Vape Haram, Lalu Apa? Fatwa MUI dan Ujian Keadaban Hukum
Vape Haram, Lalu Apa? Fatwa MUI dan Ujian Keadaban Hukum
Oleh: H. Umar Ma’ruf Al Qodri
Ketua Komisi Hukum & HAM MUI Jawa Tengah Dosen FH UNISSULA Semarang
Pada 9 November 2026, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengumumkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa yang ditetapkan pada 6 November 2026 ini memberikan ketentuan yang tegas: menggunakan vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta untuk mencegah (sadd al-dzari’ah) penyalahgunaannya sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Tidak hanya penggunaan, menyalahgunakan vape untuk mengonsumsi zat terlarang juga haram. Bahkan, memproduksi dan/atau memperjualbelikan vape pun dinyatakan haram.
MUI tidak berhenti pada penetapan hukum tersebut. Ada 12 rekomendasi, termasuk meminta Presiden bersama DPR segera menyusun undang-undang pelarangan vape beserta sanksinya, memperketat pengawasan, mengendalikan peredaran, serta meningkatkan edukasi masyarakat.
Lalu, setelah fatwa ini keluar, apa? Apakah cukup kita menyebarkannya melalui grup WhatsApp, kemudian persoalan selesai? Apakah cukup mengatakan “sudah haram, titik”, sementara vape masih mudah ditemukan di sekitar sekolah, toko, dan berbagai platform perdagangan digital?
Di sinilah pertanyaan sebenarnya dimulai. Vape haram, lalu apa? Jawabannya menjadi ujian keadaban hukum kita.
Keadaban Hukum: Lebih dari Sekadar Legalitas
Keadaban Hukum berpandangan bahwa hukum tidak cukup hanya sah secara prosedural, tetapi juga harus benar secara substansi, manusiawi, dan berorientasi pada kemaslahatan. Hukum harus memuliakan manusia, melindungi kelompok rentan, mendidik baru menghukum serta menjaga kelestarian alam.
Ada empat dimensi yang dapat digunakan untuk membaca persoalan ini.
Pertama, keadaban substansi, yakni hukum harus melindungi jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-‘aql), dan lingkungan. Kedua, keadaban prosedur, yakni kebijakan harus disusun berdasarkan bukti ilmiah, partisipasi, dan tidak diskriminatif. Ketiga, keadaban relasi, yakni membangun tanggung jawab bersama antara negara, ulama, pelaku usaha, dan masyarakat. Keempat, keadaban tujuan, yakni hukum tidak semata-mata menghukum, tetapi juga mendidik dan melindungi.
Dengan perspektif tersebut, fatwa vape merupakan peringatan moral yang patut diperhatikan. Namun, respons negara setelahnya jauh lebih menentukan.
Mengapa Fatwa Vape Merupakan Langkah Preventif?
Fatwa ini memiliki pendekatan preventif. Melalui kaidah sadd al-dzari’ah, MUI berupaya menutup jalan menuju kerusakan sebelum dampaknya semakin luas.
Persoalan vape tidak semata-mata berkaitan dengan nikotin dan ketergantungan. MUI juga memberikan perhatian terhadap kemungkinan penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya. Ditambah lagi, terdapat persoalan kesehatan dan dampak lingkungan dari limbah perangkat maupun cairan vape.
Menariknya, MUI tidak hanya menempatkan pengguna sebagai pihak yang bertanggung jawab. Produksi dan perdagangan juga dinyatakan haram. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab atas suatu produk berbahaya tidak semestinya dibebankan hanya kepada konsumen, sementara mata rantai bisnisnya dibiarkan berjalan.
Dalam perspektif Keadaban Hukum, pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi juga harus bertanggung jawab atas risiko yang ditimbulkan produknya.
Vape dan Rokok Konvensional: Apakah MUI Tidak Konsisten?
Mungkin muncul pertanyaan, mengapa rokok konvensional dalam Fatwa MUI Tahun 2009 masih mengenal kategori makruh dan haram berdasarkan kondisi tertentu, sedangkan vape dalam fatwa 2026 dinyatakan haram?
Apakah ini menunjukkan ketidakkonsistenan?
