Jakarta, MUI Digital - Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap MUI provinsi di seluruh Indonesia sepanjang 2026. 

Kegiatan tersebut dilakukan untuk melihat perkembangan dan kemajuan MUI provinsi selama dua tahun terakhir sekaligus menjadi bahan bagi pimpinan MUI dalam menentukan langkah pembinaan selanjutnya.

Ketua Pelaksana Monev MUI se-Provinsi Indonesia, Buya Pasni Rusli, mengatakan monev terhadap MUI provinsi merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara berkala setiap dua tahun.

Kegiatan tersebut telah dilakukan sejak 2018 dan menjadi bagian dari upaya MUI untuk memantau perkembangan organisasi di tingkat provinsi.

“Jadi hasil monitoring ini kita mau melihat perkembangan, apa kemajuan-kemajuan yang sudah dilakukan dua tahun terakhir setelah monitor 2024,” ujar Buya Pasni saat ditemui MUI Digital Rabu (23/9/2026) di Kantor MUI Jakarta Pusat.

Menurutnya, hasil monev tersebut nantinya akan menjadi bahan bagi pimpinan MUI Pusat dalam melakukan pembinaan terhadap MUI provinsi. Pembinaan dilakukan melalui koordinasi pimpinan MUI yang terbagi dalam sejumlah koordinator wilayah (korwil).

Pelaksanaan monev 2026 memiliki perbedaan dengan kegiatan serupa pada 2024. Kali ini, kegiatan monev dilaksanakan bersamaan dengan kunjungan kerja korwil MUI ke sejumlah provinsi.

Ia menjelaskan, pada pelaksanaan sebelumnya, kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim monev, sementara kunjungan kerja dilakukan secara terpisah oleh pimpinan MUI.

Adapun korwil merupakan bagian dari struktur pimpinan MUI, sedangkan tim monev dibentuk khusus untuk menjalankan proses monitoring dan evaluasi.

Dalam kunjungan kerja tersebut, korwil juga melakukan pembinaan dan koordinasi terkait berbagai kebutuhan organisasi, mulai dari keuangan, pendalaman kerja, perkantoran hingga pengelolaan aset.

“Makanya nanti dalam kunjungan kerja ini juga dijadwalkan setiap provinsi itu ketemu dengan gubernur, ketemu dengan ketua DPRD. Kita akan membicarakan apa kebutuhan MUI setempat, terus kita sampaikan ke gubernur,” jelasnya.

Buya Pasni mengatakan, kunjungan tersebut telah memberikan sejumlah hasil positif. Di beberapa daerah, misalnya, pemerintah daerah menyampaikan komitmen untuk meningkatkan dukungan anggaran bagi MUI pada tahun-tahun berikutnya.

Hingga pekan sebelumnya, monev dan kunjungan kerja telah dilakukan di 17 provinsi. Dari hasil sementara tersebut, Buya Pasni menyebut terdapat beragam kondisi MUI provinsi. Sebagian dinilai telah berjalan dengan baik, sementara lainnya masih membutuhkan pembinaan dan pengembangan.

“Sudah 17 provinsi. Hasilnya macam-macam, ada yang sudah bagus, ada yang perlu pembinaan, ada yang perlu pengembangan,” ujarnya.

Proses monev terhadap provinsi lainnya akan dilanjutkan dalam dua pekan berikutnya dan ditargetkan rampung pada akhir Oktober 2026. Kegiatan dijadwalkan berlangsung setiap Rabu, Kamis, dan Jumat.

Setelah seluruh rangkaian selesai, hasil monev akan dilaporkan dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) MUI yang direncanakan berlangsung pada November atau Desember 2026.

Berbeda dengan hasil monev sebelumnya yang menyajikan peringkat seluruh MUI provinsi dalam satu kategori, pada monev 2026 penilaian akan dikelompokkan berdasarkan kluster. MUI provinsi akan dikelompokkan ke dalam Kluster A, B, C, dan D berdasarkan hasil penilaian.

Pengelompokan tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih proporsional mengenai kondisi masing-masing MUI provinsi. Hasilnya juga akan menjadi salah satu dasar dalam menentukan pola pembinaan dan langkah perbaikan organisasi ke depan.

“Untuk pembinaan selanjutnya dalam langkah perbaikan, penajaman MUI profesional,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Pelaksana Monev MUI Provinsi se-Indonesia, Trisna Ningsih Yuliati, mengatakan monev tidak dimaksudkan sebagai proses audit terhadap MUI provinsi.

Kegiatan tersebut lebih diarahkan untuk melihat perkembangan organisasi sekaligus memberikan pembinaan agar pelaksanaan tugas dan program MUI berjalan semakin baik.

“Pastinya monev itu bertujuan untuk menjadikan MUI lebih baik lagi, lebih profesional, terkait dengan administrasi dan lain-lain, juga dengan program kegiatan, apakah sudah dilaksanakan, lalu juga dengan kerja sama dengan berbagai pihak, apakah sudah dilaksanakan,” ujarnya.

Menurutnya, sejumlah MUI provinsi yang masuk dalam lima besar nantinya dapat memperoleh dukungan berupa pelatihan ISO. Meski belum tentu langsung menerapkan ISO secara penuh, pelatihan tersebut diharapkan dapat membantu MUI provinsi memahami dan menerapkan standar manajemen yang lebih terukur.

Lebih lanjut, ia mengatakan salah satu target dari pelaksanaan monev adalah membangun keseragaman visi dan standar kerja antara MUI Pusat dengan MUI provinsi.

Selain pembenahan internal, MUI provinsi juga didorong untuk memperkuat hubungan dan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan di daerah.

Di antaranya pemerintah provinsi, pemerintah daerah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), organisasi kemasyarakatan, serta sektor keuangan.

“Targetnya pastinya kita ingin punya satu bahasa, satu rasa, seragam antara MUI Pusat dengan MUI provinsi. Dan pastinya juga kita ingin ada perbaikan-perbaikan, terutama tentang kerja sama dengan stakeholder,” tuturnya.