS sejak Januari 2025, misalnya, memperluas saluran kerja sama dengan negara berkembang. Namun, bertambahnya forum tidak boleh disalahartikan sebagai bertambahnya pengaruh.

Ukurannya harus lebih konkret, apakah Indonesia mampu mendorong akses bantuan kemanusiaan, memperjuangkan tata ekonomi yang lebih adil, atau memperkuat posisi negara-negara yang suaranya selama ini kurang didengar?

Kritik serupa patut diarahkan ke dalam negeri. Indonesia kerap menawarkan Islam moderat, toleran, dan terbuka sebagai contoh bagi dunia. Tradisi Islam Nusantara yang berkembang di Nahdlatul Ulama dan gagasan Islam Berkemajuan dari Muhammadiyah merupakan kekayaan sosial yang tidak dimiliki negara lain. Tetapi, pesan toleransi akan kehilangan daya ketika diskriminasi, pembatasan kebebasan beragama, atau kekerasan atas nama identitas masih terjadi di rumah sendiri.

Robert W. Hefner (2000), melalui kajiannya tentang civil Islam di Indonesia dalam buku Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia, menekankan peran masyarakat sipil muslim dalam menopang kehidupan demokratis dan pluralisme. Modal sosial ini dapat memperkuat diplomasi Indonesia, tetapi hanya jika komitmen terhadap kesetaraan dan kebebasan juga dijaga di dalam negeri.

Data SETARA Institute memperlihatkan persoalan yang belum selesai. Sepanjang 2025 tercatat 221 peristiwa pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan, turun dari 260 peristiwa pada 2024. Penurunan itu penting, tetapi ratusan peristiwa tetap merupakan ujian bagi klaim Indonesia sebagai teladan toleransi.

Kredibilitas diplomasi tidak dibangun hanya di kantor kementerian atau ruang sidang internasional. Ia tumbuh dari cara negara memperlakukan kelompok minoritas, melindungi kebebasan berkeyakinan, menegakkan hukum secara adil, dan membuka ruang kritik.

Bagaimana Indonesia hendak menjadi teladan perdamaian jika persoalan hidup bersama di dalam negeri belum selalu diselesaikan dengan adil?

Selain keteladanan moral, Indonesia memerlukan kekuatan pengetahuan dan ekonomi. Banyak perdebatan tentang masa depan dunia Islam masih didominasi isu identitas, sementara persoalan pendidikan, teknologi, kemiskinan, perubahan iklim, dan ketimpangan global belum memperoleh perhatian sebanding. Padahal negara yang mampu menawarkan riset, beasiswa, teknologi kesehatan, dan kerja sama ekonomi yang bermanfaat akan lebih didengar daripada negara yang hanya pandai berpidato.

Modalitas Indonesia

Indonesia mempunyai modal untuk itu. Jaringan pesantren, perguruan tinggi Islam, organisasi masyarakat sipil, serta pengalaman demokrasi dapat menjadi jembatan dialog lintas negara.

Pemerintah seharusnya tidak memonopoli diplomasi. Ulama, akademisi, perempuan, anak muda, dan lembaga kemanusiaan perlu dilibatkan sebagai pembawa gagasan sekaligus pengawas kebijakan agar kepentingan warga tidak tenggelam di balik kepentingan elite.

Tentu Indonesia tidak dapat sendirian menghentikan perang, menyelesaikan persaingan Arab Saudi dan Iran, atau mengubah ketimpangan tatanan internasional. Mengakui keterbatasan justru penting agar diplomasi tidak terjebak janji besar tanpa ukuran keberhasilan. Yang diperlukan ialah prioritas jelas, mitra yang tepat, anggaran yang memadai, dan evaluasi terbuka atas hasil setiap inisiatif.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menetapkan agenda yang dapat diuji publik, memperkuat diplomasi kemerdekaan Palestina, memperluas perlindungan pengungsi dan korban konflik, membangun dialog antarnegara muslim, serta menjadikan kerja sama pendidikan dan ekonomi sebagai investasi jangka panjang. Setiap agenda harus memiliki sasaran dan laporan kemajuan, bukan sekadar menghasilkan foto bersama para pemimpin.

Lantas, pertanyaan mengapa Indonesia tak memimpin dunia Islam? Mungkin perlu dibalik. Bukan siapa yang paling pantas memimpin, melainkan siapa yang benar-benar sanggup menghadirkan keadilan dan perdamaian.

Indonesia tidak kekurangan jumlah penduduk, forum internasional, ataupun bahasa moral. Yang masih harus dibuktikan ialah kemampuan mengubah semuanya menjadi pengaruh nyata.

Dunia tidak membutuhkan Indonesia yang paling lantang mengaku memimpin, tetapi Indonesia yang paling dapat dipercaya ketika kemanusiaan membutuhkan keberpihakan.