Netanyahu Perintahkan Bombardir Setiap Sudut Selatan Beirut, Apa Pemicunya?

Beirut, MUI Digital-Dalam eskalasi terbaru di front Lebanon, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, melalui pernyataan bersama dengan Menteri Pertahanan Israel Katz, mengumumkan bahwa mereka telah memberikan instruksi langsung kepada militer Israel untuk melancarkan serangan terhadap sejumlah lokasi di wilayah pinggiran Selatan Beirut.

Langkah ini menandai perubahan penting, mengingat sebelumnya Tel Aviv menahan diri untuk tidak menyerang ibu kota Lebanon dan wilayah pinggirannya sebagai bentuk komitmen terhadap kesepahaman yang menghasilkan perjanjian gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat.

Netanyahu dan Katz menyatakan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai respons atas apa yang mereka sebut sebagai pelanggaran berkelanjutan oleh Hizbullah serta meningkatnya serangan terhadap kota-kota dan warga Israel.

Namun, signifikansi pengumuman ini tidak hanya terletak pada isi pernyataannya, melainkan juga pada siapa yang menyampaikannya.

Berbeda dengan serangan-serangan sebelumnya yang biasanya diumumkan langsung oleh militer Israel, kali ini pengumuman datang langsung dari Netanyahu dan Katz.

Baca juga: Israel Dilaporkan Maju hingga Pinggiran Nabatieh, Ketegangan di Lebanon Selatan Semakin Meningkat

Hal ini mengandung pesan politik yang ditujukan kepada publik Israel, sekaligus berkaitan dengan perundingan Israel-Lebanon yang berlangsung di Washington serta negosiasi yang sedang berjalan dengan Iran. Perubahan ini menjadi semakin penting jika melihat waktunya.

Pengumuman tersebut muncul hanya sehari setelah militer Israel menyatakan perluasan operasi militernya dan penguasaan Benteng Shaqif (Beaufort), situs bersejarah yang berada di Lebanon selatan.

Pernyataan itu pada dasarnya memberikan “lampu hijau” bagi militer Israel untuk melanjutkan serangan udara. Sejumlah media Israel bahkan memperkirakan bahwa dalam beberapa jam setelah pengumuman tersebut akan dikeluarkan perintah evakuasi bagi penduduk di sejumlah wilayah Dahiyeh Selatan.

Dampaknya segera terasa. Kawasan pinggiran Selatan Beirut mengalami gelombang perpindahan penduduk, seiring meningkatnya kekhawatiran akan terulangnya skenario kehancuran yang pernah terjadi pada putaran konflik sebelumnya.

Ancaman Netanyahu untuk membombardir pinggiran Selatan muncul hanya sehari setelah militer Israel mengumumkan penguasaan Benteng Shaqif.

Ancaman jelang putaran negosiasi

Pemerintah Lebanon dalam beberapa hari terakhir diketahui telah meningkatkan komunikasi dengan Washington untuk meredam ketegangan dan mencegah meluasnya serangan hingga mencakup Beirut, terutama mengingat gencatan senjata yang berlaku masih sangat rapuh.

Baca juga: Apa yang Diajarkan Gaza kepada Dunia?

Menanggapi dimensi militer dan politik dari eskalasi ini, pakar militer dan strategi Lebanon, Brigadir Jenderal Purnawirawan Khalil Al-Jamil, menilai bahwa ancaman Israel merupakan bagian dari pola yang berulang.

Menurutnya, Tel Aviv kerap meningkatkan operasi militernya bersamaan dengan berlangsungnya putaran negosiasi guna menambah tekanan terhadap pihak Lebanon dan memperkuat posisi tawarnya.

Al-Jamil menjelaskan bahwa eskalasi semacam ini dapat melemahkan posisi pemerintah Lebanon di hadapan rakyatnya.

Sebelumnya, pemerintah masih dapat menunjukkan keberhasilan dalam mempertahankan gencatan senjata di Lebanon selatan.

