Lantik PPIH Embarkasi, Menhaj Tekankan Layanan Optimal untuk Jamaah Haji Rentan

Surabaya, MUI Digital— Embarkasi menjadi ruang pertama dimana kehadiran negara dapat dirasakan oleh jamaah haji, sehingga dibutuhkan pelayanan terbaik dari para petugas. 

Hal ini disampaikan Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, saat melantik secara resmi Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi se-Indonesia Tahun 1447 H/2026 M di Asrama Haji Kelas I Surabaya.

Menhaj menekankan bahwa pelayanan yang diberikan oleh petugas kepada jamaah haji harus mengedepankan inklusifitas, terutama kepada jamaah kelompok rentan.

‎ “Lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok rentan lainnya harus menjadi perhatian utama, bukan sekadar pelengkap,” tegas Menhaj di Surabaya, Jumat (17/4/2026) lalu.

‎Dalam arahannya, Menhaj menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni, melainkan penguatan amanah yang harus dijalankan dengan kesungguhan. 

“‎Pelantikan ini adalah peneguhan amanah untuk menghadirkan pembinaan, pelayanan, dan pelindungan jamaah secara nyata sejak dari embarkasi,” ujar Menhaj.

Baca juga: PPIH Arab Saudi Bersiap Sambut Jamaah Haji Gelombang Pertama 22 April

‎Dari sisi teknis, Menhaj meminta seluruh PPIH Embarkasi memastikan kesiapan berbasis data yang akurat dan presisi, mulai dari dokumen, pra manifest, penempatan jamaah, hingga layanan kesehatan dan distribusi kebutuhan jamaah yang harus tertata dengan baik.

‎Terkait skema murur dan tanazul, Menhaj menyebutnya sebagai bagian dari upaya pelindungan dan kemudahan bagi jamaah. 

Dia menekankan pentingnya pendataan yang valid serta penjelasan yang utuh kepada jamaah. 

‎Integritas petugas juga menjadi sorotan utama. Menhaj mengingatkan bahwa kepercayaan jamaah adalah hal yang tidak boleh dikhianati.

‎

“Tidak boleh ada penyalahgunaan kewenangan atau pelayanan yang diskriminatif. Petugas haji harus menjadi teladan dalam kejujuran dan akhlak pelayanan,” ujar Menhaj dengan tegas.

‎Selain itu, dia memberi perhatian khusus pada tata kelola dam yang harus dijalankan secara akuntabel dan transparan. Jika dilaksanakan di Arab Saudi, jamaah wajib melakukannya melalui Proyek Adahi sebagai mekanisme resmi.

‎Menutup arahannya, Menhaj mengajak seluruh PPIH Embarkasi, baik yang hadir secara luring maupun daring, untuk bekerja sebagai satu kesatuan.

‎ “Walaupun dilantik secara hybrid, kita adalah satu tim nasional dengan satu standar pelayanan,” kata dia.