Gaza, MUI Digital  — Lebih dari setahun lalu, tepatnya pada 29 September 2025, Gedung Putih mengeluarkan rencana terperinci yang menyerukan penghentian segera pertempuran di Jalur Gaza.

Rencana tersebut dilanjutkan dengan program komprehensif untuk membangun kembali Gaza serta menata ulang kondisi politik dan keamanan di wilayah tersebut.

Rencana itu bertujuan mengubah Gaza menjadi “wilayah bebas senjata” dengan menyediakan mekanisme pemerintahan transisi yang dijamin oleh pihak internasional dan regional.

Pelaksanaannya berada di bawah pengawasan langsung Presiden Amerika Serikat Donald Trump melalui sebuah badan internasional baru yang dibentuk untuk memantau implementasi rencana tersebut.

5.785 Pelanggaran

Israel telah melanggar kesepakatan gencatan senjata lebih dari 5.785 kali. Dalam berbagai pelanggaran tersebut, sebanyak 1.550 warga Palestina gugur dan sekitar 5.560 lainnya terluka. Data ini disampaikan Kantor Media Pemerintah Gaza kepada Aljazeera, dikutip Rabu (29/10/2026).  

Dengan demikian, kesepakatan tersebut tidak benar-benar menghentikan kematian ataupun memberikan jaminan nyata bagi keselamatan penduduk.

Di lapangan, banyak hal yang dijanjikan belum terwujud, bahkan sebagian kondisinya justru semakin memburuk.

Gencatan senjata tidak mengakhiri pengungsian dan tidak membuka jalan bagi warga untuk kembali ke rumah mereka yang berada di balik apa yang disebut sebagai “Garis Kuning”.

Pembangunan kembali Gaza juga belum dimulai.

Kondisi kehidupan masyarakat pun tidak membaik. Setiap pagi, warga kembali menghadapi perjuangan untuk bertahan hidup. Bahkan, mendapatkan sesuap nasi kini bisa mengharuskan mereka mengantre selama berjam-jam.

Penutupan berulang kali terhadap Perlintasan Kerem Shalom di Gaza selatan, yang menjadi jalur masuk barang dan bantuan pangan, turut memperlihatkan rapuhnya kondisi pasar.

Penutupan tersebut mengganggu keseimbangan pasokan dan kembali memunculkan ancaman kekurangan pangan.

Sebagai gambaran, harga satu karung tepung seberat 25 kilogram melonjak dari 6 dolar AS menjadi 100 dolar AS. Harga tersebut jauh melampaui kemampuan banyak keluarga yang kehilangan sumber penghasilan atau hanya mengandalkan bantuan terbatas.

Warga Gaza kini harus mengantre di tempat-tempat pembagian roti sejak pukul lima pagi. Masing-masing membawa kartu bernomor untuk memastikan urutan antrean mereka. Setelah menunggu berjam-jam, mereka berharap memperoleh satu kantong roti seberat satu kilogram dengan harga tiga shekel, atau sekitar satu dolar AS.

Di salah satu lokasi pembagian roti di kawasan Remal, Al Jazeera Net berbincang dengan penanggung jawab tempat tersebut, Alaa Abed Rabbo, mengenai penyebab krisis.

Ia mengatakan, Program Pangan Dunia (WFP) telah mengurangi jatah roti untuk lokasi itu dari 550 menjadi 400 ikat, padahal terdapat lebih dari 5.000 pengungsi yang tinggal di kamp-kamp sekitarnya.

Di antara warga yang mengantre terdapat Ibrahim Qandil, seorang pengangguran yang menanggung nafkah sembilan anggota keluarga. Ia mengatakan, sebelumnya keluarganya menerima satu karung tepung dan satu paket bantuan pangan setiap tiga bulan. Saat itu, ia tidak perlu mengantre untuk mendapatkan roti.

Namun, kini sudah lima bulan ia tidak menerima satu karung tepung pun.

