Lewati ke konten utama
Kamis, 19 November 2026 / 9 Jumadil Akhir 1448 H
Jadwal memuat...
Kiai Cholil Nafis
Ketua DSN MUI, KH Cholil Nafis. Foto: Sadam/MUI Digital
Berita

Terjemahkan Keputusan Ijtima Ulama, DSN MUI Susun Panduan Teknis Kripto Syariah

Terjemahkan Keputusan Ijtima Ulama, DSN MUI Susun Panduan Teknis Kripto Syariah

/ 9 Jumadil Akhir 1448 H 2 menit baca 222 dibaca

Jakarta, MUI Digital---Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) tengah menyusun panduan teknis dan draf fatwa baru untuk menerjemahkan keputusan forum Ijtima Ulama terkait hukum mata uang kripto.

Langkah ini dilakukan agar ketetapan hukum syariah mengenai aset kripto memiliki pedoman operasional yang rinci dan aplikatif bagi masyarakat maupun pelaku industri.

​Upaya penyusunan pedoman tersebut dibahas secara mendalam dalam Focus Group Discussion (FGD) Kripto Syariah yang digelar DSN MUI bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Hotel Novotel, Pulomas, Jakarta Timur, Rabu (18/11/2026).

​Ketua Badan Pengurus DSN MUI, KH M Cholil Nafis, menjelaskan bahwa forum Ijtima Ulama sebelumnya memang telah memutus hukum kripto secara garis besar, yakni memperbolehkan aset kripto yang memiliki underlying atau back-up aset, serta melarang kripto yang tidak memiliki agunan. Namun, keputusan tersebut masih membutuhkan penjabaran teknis di lapangan.

​"Tapi dia masih dalam keputusan MUI dan Ijtima Ulama. Praktiknya seperti apa, guidance-nya seperti apa? Ini perlu penerjemahan lebih rinci. Di sinilah tugasnya Dewan Syariah Nasional karena incas dengan user, incas dengan kebijakan," ujar Kiai Cholil Nafis saat ditemui di sela acara FGD.

​Dalam memastikan panduan yang disusun tepat sasaran, DSN MUI berupaya memetakan persoalan (tashawwurul masalah) perdagangan kripto di tingkat nasional dan internasional secara utuh. 

Berbagai mekanisme dalam ekosistem kripto ikut dibedah, mulai dari aktivitas mining digital, status kepemilikan agunan aset, pola transaksi di dalam blockchain dan pasar sekunder, hingga skema tokenisasi bisnis baik dari dalam maupun luar negeri.

​Wakil Ketua Umum MUI ini menekankan prinsip _fahmus su'al nisful jawab_ bahwa memahami persoalan secara tepat adalah separuh dari jawaban itu sendiri. Menurutnya, kekeliruan dalam memahami praktik kripto dapat berujung pada kesalahan penetapan hukum.

​"Salah memahami persoalannya, kripto pasti salah jawabannya. Memahami permasalahannya belum tentu jawabannya benar, tapi kita sudah lebih hati-hati dengan cara mengundang pihak terkait," kata Pengasuh Pondok Pesantren Cendekia Amanah, Depok, Jawa Barat. 

​Dalam diskusi intensif selama dua hari tersebut, DSN MUI turut melibatkan berbagai regulator, pakar, dan pelaku industri, antara lain Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LPS, kalangan akademisi, serta asosiasi dan praktisi kripto.

Melalui kolaborasi lintas lembaga ini, fatwa dan panduan yang lahir diharapkan mampu menjawab kebutuhan umat sekaligus selaras dengan kebijakan sektor keuangan digital nasional. 

Google Ads
BAGIKAN:
Google Ads