Pemerintah Kembali Tegaskan Kenaikan Avtur Pesawat tak Bebani Jamaah Haji

Tangerang, MUI Digital –Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk melindungi jamaah haji dari dampak fluktuasi ekonomi global. 

Hal ini disampaikan dalam sambutan penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Tahun 1447 H/2026 M di Asrama Haji Kelas I Tangerang, Jumat (10/4/2026) malam.

Dahnil menyampaikan bahwa dinamika geopolitik di Timur Tengah yang saat ini tengah bergejolak telah memicu kenaikan harga avtur dunia. 

Namun, dia menekankan bahwa Presiden telah memberikan instruksi tegas agar beban kenaikan biaya operasional penerbangan tersebut tidak dialihkan kepada jamaah.

"Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, kami pastikan bahwa dinamika kenaikan harga avtur akibat situasi geopolitik di Timur Tengah tidak akan dibebankan kepada jamaah haji. Pemerintah akan mencari solusi fiskal dan melakukan penyesuaian kembali agar beban negara juga tidak terlalu berat," ujar Wamenhaj di hadapan para peserta Rakernas.

Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Republik Indonesia, Moch Irfan Yusuf, menegaskan bahwa pemerintah memastikan setiap potensi penyesuaian biaya dalam penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M tidak akan dibebankan kepada jamaah .

“Sejak awal Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas bahwa apapun yang terjadi, jika ada penambahan biaya, tidak boleh dibebankan kepada jamaah  haji. Pemerintah memastikan komitmen ini dijalankan secara konsisten,” ujar Menhaj dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Haji di Tangerang, Rabu (8/4/2026).

Baca juga:Kemenhaj Kawal Ekspor Perdana 100 Ton Bumbu Pasta dan Makanan Siap Saji Haji 2026

Menhaj mengungkapkan bahwa dinamika global turut berdampak pada aspek operasional penyelenggaraan haji, termasuk permintaan penyesuaian harga penerbangan oleh maskapai.

Pada 30 Maret 2026, Garuda Indonesia mengajukan perubahan harga, disusul Saudi Airlines pada 31 Maret 2026.

Namun demikian, pemerintah memastikan bahwa perubahan tersebut tidak akan memengaruhi biaya yang ditanggung jamaah .

“Kami pastikan, perubahan harga tidak akan dibebankan kepada jamaah . Negara hadir untuk melindungi jamaah ,” tegasnya.

Baca juga:Jamin Kelancaran Haji 2026, Dubes Iran: Serangan Israel-US Berdampak Pada Keamanan Regional

Menhaj juga menekankan bahwa dalam kondisi apapun, aspek keamanan dan keselamatan jamaah  tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Dia menambahkan, situasi global yang mulai membaik turut memberikan optimisme terhadap kelancaran penyelenggaraan haji tahun ini.

“Alhamdulillah, ketegangan di Timur Tengah mulai menurun. Ini menjadi faktor penting dalam mendukung kelancaran ibadah haji,” ujarnya.

Logistik

Selain masalah penerbangan, Wamenhaj juga memberikan kepastian mengenai kesiapan logistik bagi jamaah selama berada di Tanah Suci.

Dia menyatakan bahwa kontrak dan ketersediaan logistik untuk kebutuhan jamaah haji telah diamankan hingga tiga bulan ke depan.

"Kami sudah melakukan mitigasi bersama KUH dan memastikan stok serta kontrak logistik jamaah aman untuk tiga bulan ke depan. Jadi, jamaah tidak perlu khawatir mengenai pemenuhan kebutuhan pokok selama menjalankan ibadah," lanjutnya.

Baca juga: Perkuat Pengawasan, Kemenhaj-Polri Bentuk Satgas Haji Ilegal

Pemerintah terus memantau perkembangan di Timur Tengah dengan harapan situasi tersebut tidak mengalami eskalasi yang lebih luas. Stabilitas kawasan sangat diharapkan agar seluruh tahapan penyelenggaraan haji tahun 1447 H dapat berjalan sesuai rencana tanpa kendala keamanan maupun distribusi.

Penutupan Rakernas ini menjadi momentum finalisasi koordinasi antara pusat dan daerah jelang keberangkatan perdana jamaah haji Indonesia ke Tanah Suci pada 22 April 2026 mendatang. 

Wamenhaj meminta seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah baik di pusat maupun daerah untuk bekerja ekstra dalam memberikan pelayanan terbaik dan perlindungan maksimal bagi tamu Allah.

"Harapan kita tentu dinamika geopolitik ini tidak eskalatif. Namun, secara sistem, kita sudah siap dengan segala skenario terburuk agar jamaah tetap bisa beribadah dengan aman dan nyaman," ujar dia.