Jakarta, MUI Digital — Selama berabad-abad, roda pendidikan pesantren tidak pernah digerakkan oleh lembaran kertas. Ia berputar berkat etos keikhlasan dan kepatuhan kultural. Seorang ustadz membimbing halaqah Alquran di subuh yang dingin, meronda asrama di tengah malam, atau mendampingi santri di ragam kegiatan bukan karena ada daftar hadir yang harus ditandatangani. Ia melakukannya semata-mata karena panggilan pengabdian.

Namun, ketika sebuah pesantren tumbuh menjadi raksasa dengan ribuan santri dan puluhan unit operasional, kultur “serba percaya” ini mulai menemui batasnya.

Belum lama ini, ada satu isu hangat yang mencuat ke permukaan secara nasional. Majelis Masyayikh tengah merumuskan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal (SPMI-SPME) untuk pendidikan pesantren, yang kemudian disahkan melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1104 Tahun 2025. Ini bukan sekadar proyek administratif negara, melainkan sebuah ikhtiar besar untuk menjembatani kekhasan tradisi pesantren dengan tuntutan akuntabilitas lembaga.

Ketua Majelis Masyayikh, KH Abdul Ghaffar Rozin, pernah menyebut bahwa tantangan terbesar dalam implementasi mutu ini adalah adanya disparitas atau variasi standar antarpesantren yang sangat berbeda-beda.

Di lapangan, persoalan itu mewujud dalam pertanyaan-pertanyaan yang esensial: Mengapa santri yang hadir di halaqah Alquran berkurang  tanpa ada catatan absensi? Siapa yang sebenarnya berwenang memberi izin santri keluar pesantren, bagaimana alurnya, dan di mana datanya? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini sejatinya adalah wajah dari apa yang dalam ilmu manajemen disebut sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Jebakan Birokrasi dan Ancaman “Compliance Fatigue”

Upaya menerapkan siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan) di pesantren patut diapresiasi. Namun, di sinilah tantangan terbesarnya berada. Manajemen pesantren sering kali terjebak pada dua kutub ekstrem.

Pertama, tradisionalisme kaku. Semua kegiatan berjalan sebagai business as usual tanpa dokumentasi terukur. Evaluasi hanya berdasar pada asumsi belaka.

Kedua, birokratisasi berlebihan. Ustadz dan pengasuh tenggelam dalam tumpukan berkas administratif, hingga waktu untuk mengasuh, mendengarkan keluh kesah, dan menyapa santri terus berkurang bahkan hilang.

Para peneliti pendidikan kontemporer menyebut fenomena tersebut sebagai ancaman compliance fatigue atau kelelahan administratif. Ketika tuntutan kepatuhan borang terlalu mendominasi, nilai pengabdian sebagai inti pesantren mulai terkikis.

Penjaminan mutu hendaknya tidak menggeser nilai keikhlasan menjadi sekadar formalitas pengisian dokumen. Audit mutu internal bukanlah ajang “mengadili” para penanggung jawab, melainkan mekanisme untuk memastikan bahwa standar yang disepakati benar-benar berwujud dalam tindakan harian.

Jika kita membaca pemikiran Syed Muhammad Naquib al-Attas, mutu sejati adalah wujud dari adab, yaitu kemampuan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Maka, audit sesungguhnya bukanlah birokrasi yang mengekang, melainkan bentuk kehati-hatian agar amanah pengasuhan tidak terlantar.

Menerjemahkan Mutu dalam Bahasa Pengasuhan

Jika kebijakan penjaminan mutu ingin berhasil, instrumen audit yang dirancang harus bersifat sederhana namun menyeluruh. Mutu dalam pesantren tidak diukur dari berapa banyak kurikulum terisi atau berapa lembar kerja siswa yang dikoreksi. Mutu diukur dari keterukuran proses pengasuhan dan pembentukan karakter santri.

Coba kita perhatikan tiga hal penting ini:

1. Absensi halaqah Alquran bukan sekadar angka presensi, melainkan indikator kepedulian muqri’ (pengajar Alquran) terhadap perkembangan bacaan atau hafalan tiap individu santri.

2. SOP perizinan bukan birokrasi pembatasan gerak, melainkan jaminan perlindungan dan keselamatan santri selama berada di dalam maupun luar asrama.

3. Notulensi dan juknis kepramukaan misalnya, bukan sekadar pemenuhan syarat organisasi, melainkan alat pembinaan estafet kepemimpinan antargenerasi.

Di sinilah matriks yang bernyawa dibutuhkan. Alur kerja yang transparan menegaskan pentingnya peta jalan bersama. Rentang waktu proses audit harus menjadi ruang dialog interaktif, bukan interogasi.

Proses pemanggilan, audit dokumen, verifikasi lapangan, hingga penyusunan Laporan Hasil Audit harus bermuara pada satu hal: perbaikan mutu berkelanjutan.

Menjaga Tradisi dan Akuntabilitas

Harapannya, masuknya lembaga penjaminan mutu ke tubuh pesantren adalah sinyal positif bagi masa depan pendidikan Islam. Pesantren sedang membuktikan bahwa tradisi dan modernitas tidak harus saling menafikan.

Ketika niat ikhlas dipadukan dengan tata kelola yang akuntabel, pesantren tidak hanya mencetak santri yang berakhlak mulia, tetapi juga mengoperasikan lembaga yang profesional dan terukur.

Birokrasi jangan dianggap pembunuh keikhlasan. Sebaliknya, tata kelola yang baik adalah cara kita merawat keikhlasan itu agar tidak menjadi alasan untuk berleha-leha, dan memastikan bahwa setiap tetes keringat pengabdian benar-benar berbuah menjadi generasi yang siap menjawab tantangan zaman.