Jakarta, MUI Digital — Peringatan Hari Pahlawan Nasional setiap 10 November, menurut saya bukan hanya untuk mengenang keberanian para pejuang yang gugur di medan pertempuran. Di baliknya, ada sejarah panjang tentang keberanian berpikir, keteguhan sikap, dan tanggung jawab moral para ulama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Salah satu mata rantai penting sejarah itu adalah Fatwa Resolusi Jihad Hadratussyekh KH Muhammad Hasyim Asy’ari dan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama.

Tentu, ada banyak faktor yang melatarbelakangi pertempuran tersebut. Ada semangat nasionalisme, harga diri sebagai bangsa merdeka, kemarahan terhadap upaya penjajahan kembali, dan tekad untuk mempertahankan Republik Indonesia yang baru saja diproklamasikan pada 17 Agustus 1945.

Tetapi, ada satu bagian sejarah yang tidak boleh dilupakan, yakni peran ulama dalam memberikan landasan keagamaan sekaligus arah perjuangan.

Di sinilah kita perlu kembali membaca sejarah Fatwa Jihad Hadratussyekh KH Muhammad Hasyim Asy’ari. Sebab, berbicara tentang Hari Pahlawan, khususnya Pertempuran 10 November 1945, tanpa mengingat Fatwa Jihad dan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama, sama halnya dengan membaca sejarah bangsa secara tidak utuh.

Jadi, pernahkah kita bertanya lebih jauh, apa yang sesungguhnya membuat peristiwa 10 November 1945 di Surabaya begitu istimewa dalam sejarah bangsa ini?

Mengapa rakyat, santri, kiai, pemuda, dan berbagai kelompok masyarakat berani menghadapi kekuatan militer Sekutu yang persenjataannya jauh lebih modern?

Meneladani Sikap Ulama

Mari kita mundur sejenak ke tahun 1945. Indonesia memang telah memproklamasikan kemerdekaannya, tetapi kemerdekaan itu belum sepenuhnya aman. Ancaman kembalinya kekuasaan kolonial masih membayangi. Kedatangan pasukan Sekutu yang kemudian melibatkan Netherlands Indies Civil Administration (NICA) menimbulkan kekhawatiran bahwa Belanda hendak kembali menguasai Indonesia.

Persoalannya, kedatangan Sekutu ke Indonesia bukanlah peristiwa yang sepenuhnya bebas dari kepentingan politik Belanda. Sebelumnya, pada 24 Agustus 1945, Inggris dan Belanda telah menyepakati Civil Affairs Agreement.

Kesepakatan tersebut membuka jalan bagi Inggris untuk membantu Belanda mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Tidak mengherankan apabila kehadiran NICA dan tentara Belanda bersama pasukan Sekutu memunculkan kecurigaan serta perlawanan rakyat Indonesia.

Jelas situasi ini bukan perkara sederhana. Bangsa yang baru saja menyatakan kemerdekaannya harus menghadapi kenyataan bahwa kekuatan asing masih ingin menentukan masa depannya. Dalam keadaan demikian, mempertahankan kemerdekaan bukan lagi sekadar persoalan politik dan diplomasi, melainkan juga menyangkut tanggung jawab seluruh elemen bangsa.

Para ulama membaca keadaan tersebut dengan serius. Mereka tidak memandang kemerdekaan sebagai urusan pemerintah semata. Kemerdekaan adalah amanah yang harus dijaga bersama. Negara yang baru lahir harus dipertahankan agar rakyat tidak kembali hidup dalam penindasan.

Hadratussyekh KH Muhammad Hasyim Asy’ari, Rais Akbar Nahdlatul Ulama sekaligus pengasuh Pesantren Tebuireng, menjadi salah satu tokoh sentral dalam situasi tersebut.

