Jimly Asshiddiqie Dorong MUI Pelopori Gerakan Nasional Pembenahan Akhlak Bangsa
Jakarta, MUI Digital – Pakar Hukum Tata Negara, Prof Jimly Asshiddiqie meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) bersama organisasi kemasyarakatan Islam menjadikan pembenahan akhlak bangsa sebagai agenda prioritas.
Menurutnya, berbagai persoalan hukum, korupsi, dan ketidakadilan yang terjadi belakangan ini berakar dari krisis akhlak yang belum tertangani secara serius.
"Kalau akhlaknya itu tidak bekerja dengan baik, nggak bisa kita berharap hukum tegak, keadilan terwujud. Nggak bisa. Karena akhlak itu samudera, hukum dan keadilan itu kapalnya. Maka kapal hukum tidak bisa mencapai pulau keadilan kalau samudera akhlaknya ini tidak berfungsi dengan baik," ujar Jimly saat menyampaikan paparan dalam Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII, Ahad (26/7).
Baca juga: Mendikdasmen Abdul Mu'ti Soroti Soal Pendidikan hingga Bahaya Narkoba di KUII VIII
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menilai, kerusakan akhlak telah merambah berbagai sendi kehidupan berbangsa, mulai dari praktik korupsi hingga menurunnya integritas lembaga-lembaga negara.
Karena itu, dia berharap KUII VIII tidak hanya menghasilkan rekomendasi di bidang politik atau kebangsaan, tetapi juga memberikan perhatian khusus terhadap upaya membangun kembali fondasi moral bangsa.
"Saya mohon kalau bisa hasil kongres ini bisa merekomendasikan soal akhlak ini. Akhlak bangsa ini, ini soal serius," kata dia.
Jimly mengatakan, umat Islam memiliki modal besar untuk memelopori gerakan tersebut karena nilai akhlak merupakan titik temu seluruh agama.
Baca juga: 5 Partai Politik Ikut Urun Rembuk Pembangunan Umat di KUII VIII
Berbeda dengan persoalan akidah atau syariat yang memiliki perbedaan antaragama, tema akhlak, adab, dan etika justru menjadi ruang bersama yang dapat menyatukan berbagai kalangan.
Pembenahan akhlak, kata dia, tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada dinamika politik karena merupakan agenda jangka panjang yang membutuhkan keterlibatan seluruh elemen umat.
"Sebagai negeri Muslim terbesar saya berharap Kongres Umat Islam 2026 ini dipelopori oleh Majelis Ulama dan semua ormas. Kalau bisa umat Islam, ormas Islam memprakarsai pentingnya akhlak bangsa ini kita benahi dengan sungguh-sungguh. Jangan serahkan semua masalah ini kepada politik dan partai politik," katanya.
Namun demikian, Jimly menegaskan bahwa pembinaan akhlak tidak cukup hanya melalui ceramah atau khotbah sebagaimana selama ini dilakukan.
Perkembangan zaman menuntut adanya sistem yang mampu memastikan nilai-nilai etika benar-benar menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.
"Kita tidak cukup bicara akhlak melalui khotbah. Sudah lima belas abad kita khotbah soal akhlak terus, tapi dalam praktik akhlak tidak tercermin di perilaku kita hari-hari. Maka harus kita mengikuti perkembangan bagaimana kita membangun infrastruktur akhlak itu," ujarnya.
Baca juga: Di Forum KUII, Polri Tegaskan Ingin Benar-Benar Berubah: Doakan dan Tetap Kritik Kami
Ia menjelaskan, berbagai negara telah mengembangkan sistem etika publik melalui kode etik dan code of conduct yang menjadi bagian dari tata kelola pemerintahan.
Menurut Jimly, Indonesia juga perlu membangun infrastruktur etika secara lebih konkret, bahkan melalui pembentukan regulasi khusus mengenai etika penyelenggara negara.
"Ke depan kita harus membangun undang-undang tentang etika bernegara. Ini sudah sepakat, tinggal dirancang. Tapi ini harus kuat ditopang oleh suara publik. Maka kita sangat berharap MUI dan pimpinan ormas-ormas Islam jadi pelopor, termasuk dalam dialog lintas agama, untuk sama-sama mempromosikan akhlak bangsa secara konkret," tuturnya.
