Wasekjen MUI: Di Tengah Hujatan Publik, Masih Banyak Penegak Hukum Baik yang tak Terlihat
Jakarta, MUI Digital— Di tengah derasnya kritik dan hujatan publik terhadap integritas institusi penegak hukum belakangan ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengambil langkah dengan memberikan panggung apresiasi bagi para penegak hukum 'yang tak terlihat' yang setia membela masyarakat miskin.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) MUI Bidang Hukum, Dr Ihsan Tanjung, di sela-sela acara Mudzakarah Hukum Nasional yang digelar oleh Komisi Hukum MUI di Hotel Grand Sahid Jaya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (2/7/2026).
Ihsan mengungkapkan, acara yang mengangkat tema “Penguatan Misi Keumatan dan Sinergitas MUI dengan Penegak Hukum untuk Advokasi dan Perlindungan Hukum Bagi Kelompok Dhuafa dan Masyarakat Miskin” ini sengaja digelar untuk memberikan keseimbangan opini di tengah masyarakat.
Baca juga: Tanggapi Menteri HAM Pigai, Ketum MUI: LGBT Tidak Normal Kok Dibenarkan
Dia menyebut ada para penegak hukum yang senantiasa berbuat baik, tapi mereka tidak kelihatan. Mereka tulus membantu masyarakat miskin dan dhuafa. Namun, karena ada oknum hukum yang berbuat tidak tepat dan tidak benar, kemudian orang menghujat semua penegak hukum.
“Padahal sesungguhnya ada hal-hal baik yang perlu kita apresiasi," ujar Ihsan.
Untuk menjaga independensi dan ketepatan sasaran, Komisi Hukum MUI menyurati lembaga-lembaga tinggi seperti Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), hingga membuka posko usulan publik di situs resmi MUI Pusat, Ormas Islam dan komunitas.
Dari total 27 usulan yang masuk, terdiri dari 19 perorangan dan 8 lembaga, MUI menggandeng dewan juri lintas sektor yang berkompeten untuk melakukan penelusuran rekam jejak (tracking).
Baca juga: Komisi Yudisial Minta Fatwa dari MUI untuk Perkuat Kedudukan Lembaga
Para juri berasal dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), dan Perwakilan Media Massa Nasional seperti TV One, Metro TV, Kompas TV, dan Tempo TV.
"Kami melibatkan media massa karena tahu mereka pasti bisa menjejaki rekam jejak orang-orang ini. Kalau kandidat tersebut dianggap bermasalah atau tidak layak, maka otomatis tidak akan diusulkan," tegas Ihsan.
Dalam proses penilaian, tim juri menyaring para kandidat berdasarkan lima indikator utama, dengan poin integritas dan kepatuhan pada kode etik profesi sebagai bobot nilai tertinggi.
Indikator lainnya meliputi keberlanjutan bantuan kepada kaum dhuafa, jaringan antarlembaga, dan kemitraan dengan lembaga amil zakat.
Berdasarkan hasil rekam jejak dan scoring final dari seluruh dewan juri, tokoh hukum nasional Busyro Muqoddas berhasil menempati peringkat pertama untuk kategori perorangan.
"Dari scoring perorangan itu, yang mendapatkan nilai paling tinggi adalah Bapak Busyro Muqoddas. Saya tidak tahu secara detail perdebatan juri, tapi semua juri sepakat memberikan nilai tertinggi kepada beliau karena rekam jejaknya," jelasnya.
Seluruh 27 kandidat yang terjaring dalam program ini akan menerima penghargaan berupa piagam dan bingkisan pada malam penganugerahan yang digelar Kamis (2/7/2026) malam WIB.
Melihat urgensi dari program ini, Ihsan memastikan bahwa ajang apresiasi bagi penegak hukum sahabat dhuafa ini akan dimasukkan ke dalam anggaran rutin tahunan MUI.
Ke depan, MUI berencana memperpanjang waktu persiapan dan memperluas jangkauan seleksi hingga ke tingkat provinsi. Fokus utamanya adalah menjaring para pembela hukum yang bergerak di akar rumput.
"Kita berharap nanti bisa mendapat calon-calon yang lebih banyak lagi ragamnya, terutama orang-orang yang bekerja di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) atau di daerah termiskin di perkotaan. Mereka yang bekerja nyata di daerah-daerah itulah yang ingin kita beri penghargaan ke depannya," kata Ihsan. (Sadam)