Pada 17 September 1945, beliau telah mengeluarkan “Fatwa Resolusi Jihad” yang menegaskan kewajiban mempertahankan tanah air dari ancaman penjajahan. Fatwa tersebut menjadi landasan penting bagi keterlibatan umat Islam dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan.

Menariknya, perjuangan tersebut tidak lahir dari sikap emosional tanpa pertimbangan. Ada pembacaan terhadap situasi politik, ada pertimbangan keagamaan, dan ada tanggung jawab kebangsaan. Para ulama memahami bahwa kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar tidak boleh dibiarkan kembali dirampas.

Di sinilah kita melihat sikap dan prinsip para ulama Nusantara tempo dulu. Mereka tidak hanya hadir sebagai pengajar agama yang berbicara tentang kehidupan akhirat. Mereka juga memiliki kepekaan terhadap persoalan duniawi, termasuk nasib bangsa dan masa depan negara. Ketika kemerdekaan terancam, mereka tidak memilih diam.

Fatwa dan Resolusi Jihad

Ada satu hal menarik yang perlu kita pahami lebih jauh. Menurut Agus Sunyoto, dalam sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, “Fatwa Jihad” dan “Resolusi Jihad” merupakan dua hal yang berkaitan erat, tetapi memiliki bentuk dan sasaran yang berbeda.

“Fatwa Jihad” merupakan landasan keagamaan yang menyerukan kewajiban umat Islam untuk mempertahankan tanah air. Sementara itu, “Resolusi Jihad” merupakan keputusan organisasi yang ditujukan kepada Pemerintah Republik Indonesia agar mengambil sikap dan tindakan nyata dalam menghadapi ancaman terhadap kemerdekaan.

Pada 21 Oktober 1945, para ulama dan konsul NU berkumpul di Surabaya untuk membahas situasi bangsa yang semakin genting. Pertemuan tersebut kemudian melahirkan keputusan penting pada 22 Oktober 1945, yang dikenal sebagai “Resolusi Jihad”.

Di sini Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari memiliki peran sentral dalam memberikan landasan keagamaan bagi keputusan tersebut, sementara forum organisasi NU menjadi ruang untuk mengonsolidasikan sikap perjuangan.

Dalam teks “Resolusi Jihad” terdapat dua keputusan penting. Pertama, memohon kepada Pemerintah Republik Indonesia agar menentukan sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang membahayakan kemerdekaan, agama, dan negara Indonesia, terutama dari pihak Belanda dan kaki tangannya.

Kedua, menyerukan agar perjuangan yang bersifat “fi sabilillah” dilanjutkan demi tegaknya Negara Republik Indonesia yang merdeka dan agama Islam.

Perhatikan baik-baik rumusan tersebut. Ada dua kepentingan yang berjalan beriringan, yaitu “mempertahankan agama” dan “mempertahankan negara”. Para ulama tidak mempertentangkan keduanya. Justru, dalam situasi Indonesia yang baru saja merdeka, menjaga kedaulatan negara dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan.

Di sinilah letak pentingnya buah pemikiran Hadratussyekh. Beliau tidak hanya berbicara tentang kewajiban seorang muslim terhadap agamanya, tetapi di saat yang sama juga menegaskan tentang kewajibannya terhadap tanah air dan kehidupan bersama.

Resolusi Jihad tidak bisa dianggap hanya sekadar pernyataan keagamaan yang disimpan dalam dokumen organisasi. Ini merupakan seruan yang memiliki konsekuensi nyata bagi kehidupan bangsa. Melalui jaringan ulama, masjid, surau, dan pesantren, semangat mempertahankan kemerdekaan semakin meluas di tengah masyarakat.

Fatwa Resolusi Jihad Menjadi Gelombang Perlawanan

Sejarah kemudian mencatat bahwa seruan tersebut mendapatkan sambutan luas dari kalangan umat Islam, khususnya masyarakat pesantren.

