JAKARTA, MUI Digital — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah menyiapkan perangkat penegak hukum sendiri untuk menindak travel haji dan umrah yang menipu jamaah. 

Kementerian merekrut Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sekaligus merevitalisasi fungsi Direktorat Jenderal Pengendalian.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa PPNS bekerja berdampingan dengan kepolisian.

"PPNS itu penegak hukum yang berkoordinasi dengan kepolisian," kata Dahnil di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

PPNS bertugas menegakkan hukum dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku penipuan haji dan umrah. Jumlah personelnya disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah.

"Idealnya setiap kabupaten ada tiga personel PPNS, tergantung dari besar kecilnya jamaah di daerah tersebut," jelasnya.

Para PPNS akan memperkuat Ditjen Pengendalian, yang juga menjadi salah satu kanal pengaduan masyarakat. 

Kemenhaj sebelumnya telah menegaskan akan menindak tegas PPIU maupun perorangan yang terbukti menyelenggarakan perjalanan umrah tanpa izin atau merugikan jamaah.

Kehadiran PPNS memperkuat penegakan aturan pidana yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. 

Undang-undang itu memberi kewenangan penyidikan kepada PPNS, selain kepolisian, jika ditemukan unsur pidana dalam penyelenggaraan haji dan umrah.

Pasal 115 UU tersebut melarang setiap orang tanpa hak bertindak sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk mengumpulkan atau memberangkatkan jamaah umrah. 

Pelanggarnya diancam pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak Rp6 miliar.

Ancaman lebih berat berlaku bagi penyelenggara yang menyebabkan jamaah gagal berangkat, telantar, atau gagal pulang. 

Pelaku bisa dipidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp10 miliar.

Penyelenggara yang melanggar ketentuan juga dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis, pembekuan izin, hingga pencabutan izin. 

Pelaku penipuan pun tetap bisa dijerat pasal penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di luar sanksi dalam UU Haji dan Umrah.

Penindakan sudah mulai berjalan. Kemenhaj telah menutup sejumlah PPIU dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) yang terbukti melakukan penipuan.

"Beberapa PPIU dan KBIHU yang melakukan penipuan juga sudah kita tutup," ungkap Dahnil.

Salah satunya dialami KBIHU Al-Fatah. Kemenhaj mencabut izin kelompok bimbingan itu karena memalsukan data dam dan badal haji. 

Pencabutan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor KEP-37/BN/2026 yang berlaku sejak 9 Oktober 2026.

Penguatan penegakan hukum ini ditempuh karena kasus penipuan haji dan umrah terus bermunculan. 

Dahnil menyebut jumlahnya mencapai ratusan kasus setiap hari, dan sebagian besar menimpa masyarakat rentan.

Kemenhaj ingin memastikan, lewat PPNS dan Ditjen Pengendalian, ibadah tidak lagi dijadikan komoditas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Pelaku penipuan diharapkan tidak hanya kehilangan izin, tetapi juga diproses secara hukum.