Namun ketika serangan meluas hingga Beirut, klaim tersebut kehilangan kekuatannya, yang pada akhirnya berdampak negatif terhadap posisi negosiasi Lebanon dan ruang geraknya dalam diplomasi.

Perlu dicatat bahwa setelah pengumuman gencatan senjata, pinggiran Selatan sebenarnya sudah dua kali menjadi sasaran serangan militer Israel.

Dalam kedua operasi tersebut, Tel Aviv mengklaim berhasil menewaskan sejumlah komandan Hizbullah.

Baca juga: AS Jatuhkan Sanksi Sepihak kepada Aktivis Flotilla Gaza

Sementara itu, di dalam negeri Israel, keputusan ini juga tidak bisa dipisahkan dari situasi politik yang sedang memanas.

Pengumuman Netanyahu datang pada saat parlemen Israel (Knesset) sedang membahas rancangan undang-undang untuk membubarkan diri dan menggelar pemilu lebih awal, setelah rancangan tersebut lolos dalam pembacaan pertama.

Dalam konteks ini, Netanyahu tampaknya berupaya memulihkan citra daya tangkal (deterrence) Israel yang dianggap mengalami kemunduran akibat serangan drone Hizbullah yang berulang kali menimbulkan korban di kalangan militer Israel.

Sejumlah pengamat menilai langkah tersebut juga merupakan pesan kepada oposisi dalam negeri yang menuduh pemerintah bersikap lemah.

Melalui kebijakan ini, koalisi pemerintah berusaha menunjukkan bahwa mereka mampu melancarkan serangan yang menyakitkan, bukan hanya di Lebanon selatan, tetapi juga di pusat kekuatan Hizbullah di Beirut.

Akademisi dan peneliti politik Ibrahim Rabay'ah menjelaskan bahwa pengumuman serangan sebelum pelaksanaannya—berbeda dengan pola tradisional yang biasanya dilakukan setelah operasi berlangsung—mengandung sejumlah makna strategis.

Menurutnya, langkah itu bertujuan mengeluarkan Lebanon selatan dari kerangka negosiasi yang ada dengan memperluas medan eskalasi hingga ke ibu kota. Dengan demikian, aturan main dalam proses tawar-menawar politik dan militer ikut berubah.

Di sisi lain, pengumuman tersebut juga merupakan upaya langsung untuk menekan Hizbullah. Dahiyeh Selatan merupakan pusat sosial dan politik terpenting bagi kelompok itu.

Menargetkan wilayah tersebut berarti menyerang “jantung” simbolik Hizbullah, bukan sekadar infrastruktur militernya.

Rabay'ah juga menilai bahwa langkah ini dapat dimanfaatkan pemerintah Israel dalam persaingan politik domestik, dengan menunjukkan kepada publik bahwa operasi militer kini mencakup “seluruh Lebanon”, bukan hanya kawasan perbatasan.

Di tingkat regional, eskalasi ini beririsan dengan proses negosiasi yang lebih luas, terutama di tengah pembicaraan mengenai kemungkinan tercapainya kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Iran.

Keputusan Netanyahu memperluas tekanan di front Lebanon muncul pada saat Teheran menegaskan bahwa gencatan senjata di Lebanon merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kesepakatan regional yang komprehensif.

Kementerian Luar Negeri Iran, setelah munculnya ancaman Israel terhadap Dahiyeh Selatan, menyatakan bahwa penghentian konflik di Lebanon merupakan komponen penting dalam setiap upaya mengakhiri perang secara menyeluruh.

Pihak Iran juga menegaskan bahwa salah satu alasan di balik eskalasi Israel di Lebanon adalah upaya untuk menggagalkan peluang perbaikan situasi melalui jalur diplomasi.

Dalam konteks ini, Ibrahim Rabay'ah berpendapat bahwa Israel berusaha memperumit persoalan Lebanon dan memisahkannya dari konteks negosiasi dengan Iran.

Tujuannya adalah mendorong Lebanon memasuki meja perundingan secara terpisah, sehingga Beirut tidak dapat lagi mengaitkan penghentian eskalasi di wilayahnya dengan kesepakatan yang lebih luas yang melibatkan Teheran.