Wakil Bendahara DSN MUI: Kripto Bisa Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional
Wakil Bendahara DSN MUI: Kripto Bisa Perkuat Stabilitas Sektor Keuangan Nasional
Jakarta, MUI Digital--Wakil Bendahara Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), Gunawan Yasni, menilai aset kripto yang dikelola dan diatur dengan baik memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif bagi stabilitas sektor keuangan nasional.
Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjutnya, diperlukan tata kelola yang transparan serta pengawasan terpadu lintas otoritas keuangan di Indonesia.
Gunawan menyoroti perubahan persepsi masyarakat dan pelaku pasar terhadap aset kripto. Selama ini, kripto kerap dipandang sebagai mata uang dari dunia bawah tanah (dark web) yang sulit terdeteksi oleh sistem perbankan konvensional yang teregulasi dengan ketat.
Namun, seiring berkembangnya ekosistem digital, aset kripto tidak lagi sekadar menjadi instrumen investasi, melainkan juga dimanfaatkan sebagai media pertukaran nilai.
Kondisi tersebut membuat masyarakat yang menyimpan dananya di perbankan berpotensi memindahkan sebagian asetnya ke instrumen kripto. Oleh karena itu, pengawasan yang terstruktur dinilai sangat krusial agar pergeseran arus dana tersebut tidak mengganggu stabilitas perbankan maupun sistem keuangan secara keseluruhan.
"Jika diatur dengan benar melalui regulasi yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), kripto diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi stabilitas keuangan nasional serta menjadi benchmark pengawasan yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada komoditas," ujar Gunawan Yasni dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kripto Syariah yang diselenggarakan oleh DSN MUI bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Dalam kegiatan yang digelar di Hotel Novotel, Pulomas, Jakarta Timur, Rabu (18/11/2026),Gunawan menjelaskan, melalui prinsip keterbukaan informasi secara penuh (full disclosure) dan tata kelola (governance) yang baik, aset kripto dapat diatur secara optimal oleh OJK sebagaimana mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Peralihan dan penguatan kerangka pengawasan dari yang sebelumnya hanya berfokus pada aspek komoditas di Bappebti menuju pengawasan sektor jasa keuangan menjadi langkah penting dalam mitigasi risiko.
Lebih jauh, Gunawan menekankan pentingnya sinergi antarlembaga yang tergabung dalam tiga pilar Ketahanan Sektor Keuangan (KKSK), yakni Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, OJK sebagai pengawas lembaga jasa keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjalankan fungsi penjaminan simpanan nasabah di perbankan.
Dengan adanya kejelasan regulasi dan keterlibatan otoritas berwenang tersebut, ekosistem aset digital di Indonesia diharapkan dapat terhindar dari maraknya peredaran aset kripto yang tidak memiliki dukungan nilai nyata (unbacked crypto).
Menurut Gunawan, aset kripto tanpa dukungan yang jelas cenderung hanya mengandalkan spekulasi atau unsur igra' (angan-angan kosong) yang berisiko merugikan masyarakat luas.
Melalui kajian mendalam bersama LPS dan pemangku kepentingan terkait, DSN MUI berharap kerangka regulasi kripto ke depan tidak hanya mampu menjaga stabilitas keuangan nasional, tetapi juga memastikan setiap inovasi aset digital tetap berjalan selaras dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah.