Waketum MUI Kiai Marsudi Dorong Pengesahan UU Perampasan Aset, Ingatkan Pesan Prabowo di Muktamar NU
Jombang, MUI Digital — Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Ketua Umum Induk Koperasi Pesantren (Inkopontren), KH Marsudi Syuhud, memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para pimpinan DPR RI.
Apresiasi tersebut disampaikan atas komitmen tertulis pimpinan DPR yang memberikan kepastian waktu pengesahan Undang-Undang (UU) Perampasan Aset, yang ditargetkan rampung paling lambat pada pertengahan Desember mendatang.
KH Marsudi Syuhud yang juga merupakan tokoh yang digadang-gadang sebagai calon Ketua Umum PBNU ini menegaskan bahwa kepastian tertulis tersebut menjadi angin segar bagi publik. Menurutnya, janji tersebut wajib dilaksanakan secara sungguh-sungguh demi menjalankan amanat pimpinan negara.
"Rontoknya negeri ini adalah karena korupsi yang sudah mewabah,” kata dia saat diwawancarai media usai menghadiri pembukaan Muktamar ke-35 NU di Jombang, Jumat (28/8/2026).
Diharapkan dengan adanya perangkap undang-undang yang mengatur ini dan nantinya diturunkan ke peraturan berikutnya secara masif, para penegak hukum memiliki kepastian hukum yang kuat untuk menghapus, meminimalkan, dan mengurangi praktik korupsi.
Dia menambahkan bahwa efektivitas instrumen hukum ini akan langsung terasa setelah DPR resmi mengetok palu UU Perampasan Aset pada pertengahan Desember mendatang.
Lebih lanjut, Tokoh NU tersebut menilai komitmen DPR ini merupakan bentuk respons konkret atas ikhtiar bersama dan usulan yang disuarakan oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Sebagai representasi suara rakyat, DPR diharapkan menjaga amanah ini hingga tuntas.
Baca juga: Sempat Minta ke Gus Yahya, Prabowo Siap Hadiri Penutupan Muktamar ke-35 NU Jika Diberi KTA
"Gerakan moral ini harus segera didengungkan ke segala arah. Konteksnya jelas, sesuai dengan janji DPR yang telah tertuang secara tertulis dan ditandatangani bersama, yaitu paling lambat 15 Desember UU ini harus segera dilaksanakan," ujarnya.
Semangat pengesahan UU Perampasan Aset ini selaras dengan arahan dan penegasan Presiden Prabowo Subianto. Dalam sambutannya pada pembukaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 di Jombang, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keberanian memberantas korupsi adalah syarat mutlak agar kekayaan bangsa Indonesia tidak terus melayang ke luar negeri.
"Yang penting kita harus berani memberantas korupsi. Karena korupsi ini yang mengakibatkan kekayaan kita dibawa lari ke luar negeri," ujar Presiden Prabowo di hadapan para kiai dan nahdliyin di Jombang.
Presiden Prabowo juga menambahkan bahwa dari langkah penghentian kebocoran anggaran dan penghematan yang dilakukan pemerintah, negara berhasil menyelamatkan uang hingga ratusan triliun rupiah yang dapat dialokasikan kembali untuk membantu rakyat miskin dan memperkuat ekonomi nasional.
Melalui penyusunan UU Perampasan Aset ini, gerakan moral masyarakat dan komitmen tegas pemerintah diharapkan mampu menciptakan penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan demi menyelamatkan masa depan bangsa.
Sejumlah tokoh penting bangsa dari kalangan pejabat pemerintah, tokoh nasional, hingga ulama kawakan menghadiri langsung pembukaan perhelatan besar Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU).
Acara yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026), menjadi momentum konsolidasi persatuan dan sinergi kebangsaan.
Muktamar ke-35 NU ini dibuka secara resmi oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Dalam pembukaannya, Presiden didampingi oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, serta Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya).
Berdasarkan pantauan MUI Digital di lokasi acara, barisan tamu undangan dipenuhi oleh sejumlah pimpinan negara dan mantan wakil presiden.
Tampak hadir Wakil Presiden ke-13 RI KH Ma’ruf Amin, Wakil Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar, Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis, dan Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh.
Baca juga:Sempat Minta ke Gus Yahya, Prabowo Siap Hadiri Penutupan Muktamar ke-35 NU Jika Diberi KTA
Mantan Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kediri KH Nurul Huda Djazuli juga turut hadir.
Selain itu, jajaran Kabinet Merah Putih dan pimpinan lembaga tinggi negara tampak hadir secara lengkap. Di antaranya Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PMK Muhaimin Iskandar, Menteri Agama RI KH Nasaruddin Umar, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Mendagri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Menteri PPPA Arifah Fauzi.
Kemudiaan, Menteri Haji dan Umrah KH Mochammad Irfan Yusuf bersama Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Dudung Abdurrahman, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Prof Abdul Mu'ti, Menkomdigi Meutya Hafid, Mensesneg Prasetyo Hady, Wamensesneg Juri Ardiantoro, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.
Baca juga:Sampaikan 7 Nasihat, Kiai Sepuh Ingatkan Peserta Muktamar Jaga Martabat NU
Tampak hadir Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, serta Ketua Baznas RI Sodik Mudjahid.
Kehadiran lintas tokoh nasional ini mencerminkan betapa penting dan strategisnya peran NU dalam menjaga keharmonisan, stabilitas sosial, serta kemajuan bangsa Indonesia ke depan.
