5 Partai Politik Ikut Urun Rembuk Pembangunan Umat di KUII VIII

Jakarta, MUI Digital – Lima partai politik yang mempunyai kursi parlemen di DPR RI menyampaikan gagasan strategis pembangunan umat pada Forum Silaturahim dan Tukar Pikiran tentang Isu-Isu Keumatan, Kebangsaan, Kenegaraan, dan Geopolitik dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII, Ahad (26/7/2026).

Masing-masing parpol yang terdiri dari Partai Nasdem, PKS, PDIP, Partai Demokrat, dan Partai Golkar yang masing-masing menawarkan pendekatan berbeda, mulai dari penguatan ekonomi syariah, pembangunan peradaban berbasis sumber daya manusia, penguatan ketahanan nasional, nasionalisme religius, hingga penguatan sinergi antara ulama dan partai politik.

Sekretaris Jenderal DPP PKS, Muhammad Kholid, mengawali paparannya dengan menyoroti tantangan besar ekonomi nasional yang ditandai meningkatnya ketimpangan, tingginya konsentrasi aset, terbatasnya ruang fiskal akibat beban utang, hingga ancaman krisis lingkungan.

Menurutnya, kondisi tersebut menuntut model pembangunan yang berlandaskan prinsip-prinsip keadilan ekonomi syariah.

PKS menawarkan konsep pembangunan yang bertumpu pada lima prinsip keadilan, yakni keadilan distribusi, keadilan antargenerasi, pembangunan manusia, pemerataan wilayah, dan tata kelola yang baik.

Selain itu, Kholid menilai potensi zakat, wakaf, dana haji, dan industri halal perlu dioptimalkan sebagai sumber pembiayaan alternatif pembangunan nasional.

“Kita sampaikan PKS untuk bagaimana mendorong Indonesia sebagai pusat keuangan halal dunia. Itu menjadi sebuah komitmen kami untuk memperjuangkan itu. Nah ini Bapak-Ibu yang kami dorong, agenda kami ketika bersama Presiden Prabowo,” ujarnya.

Baca juga: Di Forum KUII, Polri Tegaskan Ingin Benar-Benar Berubah: Doakan dan Tetap Kritik Kami

Politisi Partai NasDem, Masrur Makmur Latanro, juga mengangkat pentingnya membangun peradaban melalui penguatan tiga pilar utama, yakni ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. 

Menurutnya, tantangan bangsa saat ini bukan hanya kemiskinan dan pengangguran, tetapi juga belum menyatunya berbagai gerakan umat menjadi satu kekuatan kolektif. Karena itu, kata dia, NasDem mendorong penyamaan visi dan paradigma sebagai fondasi membangun peradaban.

Di sisi lain, ia juga menilai Indonesia perlu memperbanyak jumlah wirausahawan baru melalui sistem pendidikan yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha sehingga mampu melahirkan masyarakat yang produktif dan berdaya saing.

“Sebab itu pentingnya kita membangun taswiyatul manhaj untuk mempersamakan persepsi dan paradigma demi untuk menghasilkan peradaban yang maju. Jadi taswiyatul manhaj ini perlu kita menyamakan persepsi ini demi untuk membangun tiga pilar yang kami sebutkan tadi Ekonomi, kesehatan dan pendidikan Bahwa dengan persatuan ekonomi kesehatan sebagai pilar,” katanya. 

Baca juga: Prof Mahfud MD di KUII: Indonesia Bukan Negara Islam, tapi Negara Islami

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ace Hasan Syadzili, mengaitkan pembangunan umat dengan dinamika geopolitik global yang semakin kompetitif.

Menurut Ace, perubahan lanskap dunia membuat setiap negara lebih mengedepankan kepentingannya sendiri sehingga Indonesia harus memperkuat fondasi kemandirian agar mampu bertahan sekaligus menjadi negara maju.

Dalam konteks tersebut, Golkar menempatkan penguatan ketahanan pangan, energi, ekonomi, hilirisasi industri, serta pembangunan sumber daya manusia sebagai agenda strategis menuju Indonesia Emas 2045.

Bonus demografi, kata Ace, hanya akan menjadi keuntungan apabila ditopang oleh kualitas SDM yang unggul.

"Upaya kita untuk terus mendorong kemandirian, terutama kemandirian pangan, kemandirian energi, kemandirian ekonomi, dan itu semua bisa berhasil juga ditopang oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas merupakan prasyarat utama bagi upaya kita menjadikan Indonesia Emas 2045," tuturnya. 

Baca juga: Di KUII 2026, Wamenko Polkam: Politik adalah Ibadah Bukan Jalan Kekayaan

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Afriansyah Noor, menawarkan konsep nasionalisme religius sebagai fondasi pembangunan bangsa.

Menurutnya, nilai-nilai keislaman justru menjadi kekuatan yang memperkokoh Pancasila, sehingga agama dan nasionalisme harus berjalan beriringan dalam penyelenggaraan negara.

Berangkat dari pandangan tersebut, Demokrat menawarkan lima agenda pembangunan umat, yakni membangun umat yang unggul dalam ilmu pengetahuan, mandiri secara ekonomi, produktif dan berdaya saing, memperkuat ketahanan keluarga, serta mempererat persatuan umat dan bangsa.

"Kami memandang nasionalisme religius sebagai prinsip dasar dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Religius berarti menjadikan nilai-nilai agama sebagai sumber etika dalam setiap kebijakan. Amanah, kejujuran, keadilan, kasih sayang, gotong royong, dan penghormatan terhadap martabat manusia harus menjadi ruh penyelenggara negara itu sendiri,” kata Ariansyah

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah, yang mewakili Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, menyoroti pentingnya menjaga hubungan historis antara partai politik dan umat Islam.

Ia mengingatkan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan buah perjuangan seluruh elemen bangsa, termasuk organisasi-organisasi Islam dan para ulama yang telah memberikan kontribusi besar dalam proses pendirian negara.

Berangkat dari sejarah tersebut, PDI Perjuangan mengusung semangat "Jas Hijau" sebagai pengingat agar jasa para ulama tidak pernah dilupakan. 

Baca juga: Di KUII 2026, Wamenko Polkam: Politik adalah Ibadah Bukan Jalan Kekayaan

Menurut Basarah, sinergi antara partai politik, ulama, organisasi keagamaan, dan MUI harus terus diperkuat sebagai modal sosial dalam membangun bangsa.

Di sisi lain, PDI Perjuangan tetap berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo dalam semangat gotong royong.

“Oleh karena itu, PDI Perjuangan senantiasa mendukung dan ingin bekerjasama dengan para alim ulama, baik secara individual maupun yang tergabung dalam ormas-ormas keagamaan, termasuk dengan Majelis Ulama Indonesia,” ujarnya.

Beragam gagasan yang disampaikan kelima partai politik tersebut menunjukkan adanya kesamaan pandangan bahwa pembangunan umat merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Meski menawarkan pendekatan yang berbeda sesuai karakter masing-masing partai, seluruhnya menempatkan kolaborasi antara negara, partai politik, ulama, dan masyarakat sebagai kunci mewujudkan Indonesia yang maju, berkeadilan, dan berdaya saing.