Di antrean yang sama, Nader Jundiyah tidak berhasil mendapatkan roti. Padahal, sembilan anaknya menunggu kepulangannya. Sedikit lebih jauh, Muhammad Al-Ar'ir duduk di trotoar, termenung memikirkan kenyataan hidup yang menurutnya sama sekali tidak berubah sejak gencatan senjata diberlakukan.

“Kami tidak merasakan perubahan apa pun sejak perang berhenti. Keluarga saya masih tinggal di tenda, rumah saya berada di balik Garis Kuning, dan kelaparan serta penderitaan tetap sama,” katanya kepada Al Jazeera Net.

Ia menambahkan dengan bahasa sehari-hari, “Kami telah ditipu.”

Hingga kini, ia dan keluarganya masih harus menghadapi dampak perang setiap hari. Perang mungkin telah memasuki fase baru, tetapi penderitaannya belum berakhir dalam kehidupan mereka.

Bantuan tersendat 

Warga Gaza sepakat bahwa gencatan senjata yang diumumkan selama ini hanya bersifat formal dan tidak membawa dampak nyata. Meski telah berlaku lebih dari setahun, mereka belum merasakan perubahan berarti dalam kehidupan sehari-hari.

Namun, kondisi tersebut tidak dapat dipisahkan dari kenyataan bahwa pasokan kebutuhan ke Jalur Gaza masih sangat terbatas.

Penelusuran Al Jazeera Net terhadap catatan pergerakan truk harian dan mingguan yang diperoleh dari Otoritas Perlintasan dan Perbatasan menunjukkan adanya kesenjangan besar antara jumlah truk yang seharusnya masuk dan jumlah yang benar-benar tiba.

Menurut ketentuan yang menjadi acuan otoritas tersebut, kesepakatan gencatan senjata menetapkan masuknya 600 truk setiap hari atau 4.200 truk setiap pekan.

Namun, analisis terhadap catatan yang tersedia menunjukkan bahwa jumlah truk yang benar-benar tiba hanya berkisar antara 822 hingga 1.446 truk per pekan.

Bahkan, pada pekan dengan jumlah kedatangan tertinggi, realisasinya tidak lebih dari 34 persen dari target yang ditetapkan. Pada pekan-pekan lainnya, jumlah tersebut bahkan merosot hingga sekitar seperlima dari target.

Persoalannya bukan hanya jumlah bantuan yang terbatas dan alirannya yang tidak menentu dari pekan ke pekan. Menurut Otoritas Perlintasan dan Perbatasan, militer Israel juga mengendalikan jumlah truk yang masuk serta jenis barang yang boleh dibawa.

Israel hanya mengizinkan masuknya barang-barang konsumsi, sementara bahan bangunan, peralatan dan perlengkapan medis, serta bahan-bahan untuk keperluan industri dan perdagangan masih dilarang masuk.

Warga yang mengungsi berdesakan di tempat pembagian makanan setelah militer Israel melarang masuknya bahan pangan, sayuran, dan daging ke Jalur Gaza selama beberapa hari terakhir. 

Bantuan Kemanusiaan Belum Memenuhi Kebutuhan

Kesenjangan antara bantuan yang tersedia dan kebutuhan sebenarnya berdampak langsung pada keluarga-keluarga yang bergantung pada bantuan kemanusiaan untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Kementerian Pembangunan Sosial Gaza menyatakan tidak ada perbaikan berarti dalam penyaluran bantuan kemanusiaan sejak gencatan senjata dimulai. Kementerian memperkirakan bantuan yang masuk ke wilayah tersebut baru memenuhi sekitar 35 persen dari total kebutuhan, sementara 65 persen kebutuhan pokok lainnya masih belum terpenuhi.

Juru bicara kementerian, Aziza Al-Kahlout, mengatakan kepada Al Jazeera Net bahwa krisis terus berlanjut akibat penutupan perlintasan yang berulang, penghentian operasional sejumlah lembaga bantuan, penangguhan program bantuan atau pengurangan jumlah penerima manfaat, serta larangan memasukkan sejumlah kebutuhan pokok.

