Lewati ke konten utama
Kamis, 19 November 2026 / 9 Jumadil Akhir 1448 H
Jadwal memuat...
Hadiri Konas FKUB IX Kupang, Ketua Bidang Kerukunan Paparkan Pandangan Keagamaan dan Strategi Merawat Kerukunan
Sulawesi Selatan

Hadiri Konas FKUB IX Kupang, Ketua Bidang Kerukunan Paparkan Pandangan Keagamaan dan Strategi Merawat Kerukunan

Hadiri Konas FKUB IX Kupang, Ketua Bidang Kerukunan Paparkan Pandangan Keagamaan dan Strategi Merawat Kerukunan

/ 9 Jumadil Akhir 1448 H 4 menit baca

KUPANG – Kerukunan umat beragama tidak cukup dibangun melalui seruan toleransi, tetapi harus diwujudkan melalui keteladanan para pemimpin agama dan komitmen bersama dalam menjaga kehidupan masyarakat yang majemuk. Pesan tersebut disampaikan Ketua Bidang Kerukunan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan, Hasid Hasan Palogai, saat menjadi pemapar dalam kegiatan Live In bertajuk “Basodara di Rumah Ibadah: Menyelami Kearifan Lokal, Memperkuat Kerukunan dan Menumbuhkan Kesejahteraan Bersama”.

Kegiatan yang merupakan rangkaian Konferensi Nasional (Konas) IX Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) se-Indonesia tersebut berlangsung di Paroki St. Yoseph Naikoten, Kupang, Nusa Tenggara Timur, Selasa (17/11/2026).

Di hadapan peserta dari berbagai daerah di Indonesia, Hasid Hasan memaparkan sejumlah pandangan keagamaan sekaligus program strategis Bidang Kerukunan MUI Sulsel dalam memperkuat harmoni kehidupan antarumat beragama.

Salah satu langkah konkret yang disiapkan MUI Sulsel adalah mempertemukan para pimpinan majelis agama dalam satu forum silaturahmi dan dialog bersama. Pertemuan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 24 November 2026 di Kantor MUI Sulsel.

Menurut Hasid Hasan, pimpinan majelis agama memiliki posisi strategis sebagai figur sentral dan panutan umat. Karena itu, keteladanan mereka dalam membangun komunikasi, menghargai perbedaan, serta mempraktikkan toleransi menjadi modal penting dalam menjaga kerukunan.

“Kerukunan tidak cukup hanya kita bicarakan. Para pemimpin agama harus hadir memberikan contoh secara langsung kepada umat. Ketika para tokoh agama saling menghormati dan membangun komunikasi yang baik, pesan kedamaian itu akan lebih mudah diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hasid Hasan juga menyampaikan apresiasi terhadap capaian FKUB Sulawesi Selatan yang berhasil meraih penghargaan Kinerja Terbaik I Tingkat Provinsi dan FKUB Inspiratif Provinsi dalam Harmony Award Kementerian Agama RI Tahun 2026.

Menurutnya, penghargaan tersebut merupakan pengakuan atas kerja kolektif dan konsistensi seluruh elemen yang selama ini terlibat dalam merawat kerukunan di Sulawesi Selatan.

Ia secara khusus mengapresiasi kepemimpinan Prof. Dr. KH. Muammar Bakry selaku Ketua FKUB Sulsel sekaligus Wakil Ketua Umum MUI Sulsel, yang dinilai berhasil menggerakkan kolaborasi lintas agama dan memperkuat peran FKUB dalam menjaga harmoni sosial.

“Ini capaian yang sangat luar biasa. Kerja-kerja kerukunan di Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa kolaborasi, komunikasi, dan kepemimpinan yang kuat dapat menghadirkan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat,” jelasnya.

Selain membahas penguatan kelembagaan kerukunan, Hasid Hasan juga menanggapi persoalan pendirian rumah ibadah yang kerap menjadi sumber ketegangan di sejumlah daerah.

Ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan pendirian rumah ibadah harus mengacu pada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Regulasi tersebut menjadi pedoman pemerintah daerah, FKUB, dan masyarakat dalam memelihara kerukunan serta mengatur pendirian rumah ibadah.

Menurutnya, persoalan pendirian rumah ibadah harus diselesaikan melalui mekanisme dialog dengan tetap mengacu pada regulasi yang berlaku, bukan dengan tindakan sepihak, intimidasi, ataupun upaya menghalangi yang tidak memiliki dasar hukum.

“Tidak boleh ada tindakan sepihak yang menghalangi pendirian rumah ibadah. Semua harus diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mengedepankan dialog, musyawarah, dan semangat persaudaraan,” tegasnya.

Isu lain yang menarik perhatian peserta adalah pertanyaan mengenai pandangan keagamaan dan ketentuan hukum perkawinan beda agama di Indonesia.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Hasid Hasan menjelaskan bahwa persoalan perkawinan harus dilihat berdasarkan ketentuan hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Ia menguraikan bahwa Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ketentuan ini menjadi landasan penting dalam memahami pengaturan perkawinan di Indonesia.

Hasid Hasan juga menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan melalui lembaga yang berwenang sesuai ketentuan bagi masing-masing pemeluk agama, yakni Kantor Urusan Agama bagi umat Islam dan pencatatan sipil bagi perkawinan selain Islam.

Ia menambahkan, persoalan perkawinan beda agama juga perlu dipahami dalam konteks perkembangan hukum nasional, termasuk ketentuan administrasi kependudukan dan regulasi yang mengatur pencatatan perkawinan.

“Dalam menjelaskan persoalan ini, kita perlu membedakan antara sikap keagamaan, ketentuan hukum perkawinan, dan administrasi pencatatan. Semuanya memiliki landasan dan mekanisme masing-masing,” paparnya.

Diskusi tersebut memperlihatkan bahwa forum Live In tidak hanya menjadi ruang untuk mengenal praktik kerukunan lintas iman secara langsung, tetapi juga wadah pertukaran perspektif mengenai berbagai persoalan aktual yang dihadapi masyarakat majemuk.

Hasid Hasan berharap pengalaman dan praktik baik yang diperoleh selama kegiatan di Kupang dapat menjadi inspirasi bagi penguatan program kerukunan di Sulawesi Selatan.

Baginya, kerukunan harus dibangun melalui kerja nyata, kepemimpinan yang memberi teladan, penghormatan terhadap hak beragama, serta kesediaan seluruh elemen masyarakat untuk terus merawat persaudaraan.

“Perbedaan agama tidak boleh menjadi penghalang untuk membangun persaudaraan dan kesejahteraan bersama. Justru dari keberagaman itulah kita belajar saling menghormati dan bekerja sama untuk kemanusiaan,” tutupnya.

Google Ads
BAGIKAN:
Google Ads