Tidak harus demikian. Hukum harus dibaca berdasarkan karakteristik objek, fakta, dan alasan hukum (‘illat) yang melatarbelakanginya. Perkembangan teknologi, pola konsumsi, serta potensi penyalahgunaan dapat menghadirkan pertimbangan hukum yang berbeda.
Konsistensi tidak berarti mempertahankan penilaian lama ketika fakta telah berubah. Justru hukum yang berkeadaban harus responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kemudaratan baru.
Dari Fatwa Menuju Regulasi: Giliran Negara Diuji
Inilah bagian terpenting. Fatwa merupakan otoritas keagamaan yang memberikan pedoman moral dan hukum Islam. Namun, fatwa bukan peraturan perundang-undangan yang dengan sendirinya melahirkan sanksi pidana bagi masyarakat umum.
Karena itu, rekomendasi MUI kepada Presiden dan DPR untuk menyusun undang-undang pelarangan vape perlu ditindaklanjuti secara serius. Negara tidak sepatutnya mengabaikan pertimbangan moral dan kemaslahatan yang disampaikan ulama. Namun, negara juga tidak boleh melakukan pelarangan dan kriminalisasi tanpa dasar hukum yang jelas.
Setidaknya ada empat agenda yang harus diperhatikan.
Pertama, pemerintah dan DPR perlu merumuskan regulasi yang jelas, komprehensif, dan terkoordinasi. Rekomendasi MUI kepada Presiden, Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, BNN, dan aparat penegak hukum menunjukkan bahwa persoalan vape tidak dapat diselesaikan secara sektoral.
Kedua, regulasi harus membedakan tanggung jawab produsen, distributor, dan pengguna. Industri dan mata rantai perdagangan harus menjadi perhatian serius. Sementara itu, pengguna yang mengalami ketergantungan, terutama anak-anak dan remaja, perlu mendapatkan edukasi, pendampingan, dan rehabilitasi. Jangan sampai mereka semata-mata diposisikan sebagai pelaku, padahal juga merupakan kelompok yang harus dilindungi.
Ketiga, perlindungan anak dan remaja harus menjadi prioritas. Pembatasan akses, pengawasan penjualan, dan edukasi di lingkungan keluarga serta lembaga pendidikan harus diperkuat. Generasi muda tidak boleh menjadi sasaran pasar industri yang mengabaikan risiko kesehatan dan ketergantungan.
Keempat, negara harus memperhatikan dampak lingkungan dan nasib pelaku usaha. Pengelolaan limbah baterai dan cartridge perlu diatur. Pelaku usaha kecil juga memerlukan masa transisi dan pembinaan agar kebijakan pelarangan tidak menimbulkan persoalan sosial-ekonomi baru.
Inilah perbedaan antara hukum yang sekadar melarang dan hukum yang beradab. Hukum yang sekadar melarang hanya mengatakan, “Jangan!” Hukum yang beradab mengatakan, “Jangan, dan inilah perlindungan serta jalan keluarnya.”
Penutup
Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 merupakan alarm moral bagi masyarakat. Namun, fatwa bukan akhir dari persoalan, melainkan awal tanggung jawab bersama.
Ujian bagi pengguna adalah kesediaan meninggalkan sesuatu yang telah dinyatakan haram. Ujian bagi orang tua dan pendidik adalah keberanian melindungi generasi muda. Ujian bagi pelaku usaha adalah kesediaan menempatkan keselamatan masyarakat di atas keuntungan ekonomi.
Adapun ujian terbesar ada pada negara: mampukah menerjemahkan pesan moral fatwa menjadi kebijakan hukum yang adil, tegas, dan manusiawi?
Vape haram, lalu apa? Jawabannya bukan sekadar pelarangan, melainkan kehadiran negara melalui hukum yang melindungi manusia, menjaga lingkungan, mendidik masyarakat, dan mewujudkan kemaslahatan.
Jika negara gagal menjawabnya, fatwa hanya akan menjadi dokumen yang dibaca dan dibagikan. Namun, jika negara mampu menindaklanjutinya secara beradab, fatwa ini dapat menjadi momentum penting menuju Indonesia yang lebih berkeadaban hukum.