Kita bisa membayangkan bagaimana suasana ketika itu. Para santri yang sehari-hari belajar kitab kuning, mengaji Alquran, dan mengkaji berbagai persoalan fiqih, tiba-tiba harus menghadapi kenyataan bahwa tanah air mereka terancam kembali dijajah.

Mereka tidak hanya mendengar penjelasan tentang kewajiban mempertahankan kemerdekaan, tetapi juga menyaksikan sendiri bagaimana masa depan bangsa sedang dipertaruhkan.

Maka, ketika seruan jihad sampai kepada mereka, perjuangan mempertahankan Indonesia bukan lagi sekadar persoalan politik yang jauh dari kehidupan pesantren. Hal ini menjadi bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan.

Jaringan pesantren dan organisasi NU juga menjadi salah satu basis penting bagi pergerakan laskar Hizbullah dan Sabilillah. Para santri, pemuda, dan masyarakat bergerak dengan kemampuan serta peran masing-masing.

Tentu, pertempuran Surabaya bukan hanya digerakkan oleh kalangan santri atau satu organisasi tertentu. Ada tentara Republik, kelompok pemuda, rakyat biasa, dan berbagai unsur perjuangan lainnya. Namun, peran ulama dan jaringan pesantren dalam memberikan dorongan keagamaan terhadap perjuangan tersebut juga merupakan bagian penting yang tidak boleh dihilangkan dari sejarah.

Pada 25 Oktober 1945, pasukan Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal A.W.S. Mallaby mendarat di Surabaya dengan kekuatan awal sekitar 4.000 hingga 6.000 personel.

Kedatangan mereka semula dikaitkan dengan tugas melucuti tentara Jepang, membebaskan tawanan perang, dan memulangkan interniran. Namun, berbagai tindakan pasukan Inggris, termasuk pendudukan sejumlah objek penting dan keterlibatan unsur Belanda, memunculkan ketegangan dengan pihak Indonesia.

Situasi semakin memanas setelah pada 27 Oktober 1945 muncul selebaran yang berisi ultimatum agar pasukan Indonesia menyerahkan senjata dalam waktu 48 jam. Pertempuran pun pecah. Pasukan TKR, polisi, dan berbagai badan perjuangan rakyat melakukan serangan terhadap posisi Inggris di sejumlah tempat di Surabaya.

Pada 29 Oktober, Presiden Sukarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan Menteri Penerangan Amir Sjarifuddin datang ke Surabaya untuk meredakan situasi. Mereka melakukan perundingan dengan pihak Inggris dan menghasilkan kesepakatan gencatan senjata.

Namun, kesepakatan tersebut tidak sepenuhnya menghentikan bentrokan. Pada 30 Oktober 1945, Brigadir Jenderal Mallaby tewas dalam insiden di sekitar Gedung Internatio, Jembatan Merah. Sampai sekarang, terdapat sejumlah versi mengenai bagaimana peristiwa kematiannya berlangsung.

Kematian Mallaby kemudian menjadi alasan bagi Inggris untuk meningkatkan kekuatan militernya di Surabaya. Mayor Jenderal E.C.R. Mansergh mengambil alih komando dan mengeluarkan ultimatum yang semakin keras kepada rakyat Surabaya.

Pada 9 November 1945, ultimatum Inggris meminta para pemimpin gerakan pemuda, kepala polisi, dan petugas radio melapor serta menyerahkan senjata sebelum batas waktu pukul 18.00. Pihak Indonesia berusaha menempuh jalan perundingan, tetapi tuntutan tersebut tidak dicabut.

Akhirnya, Gubernur Jawa Timur R.M.T.A. Suryo menyampaikan penolakan terhadap ultimatum Inggris melalui siaran radio pada malam 9 November 1945 sekitar pukul 22.00. Rakyat dan seluruh kekuatan perjuangan diminta bersiap menghadapi segala kemungkinan.

