Jakarta, MUI Digital — Ketua Subkomite Keamanan dan Pertahanan Parlemen Eropa, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, mendesak agar Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) ditetapkan sebagai organisasi teroris. Desakan tersebut disampaikan menyusul laporan pembunuhan ribuan demonstran dalam aksi protes di Iran.

Sebagaimana dikutip MUI Digital dari Voiceo Femirates Selasa (10/11/2026), Strack-Zimmermann menyampaikan pernyataan itu dalam acara penyerahan Penghargaan Kebebasan 2026 yang diberikan oleh Yayasan Friedrich Naumann kepada Pangeran Reza Pahlavi, atas nama rakyat Iran.

Ia menilai, laporan mengenai banyaknya korban jiwa dalam demonstrasi di Iran tidak boleh diabaikan oleh komunitas internasional. Menurutnya, pelanggaran terhadap para demonstran membutuhkan respons politik yang lebih tegas, bukan sekadar kecaman.

“Ketika ribuan orang dibunuh di jalanan Iran, Garda Revolusi harus ditetapkan sebagai organisasi teroris,” ujarnya.

Strack-Zimmermann juga menilai keberlangsungan Republik Islam Iran bergantung pada penyebaran rasa takut dan teror di dalam negeri. Sementara itu, pemerintah Iran dinilai berupaya agar berbagai peristiwa yang terjadi di negaranya tidak menjadi perhatian dunia internasional.

“Kelangsungan Republik Islam bergantung pada penyebaran rasa takut dan teror di dalam Iran, serta memastikan bahwa apa yang terjadi di negara itu dilupakan di luar perbatasannya. Namun, kita tidak ingin melupakan rakyat Iran,” katanya.

Selain mendesak penetapan IRGC sebagai organisasi teroris, Strack-Zimmermann meminta pemerintah federal Jerman meningkatkan dukungan terhadap perjuangan rakyat Iran untuk memperoleh kebebasan.

Ia juga mengajak seluruh kekuatan politik di Jerman untuk menempatkan persoalan tersebut di atas kepentingan dan perbedaan partisan. Menurutnya, dukungan terhadap hak-hak dasar dan aspirasi kebebasan rakyat Iran harus menjadi kepentingan bersama.

Pernyataan tersebut kembali mengangkat perdebatan di Eropa mengenai kemungkinan memasukkan Garda Revolusi Iran ke dalam daftar organisasi teroris. Isu ini tidak hanya berkaitan dengan situasi hak asasi manusia di Iran, tetapi juga berpotensi membawa konsekuensi diplomatik dan keamanan dalam hubungan Eropa dengan Teheran.