Board of Peace di Ujung Krisis, Apa Kabar Kursi Permanen Senilai 1 Miliar Dolar AS?

Jakarta, MUI Digital – Dewan Perdamaian Gaza yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Januari lalu, kini menghadapi krisis pendanaan serius. 

Dewan perdamaian tersebut dibentuk untuk mengawasi administrasi dan rekonstruksi Jalur Gaza. 

Akan tetapi, saat ini dikabarkan berpotensi menggagalkan proyek rekonstruksi senilai 70 miliar dolar AS untuk membangun kembali wilayah Gaza yang porak-poranda akibat perang.

Dikutip dari Aljazeera, Ahad (24/5/2026), Dewan Perdamaian yang berada dibawah kendali Amerika Serikat tersebut baru-baru ini melaporkan kesenjangan kritis antara komitmen keuangan dan pencairan aktual, sehingga memicu ancaman krisis likuiditas serius, sebagaimana yang juga dilaporkan oleh Reuters. 

Menanggapi hal tersebut, para ahli yang melacak bantuan internasional untuk Palestina justru mengatakan bahwa kekurangan dana yang saat ini dialami oleh Dewan Perdamaian Gaza bukanlah hal yang mengejutkan atau murni administratif. 

Baca juga: MUI Imbau Khatib Jumat dan Idul Adha Bacakan Doa Qunut Nazilah untuk Gaza

Sebaliknya, mereka berpendapat bahwa salah satu faktor penghambat para donor Arab dan Eropa berasal dari struktur dewan yang kontroversial, selain itu prospek politik yang layak untuk negara Palestina dianggap masih sangat kurang, serta  ekspansi militer Israel yang terus berkelanjutan di seluruh wilayah yang terkepung tersebut.

Selaras dengan hal tersebut, seorang ahli bantuan internasional untuk Palestina, Moath al-Amoudi mengatakan berbagai janji pendanaan untuk Palestina yang gencar disampaikan kepada publik dan dipromosikan itu lebih mirip menyerupai acara bincang-bincang atau pertunjukan politik daripada komitmen kemanusiaan yang benar-benar tulus.

“Dari17 miliar dolar AS yang dijanjikan, likuiditas aktual yang sampai ke lapangan adalah nol. Para donor takut untuk terlibat dengan dewan yang tidak memiliki visi politik dan memperlakukan Gaza hanya sebagai protektorat keamanan Amerika,” kata Moath al-Amoudi.

Baca juga: Kemlu RI: 9 WNI Ditangkap Militer Israel Sudah Dibebaskan, Saat Ini dalam Perjalanan ke Turki

Sebagian besar keraguan internasional untuk bergabung sebenarnya berakar pada arsitektur Dewan Perdamaian itu sendiri.

Moath al-Amoudi menggambarkan model Dewan Perdamaian tersebut sebagai pay-for-influence, dia menyebutkan bahwa hal tersebut sebagai bentuk perwalian komersial dan pemerasan yang tidak etis.

"AS menginginkan komunitas donor yang bertindak seperti sapu untuk membersihkan kejahatan, pembantaian, dan perang genosida yang dilakukan oleh pendudukan Israel," ungkap Moath al-Amoudi dengan tegas. 

"Negara-negara telah menyadari bahwa AS membawa mereka ke dalam ilusi pembangunan untuk mendanai proyek yang tidak diinginkan oleh Palestina dan komunitas internasional," Imbuhnya.

Sebelumnya, dalam kutipan Aljazeeraa.com mengungkapkan bahwa Dewan Perdamaian Gaza beroperasi sebagai struktur pemerintahan tiga tingkat yang kompleks dan didominasi oleh miliarder Amerika serta tokoh pro-Israel, seperti miliarder Marc Rowan, utusan AS Steve Witkoff, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan menantu Trump, Jared Kushner.

Baca juga: 9 WNI GSF Dibebaskan Israel, Pemerintah Indonesia Sampaikan Apresiasi kepada Turki

Jared Kushner disebut memainkan peran dalam Perjanjian Abraham, yang membuat Uni Emirat Arab, Bahrain, Maroko, dan Sudan mengakui Israel. 

Dia menyatakan bahwa Palestina tidak mampu mengatur diri sendiri. Ia menggambarkan Gaza sebagai wilayah dengan properti tepi laut yang sangat berharga pada puncak perang genosida Israel di wilayah tersebut, yang telah menewaskan lebih dari 72 ribu warga Palestina.

Piagam dewan tersebut mencakup klausul kontroversial: Negara-negara dapat melewati masa jabatan standar tiga tahun dan mengamankan “kursi tetap” di dewan dengan kontribusi 1 miliar dolar AS

Sejarah janji-janji kosong 

Moath Al-Amoudi menilai kesenjangan antara janji bantuan dan realisasi pencairan dana sudah lama menjadi pola yang terus berulang dalam isu Palestina.

Dia menyampaikan, Amerika Serikat disebut memiliki catatan yang paling buruk dalam memenuhi komitmen tersebut.

Pasca-Perjanjian Oslo 1993, hanya sekitar 70 persen janji bantuan internasional untuk Palestina yang terealisasi. 

Amerika Serikat juga tercatat tertinggal dibanding Uni Eropa dan negara-negara Arab dalam memenuhi komitmen pendanaan tersebut. Pola serupa kembali terjadi setelah perang Gaza 2014,hanya 46 persen dari 2,7 miliar dolar AS yang dijanjikan pada konferensi Kairo yang disalurkan setelah tiga tahun.

Situasi saat ini dinilai jauh lebih kompleks. Berbeda dengan masa sebelumnya ketika bantuan internasional disalurkan melalui lembaga politik yang diakui seperti Otoritas Palestina, saat ini Dewan Perdamaian justru dianggap mengabaikan aspirasi politik rakyat Palestina.