Pada pagi 10 November 1945, Inggris mulai menggempur Surabaya dari laut dan udara. Pasukan darat bergerak menyerang berbagai titik pertahanan Indonesia. Bombardir diarahkan ke sejumlah pusat pemerintahan dan markas pertahanan. Kota Surabaya berubah menjadi medan pertempuran yang sangat dahsyat.

Para pejuang Indonesia menghadapi kekuatan militer yang jauh lebih unggul dalam persenjataan. Namun, mereka tidak serta-merta menyerah. Pertempuran berlangsung sengit selama berminggu-minggu.

Menurut paparan sejarah Kompaspedia yang berjudul Sejarah Hari Pahlawan: Pertempuran Surabaya 10 November 1945, Pertempuran Surabaya bukanlah pertempuran satu hari. Rangkaian peristiwa tersebut berlangsung sejak akhir Oktober hingga akhir November 1945, yang dapat dibagi menjadi tiga bagian, yakni pertempuran pendahuluan, pertempuran 10 November, dan pertempuran akhir.

Bahkan, diperkirakan pertempuran tersebut melibatkan sekitar 20.000 personel TKR dari berbagai penjuru Jawa Timur yang didukung hingga 140.000 rakyat pejuang. Angka tersebut menunjukkan betapa luasnya keterlibatan masyarakat dalam mempertahankan kemerdekaan.

Pada 28 November 1945, Gunung Sari, yang menjadi salah satu basis pertahanan terakhir Surabaya, sepenuhnya jatuh ke tangan Inggris. Maka, secara militer Surabaya akhirnya berhasil dikuasai pasukan Inggris. Namun, perlawanan tidak serta-merta berhenti. Perjuangan secara sporadis masih berlangsung dan markas pertahanan berpindah ke wilayah lain.

Lalu, apakah jatuhnya Surabaya berarti perjuangan rakyat Indonesia mengalami kekalahan? Tentu tidak sesederhana itu melihatnya.

Jika dilihat lebih jauh, justru pertempuran tersebut memperlihatkan kepada dunia bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hasil pemberian atau permainan politik sekelompok orang. Kemerdekaan itu memiliki dukungan luas dari rakyat yang bersedia mempertahankannya dengan segala pengorbanan.

Dalam pembacaan sejarah yang saya kutip dari artikel Nugroho Notosusanto dalam Kompaspedia dan buku M.C. Ricklefs, yang berjudul A History of Modern Indonesia Since C. 1200 , Pertempuran Surabaya merupakan salah satu pertempuran paling sengit dalam masa Revolusi Indonesia. Bahkan, pihak Inggris menggambarkan pertempuran tersebut seperti sebuah inferno, atau neraka.

Perlawanan rakyat Surabaya juga mengubah cara pandang Inggris dan Belanda terhadap Indonesia. Inggris semakin mempertegas posisinya untuk tidak mendukung sepenuhnya kepentingan Belanda, sementara Belanda mulai menyadari bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia memperoleh dukungan rakyat yang luas.

Dengan demikian, Pertempuran Surabaya bukan sekadar peristiwa militer. Pertempuran ini menjadi simbol bahwa bangsa Indonesia tidak bersedia kembali hidup di bawah penjajahan.

Jangan Sampai Bangsa Ini Melupakan Jasa Ulama

Di awal sudah saya singgung, para ulama yang selama ini dikenal mengajarkan kitab kuning, fiqih, tauhid, tasawuf, dan berbagai disiplin keislaman, ternyata juga bisa tampil begitu kuat ketika bangsa ini menghadapi ancaman penjajahan.

Catatan pentingnya, menyangkut hal ini, salah satu hal yang dapat kita pelajari adalah bahwa ilmu agama yang mereka miliki tidak menjauhkan mereka dari realitas kehidupan masyarakat.

Para ulama tidak membangun pesantren hanya untuk melahirkan orang-orang yang pandai membaca kitab. Mereka juga mendidik generasi yang memiliki kesadaran tentang tanggung jawab terhadap agama, masyarakat, dan bangsa.

