JAKARTA, MUI.OR.ID — Menjelang pelaksanaan Munas XI MUI, Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional (HLNKI) akan memaparkan kinerja dan rencana penguatan peran global MUI untuk lima tahun ke depan.
Komisi HLNKI menjadi salah satu komisi yang menunjukkan perkembangan signifikan dalam memperluas jejaring internasional.
Munas XI MUI yang akan berlangsung pada 20–23 November 2025 di Mercure Convention Center, Ancol, Jakarta Utara, menjadi momentum strategis untuk menegaskan kembali kontribusi MUI di tingkat global.
Ketua Komisi HLNKI, Bunyan Saptomo, mengatakan arah kerja komisinya akan dikonsolidasikan dalam Munas XI untuk menentukan langkah strategis MUI dalam diplomasi global.
“Empat poin amanat Munas 2020 akan kami evaluasi dan perkuat dalam Munas XI,” ujarnya kepada MUIDigital, Rabu (19/11/2025) di Jakarta.
Dubes Bunyan menjelaskan empat poin tersebut mencakup peningkatan peran internasional MUI, hubungan bilateral, respons isu global, dan rintisan perwakilan MUI di luar negeri.
Menurutnya, keseluruhan poin telah berjalan dan akan menjadi pijakan penyusunan program baru dalam Munas XI.
“Semua mandat itu kami jalankan dan akan menjadi dasar penajaman program berikutnya,” katanya.
Dalam evaluasi menjelang Munas XI, HLNKI menyoroti pentingnya respons cepat terhadap isu dunia Islam. Isu Palestina serta Islamofobia menjadi agenda yang paling sering ditindaklanjuti komisi.
Dia menegaskan bahwa Munas XI akan memperkuat sikap kelembagaan MUI terhadap isu-isu tersebut.
“Palestina dan Islamofobia adalah isu global yang konsisten kita respons,” ucapnya.
Selain merespons, HLNKI juga menyelenggarakan berbagai kajian untuk memperdalam analisis atas isu tersebut. Diskusi seputar Palestina, Islamofobia, dan dinamika dunia Islam lainnya menjadi materi bahasan utama.
Sebagai upaya memperluas peran MUI di tingkat global, HLNKI menghadiri sejumlah konferensi dan undangan internasional.
Dubes Bunyan menyebut dirinya menjadi pembicara di dua forum internasional, yaitu di Azerbaijan dan Malaysia.
“Saya membahas hak kembali pengungsi dan dialog antaragama di Asia Tenggara,” tuturnya.
HLNKI juga menyiapkan laporan terkait penguatan hubungan bilateral melalui nota kesepahaman dengan lembaga-lembaga Islam dunia. Salah satu yang terbaru adalah kerja sama dengan Muftiyat di Kazakhstan.
Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Ketua Umum MUI, Dr Anwar Abbas, dalam rangkaian kunjungan dan konferensi yang digelar di negara tersebut.
Salah satu agenda yang menjadi perhatian Munas XI adalah rintisan perwakilan MUI di luar negeri.
Prosesnya diawali penyusunan pedoman organisasi (PO) yang memakan waktu hampir dua tahun.
Setelah PO selesai, HLNKI melakukan pertemuan daring dengan komunitas muslim Indonesia di sembilan negara. Langkah ini dilanjutkan pada pembentukan perwakilan MUI.
Kiai Bunyan mengungkapkan proses penyusunannya memakan waktu panjang dan baru menghasilkan perwakilan perdana di Kuala Lumpur.
“Kuala Lumpur menjadi prioritas karena komunitas WNI di Malaysia paling besar,” katanya.
Kiai Bunyan menambahkan bahwa HLNKI juga tengah mendorong pembukaan perwakilan baru di beberapa negara lain, termasuk Mesir.
Mekanisme bottom up berbasis komunitas diaspora dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan program di luar negeri.
HLNKI juga memberikan pelatihan diplomasi bagi ulama dan pemuda setiap tahun. Program ini bertujuan memperkuat kapasitas kader dalam menjalankan peran diplomatik.
“Kami berharap pelatihan ini dapat terus berlanjut,” ujar Bunyan. Bahkan ia membuka kemungkinan program tersebut berkembang menjadi sekolah diplomasi di masa mendatang.
Meski banyak capaian, HLNKI menghadapi sejumlah kendala yaitu anggaran menjadi tantangan terbesar.
“Anggaran kita terbatas, sehingga fundraising sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Selain itu, tingkat keaktifan anggota dinilai masih rendah. Kiai Bunyan menyebut hanya sekitar 10–20% anggota komisi yang terlibat aktif dalam kegiatan selama ini.
(Latifahtul Jannah/Azhar)