Lewati ke konten utama
Kamis, 19 November 2026 / 9 Jumadil Akhir 1448 H
Jadwal memuat...
LPS Ingatkan Potensi Risiko Aset Kripto terhadap Stabilitas Perbankan Nasional
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kripto Syariah yang digelar oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) bersama LPS di Hotel Novotel, Pulomas, Jakarta Timur, Rabu (18/11/2026). Foto: Humas LPS
Berita

LPS Ingatkan Potensi Risiko Aset Kripto terhadap Stabilitas Perbankan Nasional

LPS Ingatkan Potensi Risiko Aset Kripto terhadap Stabilitas Perbankan Nasional

/ 8 Jumadil Akhir 1448 H 3 menit baca 1.121 dibaca

Jakarta, MUI Digital — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengingatkan adanya potensi risiko yang timbul dari perkembangan pesat aset kripto terhadap stabilitas sektor perbankan nasional.

Meskipun aset digital beroperasi di luar sistem perbankan konvensional (beyond the bank), keterkaitan transaksi di antara keduanya dinilai dapat memicu dampak sistemik apabila tidak dimitigasi dengan baik.

​Peringatan tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS, Farid Azhar Nasution, dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Kripto Syariah yang digelar oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) bersama LPS di Hotel Novotel, Pulomas, Jakarta Timur, Rabu (18/11/2026).

​Farid menjelaskan bahwa dalam menjalankan mandat utama menjaga stabilitas sistem keuangan, LPS tidak bisa lagi hanya berfokus pada neraca tradisional perbankan, seperti penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit.

Pasalnya, ekosistem keuangan digital, mulai dari bitcoin, stablecoin, hingga tokenisasi aset sekarang ini semakin terintegrasi dengan lalu lintas pembayaran di perbankan.

​“Kripto ini kan bentuknya banyak, ada bitcoin, ada stablecoin, ada tokenisasi dan segala macam. Pasti mereka itu akan terelasi dengan perbankan, karena orang kalau mau beli kripto pasti transfer uang lewat bank,” ujar Farid kepada MUI Digital.

​Menurut Farid, ancaman krisis di era modern tidak lagi bersumber dari masalah internal bank saja. Bank saat ini memiliki ekosistem bisnis yang luas dan saling terhubung, mulai dari perusahaan asuransi, entitas anak di pasar modal, hingga potensi keterlibatan bisnis di sektor aset digital.

​Keterhubungan ekosistem ini menciptakan kerentanan baru berupa efek rambatan (contagion effect) maupun efek persepsi. Jika salah satu instrumen di luar perbankan, seperti aset digital atau pasar modal, mengalami kegagalan atau gejolak hebat, sentimen negatif tersebut dapat merembet dan memengaruhi kepercayaan nasabah terhadap bank induk maupun bank yang terafiliasi.

​“Begitu salah satunya mengalami kegagalan, entah pasar modalnya, asuransinya, atau aset digitalnya, paling tidak akan berpengaruh secara persepsi terhadap banknya. Kalau berpengaruh terhadap bank, lalu terjadi penarikan dana besar-besaran (bank run), bank yang sebenarnya tidak bermasalah bisa ikut menjadi bermasalah,” tegasnya.

​Oleh karena itu, LPS memandang kehadiran regulasi serta panduan yang jelas, termasuk kajian dan draf fatwa kripto syariah dari DSN MUI, menjadi instrumen krusial untuk mengawal inovasi teknologi finansial.

Dengan tata kelola dan pengawasan yang terjaga sejak dini, perkembangan produk aset digital diharapkan tidak menularkan risiko yang dapat mengganggu stabilitas industri perbankan yang dijamin oleh LPS.

​Di sisi lain, kejelasan fatwa syariah juga dinilai memberikan perlindungan serta rasa aman bagi mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, baik saat memanfaatkan aset digital sebagai instrumen investasi maupun dalam aktivitas transaksi keuangan di masa mendatang.

Google Ads
BAGIKAN:
Google Ads