Bagi Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, perjuangan keagamaan tidak boleh membuat seseorang kehilangan kepedulian terhadap kehidupan kebangsaan. Dan sebaliknya, kecintaan terhadap agama harus mendorong seseorang untuk ikut menjaga keselamatan masyarakat dan kedaulatan negara.

Dalam konteks inilah kita memahami mengapa pesantren memiliki tempat tersendiri dalam sejarah Indonesia. Pesantren merupakan bagian dari kekuatan sosial yang turut membentuk perjalanan bangsa ini. Sangat naif jika hanya dianggap sebagai lembaga pendidikan tradisional yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu keislaman.

Karena itu, ketika pemerintah memperingati Hari Pahlawan, sudah selayaknya kontribusi para ulama, kiai, santri, dan pesantren mendapatkan tempat yang proporsional dalam narasi sejarah nasional. Dan Hari Santri yang belakangan ditetapkan pemerintah bisa dipahami, dalam satu sisi, sebagai salah satu pengakuan akan hal itu.

Tidak elok jika sejarah perjuangan bangsa hanya menonjolkan tokoh-tokoh tertentu, sementara kontribusi kelompok masyarakat lainnya dipinggirkan. Sejarah nasional seharusnya menjadi milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik satu golongan atau kelompok tertentu.

Pengakuan terhadap jasa ulama juga tidak boleh berhenti pada seremoni. Ini harus tercermin dalam kebijakan yang memberikan perhatian terhadap pendidikan pesantren, kesejahteraan masyarakat, pelestarian warisan keilmuan, dan penguatan kehidupan keagamaan yang moderat.

Memaknai Fatwa Resolusi Jihad untuk Indonesia Hari Ini

Tentu, kita tidak hidup dalam situasi yang sama dengan tahun 1945. Indonesia sudah merdeka. Tidak ada lagi ultimatum militer Sekutu seperti yang dihadapi rakyat Surabaya. Karena itu, kita tidak boleh memahami Fatwa Jihad dan Resolusi Jihad dengan cara yang melepaskannya dari konteks sejarah.

Namun, apakah perjuangan bangsa telah selesai hanya karena kita sudah merdeka? Tentu tidak demikian.

Kemerdekaan memang telah memberikan hak kepada bangsa Indonesia untuk menentukan masa depannya sendiri. Tetapi, kemerdekaan juga menghadirkan tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa negara benar-benar memberikan perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

Hari ini, ancaman terhadap kehidupan bangsa tidak selalu datang dalam bentuk pasukan bersenjata. Ada persoalan kemiskinan, ketimpangan sosial, korupsi, kerusakan lingkungan, ketidakadilan hukum, kesenjangan pendidikan, dan berbagai persoalan lain yang membutuhkan perhatian serius.

Kita juga menyaksikan bagaimana sebagian masyarakat masih harus berjuang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, pendidikan yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang memadai, serta kepastian hukum yang adil.

Di sinilah semangat perjuangan para pahlawan perlu diterjemahkan kembali sesuai dengan tantangan zaman.

Jika dahulu para ulama dan santri bersama masyarakat berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan mempertaruhkan nyawa, maka hari ini generasi bangsa harus berjuang mempertahankan makna kemerdekaan melalui ilmu pengetahuan, integritas, keberanian menyampaikan kebenaran, dan kesungguhan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Jihad tidak boleh dipersempit hanya menjadi persoalan peperangan. Dalam kehidupan sekarang, perjuangan melalui pendidikan, pengabdian sosial, pemberantasan kebodohan, pembelaan terhadap masyarakat lemah, dan upaya menegakkan keadilan merupakan bagian penting dari tanggung jawab moral seorang muslim.

Tentu, perjuangan tersebut harus ditempuh melalui jalan yang sah, damai, beradab, dan menghormati kehidupan manusia.

