Lewati ke konten utama
Kamis, 19 November 2026 / 9 Jumadil Akhir 1448 H
Jadwal memuat...
LPS: Fatwa Kripto Syariah Penting Jaga Kenyamanan Transaksi Masyarakat Muslim
Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertemakan “Kripto Syariah: Pembahasan Kajian & Draft Fatwa” yang diselenggarakan atas kerja sama Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) bersama LPS, Rabu (18/11/2026). Foto: MUI Digital
Berita

Gunawan Yasni Dorong Kripto Syariah Bukan Kejar Market Share, Tapi Market Impact

Gunawan Yasni Dorong Kripto Syariah Bukan Kejar Market Share, Tapi Market Impact

/ 9 Jumadil Akhir 1448 H 3 menit baca 355 dibaca

​Jakarta, MUI Digital-- Wakil Bendahara Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), M Gunawan Yasni, menekankan pentingnya orientasi pengembangan aset kripto syariah di Indonesia agar tidak sekadar mengejar pangsa pasar atau market share, melainkan berfokus pada dampak nyata (market impact) bagi stabilitas sistem keuangan nasional.

​Hal tersebut disampaikan Gunawan di sela-sela Focus Group Discussion (FGD) Kripto Syariah yang diselenggarakan DSN MUI bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Hotel Novotel, Pulomas, Jakarta Timur, Rabu (18/11/2026).

​Menurut Gunawan, selama ini wacana pengembangan keuangan syariah kerap terjebak pada perhitungan persentase pangsa pasar semata. Padahal, karakter aset kripto yang lintas sektor menuntut perhatian lebih pada seberapa besar dampak positif yang diberikan terhadap stabilitas moneter dan pengawasan lembaga jasa keuangan.

​"Kalau orang selalu bicara market share, kesannya itu perbankan syariah sekian persen dibanding total perbankan. Kita bicara bukan lagi market share, tapi market impact," ujar Gunawan. 

​Gunawan menjelaskan, aset kripto memiliki irisan yang sangat erat dengan otoritas moneter, yakni Bank Indonesia (BI), serta otoritas pengawasan jasa keuangan, yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Menurutnya, tanpa tata kelola yang jelas dan pengawasan yang ketat sesuai mandat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), pergerakan aset kripto berpotensi menimbulkan guncangan terhadap sistem perbankan nasional, terutama jika terjadi peralihan dana simpanan masyarakat dari perbankan ke instrumen kripto.

​Gunawan menilai, ketahanan sektor keuangan yang melibatkan LPS, OJK, BI, dan Kementerian Keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sangat bergantung pada sejauh mana instrumen keuangan baru ini diatur secara transparan (full disclosure). 

Meskipun simpanan pada platform kripto tidak dijamin oleh LPS, keterlibatan perbankan dan alat pembayaran di dalamnya membuat pengaturan yang presisi menjadi mutlak diperlukan.

​"Karena kripto ini bisa ke mana-mana pengaturannya. Bisa berdampak positif kepada kedua-duanya (moneter dan jasa keuangan), bisa juga membuat dampak negatif. Harapannya adalah market impact-nya kalau ini diatur dengan benar, itu positif ke semua yang menjadi regulatornya," kata Gunawan.

​Dalam kesempatan itu, Gunawan juga menyoroti perlunya pembatasan yang tegas melalui fatwa DSN MUI agar aset kripto syariah benar-benar memiliki aset dasar (underlying asset) yang jelas, seperti tokenisasi real world asset, tokenisasi sukuk, maupun aset kripto terdukung mata uang rupiah yang ditempatkan pada instrumen syariah seperti Sukuk Bank Indonesia.

Hal dinilai krusial untuk mencegah terulangnya fenomena aset kripto nir-dukungan (unbacked crypto) yang sekadar menjual klaim halal tanpa fondasi ekonomi riil.

Gunawan optimistis kehadiran kripto syariah akan menjadi tolok ukur (benchmark) tata kelola aset keuangan digital yang sehat, aman, serta mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional. 

Google Ads
BAGIKAN:
Google Ads