Kementerian tersebut menjelaskan bahwa sekitar 530 ribu keluarga membutuhkan bantuan. Sementara itu, sekitar 250 ribu keluarga, yang terdiri atas 1.022.000 orang, tinggal di pusat-pusat penampungan dan kamp-kamp pengungsian dalam kondisi yang jauh dari standar minimum kehidupan layak.

Kesenjangan antara komitmen dalam kesepakatan dan realisasi di lapangan juga terlihat dari jumlah bantuan yang masuk ke Gaza.

Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Thawabta, mengatakan bahwa sebanyak 76.497 truk bantuan dan barang telah memasuki Jalur Gaza selama 379 hari sejak gencatan senjata diberlakukan.

Padahal, berdasarkan ketentuan 600 truk per hari, seharusnya ada 227.400 truk yang masuk selama periode tersebut. Dengan demikian, menurut perhitungannya, realisasi kedatangan truk hanya mencapai sekitar 33,6 persen dari jumlah yang ditetapkan.

Kesenjangan antara komitmen dan kenyataan juga terlihat dalam pergerakan warga melalui Perlintasan Rafah, termasuk pasien yang membutuhkan pengobatan di luar Gaza.

Al-Thawabta mengatakan kepada Aljazeera Net bahwa sebanyak 14.307 orang telah meninggalkan Gaza melalui Perlintasan Rafah. Jumlah itu jauh di bawah target 38.800 orang yang seharusnya dapat melakukan perjalanan. Menurutnya, realisasi keberangkatan hanya mencapai 36,8 persen dari jumlah yang direncanakan.

Wilayah menyempit, pendudukan meluas 

Secara geografis, ruang hidup warga Gaza juga semakin menyempit. Pasukan Israel terus menggeser posisi “Garis Kuning” tanpa mematuhi batas-batas yang ditetapkan dalam kesepakatan.

Ketika gencatan senjata mulai berlaku sekitar setahun lalu, Garis Kuning menempatkan sekitar 53 persen wilayah Jalur Gaza di bawah penempatan militer Israel.

Namun, pasukan Israel terus menggeser balok-balok beton berwarna kuning yang menandai garis tersebut ke arah barat. Langkah ini memperluas wilayah yang berada di bawah kendali Israel sekaligus memperbesar kawasan yang aksesnya dibatasi.

Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pembatasan akses kini mencakup sekitar 65 persen wilayah Jalur Gaza. Akibatnya, sekitar 2,1 juta warga Palestina hanya memiliki ruang hidup seluas kurang lebih 128 kilometer persegi, atau sekitar 35 persen dari total luas Gaza.

Perwalian atau mandat baru?

Analis politik Iyad Joudah mengungkapkan kekhawatirannya bahwa rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang diumumkan dengan nama “Dewan Perdamaian” berpotensi menjadi bentuk penataan ulang kendali atas Gaza dengan menggunakan nama baru.

Dalam wawancara dengan Aljazeera, ia memperingatkan bahwa rencana tersebut dapat membuka jalan bagi bentuk perwalian atau mandat baru atas wilayah Palestina.

Menurutnya, penggunaan bantuan kemanusiaan sebagai alat untuk menekan rakyat Palestina bukanlah kebijakan baru. Ia menilai praktik tersebut telah dijalankan oleh pemerintahan-pemerintahan Israel secara berturut-turut.

Joudah berpandangan bahwa membiarkan warga Gaza terus terjerat kebutuhan sehari-hari yang tidak terpenuhi dan krisis kehidupan yang mencekik dapat menciptakan kondisi yang mendorong mereka meninggalkan tanahnya.

Ia menilai keadaan tersebut merupakan bagian dari kebijakan pengusiran yang dirancang secara sistematis oleh pendudukan Israel.

Di antara janji tentang babak baru dan kenyataan yang tak kunjung berubah, kesepakatan gencatan senjata masih sebatas tinta di atas kertas. Selama warga Gaza belum merasakan dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, perdamaian yang dijanjikan belum benar-benar hadir bagi mereka.