Jakarta, MUI Digital— Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyoroti pentingnya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia di tengah pertumbuhan aset industri keuangan syariah yang mencapai sekitar Rp3.200 triliun. 

Kolaborasi dan inovasi dinilai diperlukan agar pertumbuhan industri tersebut diikuti dengan peningkatan pemahaman serta penggunaan produk keuangan syariah oleh masyarakat.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menyampaikan bahwa berdasarkan data yang dipaparkan dalam sambutannya, indeks literasi keuangan nasional mencapai 69 persen, sedangkan inklusi keuangan nasional mencapai 93 persen. 

Sementara itu, indeks literasi keuangan syariah mencapai 43 persen dan inklusinya baru 13 persen.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah belum sepenuhnya diikuti dengan pemanfaatan produk dan layanan keuangan syariah

Jika dilihat secara nasional, inklusi Indonesia itu lebih tinggi daripada literasi. Artinya ada berapa persen orang yang punya produk keuangan, tapi sebenarnya tidak paham apa yang dia pakai. 

“Kebalikan sama inklusi syariah, secara itu dia literasinya udah 43 persen, tapi yang menggunakan baru 13 persen,” ujarnya saat dalam pembukaan Ijtima’ Sanawi DPS ke-22 di  Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Dia menjelaskan, pengukuran literasi keuangan tidak hanya didasarkan pada pengetahuan masyarakat, tetapi juga mencakup lima aspek, yakni pemahaman, keyakinan, keterampilan, sikap, dan perilaku.

Karena itu, peningkatan literasi perlu diikuti dengan upaya mendorong masyarakat untuk memanfaatkan produk keuangan syariah sesuai kebutuhan.

Friderica juga menegaskan bahwa peningkatan inklusi keuangan syariah masih menjadi pekerjaan bersama, termasuk di Pulau Jawa. 

Menurutnya, diperlukan pendekatan baru agar pemanfaatan produk keuangan syariah dapat berkembang lebih cepat.

“Kita masih dengan cara yang sama mengharapkan hasil yang baru? Atau memang ada terobosan-terobosan?” katanya.

Dia mencontohkan pengembangan produk tabungan untuk kebutuhan ibadah, seperti umrah dan haji, sebagai salah satu gagasan yang dapat dibahas bersama untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah.

Di sisi lain, industri keuangan syariah Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang positif. Dalam sambutannya, Friderica menyebut total aset industri keuangan syariah telah mencapai sekitar Rp3.200 triliun, tumbuh 8,19 persen secara tahunan (year-on-year). 

Pangsa aset keuangan syariah terhadap total sektor jasa keuangan disebut mencapai 11,16 persen.

Dia juga memaparkan bahwa aset pasar modal syariah mencapai sekitar Rp1.942 triliun, sedangkan aset perbankan syariah mencapai Rp1.089 triliun. Adapun aset industri keuangan nonbank syariah (IKNB Syariah) disebut mendekati Rp200 triliun.

Meski memiliki potensi besar, industri keuangan syariah masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain pemerataan kapasitas dan ketahanan lembaga, diferensiasi produk, inovasi, kualitas sumber daya manusia, penerimaan pasar, serta koordinasi antarpemangku kepentingan.

Friderica menyoroti perlunya kesesuaian antara kompetensi lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan industri keuangan syariah.

Menurutnya, industri membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami ekonomi dan bisnis, tetapi juga menguasai prinsip-prinsip syariah.

“Kebanyakan yang dicari orang yang ngerti ekonomi bisnis tapi ngerti syariah. Tapi emang jarang ada yang punya dua-duanya yang mumpuni,” ujarnya.

Karena itu, dia mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi dan industri untuk menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten serta mampu menjawab kebutuhan sektor keuangan syariah.

Menutup sambutannya, Friderica mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi, melakukan perbaikan, dan menghadirkan terobosan dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

“Mari kita benahi apa yang masih menjadi kekurangan, mari kita terus lakukan inovasi, perbaikan dan juga terobosan-terobosan supaya ekonomi keuangan syariah ini semakin tumbuh, semakin berjaya,” tuturnya.