Lewati ke konten utama
Rabu, 2 September 2026 / 20 Rabiul Awal 1448 H
Jadwal memuat...
Berita

Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia Tegaskan Komitmen Perjuangkan Kemerdekaan Palestina

3 menit baca 87 dibaca
Ahmad Doli Kurnia Tanjung
Ketua Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia (World Peace Parliamentary Caucus/WPPC), Ahmad Doli Kurnia Tanjung dalam kegiatan SIMATINA 2026 bertajuk “Melawan Penistaan Masjidil Aqsa dan Penjajahan Palestina” yang digelar pada Senin (31/8/2026). Foto: Fitri/ MUI Digital
Bagikan:

Jakarta, MUI Digital –  Ketua Kaukus Parlemen untuk Perdamaian Dunia (World Peace Parliamentary Caucus/WPPC), Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegasakan perjuangan untuk kemerdekaan Palestina merupakan bagian dari amanat konstitusi sekaligus komitmen kemanusiaan bangsa Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ahmad Doli dalam kegiatan SIMATINA 2026 bertajuk “Melawan Penistaan Masjidil Aqsa dan Penjajahan Palestina” yang digelar pada Senin (31/8/2026).

Kegiatan ini terlaksana berkat dukungan BKSAP DPR RI, Pimpinan MPR RI dan Pimpinan DPR RI. Kegiatan ini  juga dirangkaikan dengan peluncuran HQ Asia Pacific Coalition for Quds and Palestine (APCQP).

Menurut Doli, kondisi Palestina, baik di Jalur Gaza, Tepi Barat, Yerusalem, maupun Masjid Al-Aqsa, masih menghadapi berbagai persoalan akibat pendudukan Israel.

Dia juga menyoroti semakin kuatnya hambatan terhadap warga Palestina dalam menjalankan ibadah di Masjid Al-Aqsa.

Baca juga: Presiden APCQP Ajak Lembaga Filantropi Hingga Perlemen Bersatu untuk Palestina

Karena itu, momentum peringatan pembakaran Masjid Al-Aqsa menjadi pengingat bagi bangsa Indonesia, baik masyarakat sipil, pemerintah, maupun legislatif, untuk terus mengambil langkah dalam mendukung perjuangan Palestina. 

“Memperjuangkan kemerdekaan Palestina itu adalah amanat dari Undang-Undang Dasar kita. Sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim, sebagai warga negara Indonesia, itu banyak sekali alasan kita memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” ujar Doli.

Lebih lanjut, Doli menegaskan bahwa forum seperti SIMATINA 2026 bukan sekadar pertemuan dan penyampaian pernyataan. 

Menurutnya, forum tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga konsistensi perjuangan Indonesia untuk mendukung kemerdekaan Palestina dan membebaskan Masjid Al-Aqsa dari pendudukan.

Berbagai rekomendasi yang dihasilkan dalam forum tersebut, lanjut Doli, akan menjadi catatan bagi parlemen untuk dibawa ke forum-forum parlemen, baik pada tingkat multilateral maupun regional.

Dalam waktu dekat, BKSAP DPR RI akan mengikuti forum Inter-Parliamentary Union (IPU) yang akan berlangsung di Tanzania pada 5–9 Oktober mendatang. Doli mengatakan isu Palestina akan terus dibawa dalam berbagai forum internasional.

Dalam upaya tersebut, Doli mengungkapkan bahwa dirinya sebelumnya telah mengusulkan agar keanggotaan Israel di IPU dibekukan. Usulan itu disampaikan dalam forum parlemen negara-negara Islam untuk kemudian diperjuangkan dalam forum IPU.

“Untuk apa kita bersepakat duduk bersama orang yang melanggar seluruh aturan hukum internasional dan rasanya tidak layak bagi kita untuk duduk bersama mereka untuk bicara tentang keadilan, demokrasi, dan kemanusiaan,” kata dia menegaskan.

Meski usulan tersebut belum memperoleh kesepakatan, Doli memastikan perjuangan tersebut akan terus didorong dalam forum-forum berikutnya. 

Dia juga menegaskan bahwa isu Palestina akan selalu dikaitkan dengan berbagai agenda yang dibahas dalam forum parlemen internasional.

Baca juga: BKSAP DPR RI Siap Bawa Suara Indonesia untuk Palestina ke Forum Parlemen Internasional

Menurutnya, isu global seperti Sustainable Development Goals (SDGs), kemiskinan, air, hak asasi manusia, dan persoalan kemanusiaan lainnya memiliki keterkaitan dengan kondisi yang terjadi di Palestina.

Di sisi lain, Doli mengatakan parlemen tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah terkait Palestina. Ia menegaskan bahwa langkah tersebut dilakukan dengan tetap menghormati kewenangan pemerintah dalam menjalankan diplomasi luar negeri.

Namun demikian, dia menekankan bahwa kebijakan Indonesia harus tetap berada dalam koridor konstitusi, termasuk prinsip Indonesia terkait hubungan dengan Israel.

Selain amanat konstitusi, Doli menyebut Indonesia memiliki hubungan historis yang kuat dengan Palestina. 


Dia mengingatkan bahwa Palestina merupakan salah satu pihak yang pertama mengakui kemerdekaan Republik Indonesia.

“Kita pernah berhutang kepada Palestina, bahwasannya negara yang pertama yang mengakui kemerdekaan Republik Indonesia adalah Palestina. Palestina memiliki saham terhadap kemerdekaan Republik Indonesia,” tuturnya.

Atas dasar itu, Doli mengajak masyarakat Indonesia untuk terus menunjukkan empati, kepedulian, dan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.

“Tentu kita harus ikut berempati, peduli, memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Mudah-mudahan suatu saat dan dalam waktu dekat Palestina bisa merdeka dan kita punya saham untuk itu,” tutur dia.