Bagi pemerintah, pesan sejarah ini juga sangat jelas. Kemerdekaan bukanlah warisan yang dapat dibanggakan dalam pidato kenegaraan. Kemerdekaan adalah amanah yang harus dijaga dan diwujudkan dalam kebijakan yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Para pemimpin bangsa seharusnya memahami bahwa mempertahankan Indonesia tidak cukup dengan menjaga batas wilayah dan stabilitas politik. Lebih dari itu, negara harus memastikan tidak ada rakyat yang kehilangan hak-hak dasarnya, tidak ada kelompok masyarakat yang diperlakukan secara tidak adil, dan tidak ada kekuasaan yang berjalan tanpa tanggung jawab.

Bukankah dahulu para ulama dan pejuang mempertaruhkan nyawa agar bangsa ini tidak kembali berada di bawah kekuasaan penjajah? Maka, jangan sampai kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan pengorbanan besar justru kehilangan maknanya karena ketidakadilan yang dibiarkan tumbuh di dalam negeri sendiri.

Pahlawan Sejati

Peringatan Hari Pahlawan Nasional harus menjadi momentum untuk memperbaiki cara kita memandang sejarah sekaligus menilai kehidupan bangsa hari ini.

Kita tidak cukup hanya mengenang Bung Tomo, Jenderal Sudirman, Bung Karno, Bung Hatta, dan para pejuang lainnya. Kita juga harus mengenang Hadratussyekh KH Hasyim Asy’ari, KH Abdul Wahab Chasbullah, para kiai, santri, dan seluruh rakyat yang mengambil bagian dalam mempertahankan kemerdekaan.

Mereka mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda. Ada yang berjuang melalui diplomasi, ada yang mengangkat senjata, ada yang menggerakkan masyarakat, dan ada pula yang memberikan landasan pemikiran serta legitimasi keagamaan bagi perjuangan.

Namun, semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu bahwa mereka tidak ingin melihat Indonesia kembali menjadi bangsa yang dijajah.

Itulah sebabnya, saya memberi judul dalam tulisan ini dengan menegaskan bahwa tidak ada Hari Pahlawan Nasional tanpa Fatwa Jihad Hadratussyekh Hasyim Asy’ari. Ini bukan berarti mengurangi jasa para pejuang lain atau menyederhanakan sejarah yang sangat kompleks. Justru, di dalamnya menyiratkan pesan yang kuat bahwa ada kontribusi besar ulama yang tidak boleh dipisahkan dari perjalanan bangsa ini.

Hari ini, kita memang tidak lagi diminta mengangkat senjata untuk menghadapi pasukan asing. Tetapi, kita tetap dituntut memiliki keberanian untuk melawan ketidakadilan, memperjuangkan kesejahteraan rakyat, menjaga persatuan, dan mengingatkan kekuasaan ketika mulai menjauh dari amanahnya.

Selama ini, mungkin kita begitu mudah mengucapkan terima kasih kepada para pahlawan, tetapi terkesan abai terhadap nilai-nilai perjuangan yang mereka wariskan. Sikap ini harus dikoreksi dan diperbaiki. Nilai-nilai perjuangan itu harus diperhatikan selalu.

Jangan sampai kita begitu bangga menyebut Indonesia sebagai negara merdeka, tetapi lupa bahwa kemerdekaan harus diisi dengan keadilan, kemakmuran, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Sebab, pada hakikatnya, disebut pahlawan di era sekarang adalah mereka yang dengan sungguh-sungguh menjaga amanah kemerdekaan, memperjuangkan kepentingan rakyat, dan tidak pernah berhenti berbuat baik bagi bangsa dan negaranya.

Selamat Hari Pahlawan Nasional, 10 November. Semoga semangat perjuangan para ulama, santri, dan seluruh pejuang kemerdekaan senantiasa menjadi inspirasi bagi perjalanan Indonesia menuju bangsa yang adil, bermartabat, dan sejahtera.