Jakarta, MUI Digital—Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ekonomi, Hazuarli Halim, menyoroti dampak luas dari bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia, seperti Kalimantan dan Sumatra. 

Dia mendesak agar penanganan karhutla dijadikan prioritas utama oleh pemerintah. Pesan tersebut juga disampaikan langsung saat kunjungan silaturahim Menteri Lingkungan Hidup, Jumhur Hidayat, ke Kantor MUI Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/10/2026) lalu. 

Menurut Hazuarli, karhutla tidak hanya menimbulkan kerusakan ekologis, tetapi juga memicu kerugian ekonomi yang masif serta berbagai gangguan kesehatan di tengah masyarakat.

Dia menyebut bencana karhutla ini sangat berdampak pada kehidupan masyarakat, khususnya di daerah yang terdampak seperti Kalimantan dan sebagian Sumatra. 

“Ini menimbulkan dampak yang luar biasa, kerugian, kemudian juga menimbulkan berbagai macam penyakit dan berbagai macam dampak ekonomi lainnya," ujar Hazuarli kepada MUI Digital, Selasa (27/10/2026).

Melihat besarnya mudarat yang ditimbulkan, MUI mendorong dilakukannya taubat nasional sebagai bentuk kesadaran kolektif umat dan masyarakat. 

Menjaga serta memelihara alam, kata Hazuarli, merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama demi menghentikan perilaku yang memicu kerusakan lingkungan.

Dalam pertemuan tersebut, ungkapnya, MUI juga meminta agar pemerintah menaruh perhatian besar dan menargetkan penyelesaian penanganan karhutla secara cepat. 

Berdasarkan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup, pemerintah memperkirakan upaya penanganan intensif dapat diselesaikan dalam kurun waktu tiga hingga empat pekan ke depan.

Selain itu, MUI dengan tegas mendesak agar pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembakaran hutan diusut tuntas. 

Penegakan hukum yang adil serta penerapan sanksi atau punishment yang diatur dalam regulasi Indonesia harus diberlakukan tanpa kompromi, termasuk menindak tegas korporasi nakal yang mengeruk keuntungan namun mengabaikan pemulihan lingkungan.

Lebih lanjut, Hazuarli mengungkapkan bahwa pemerintah juga tengah mengkaji ulang regulasi di daerah, seperti peraturan daerah (perda) yang sebelumnya dinilai longgar atau membuka celah bagi aktivitas pembakaran lahan. Menurutnya, evaluasi ini sangat krusial agar tragedi karhutla tidak terus berulang di masa mendatang.

Pihaknya mendorong supaya pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab diusut tuntas, diselesaikan baik secara hukum maupun upaya-upaya lainnya sesuai regulasi. 

“Ini harus menjadi pelajaran bagi kita bersama agar hal yang sama tidak terulang kembali," kata dia menegaskan.