Lewati ke konten utama
Minggu, 15 November 2026 / 5 Jumadil Akhir 1448 H
Jadwal memuat...
Haedar Nashir
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). Foto: Istimewa
Berita

Di Hadapan Presiden, Ketum PP Muhamadiyah Ungkap Tiga Dimensi Penting Persatuan Bangsa

Di Hadapan Presiden, Ketum PP Muhamadiyah Ungkap Tiga Dimensi Penting Persatuan Bangsa

/ 5 Jumadil Akhir 1448 H 5 menit baca 27 dibaca

Palu, MUI Digital—Persatuan bangsa harus terus dijaga melalui tiga dimensi utama, yakni sosial-budaya, ekonomi, dan politik. Ketiganya menjadi fondasi penting untuk memastikan kebersamaan dan keutuhan Indonesia di tengah berbagai tantangan kebangsaan.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir, dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11/2026). 

Kegiatan yang mengusung tema Bersama Satukan Bangsa tersebut dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, serta dihadiri jajaran pimpinan PP Muhammadiyah dan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih.

Mengawali sambutannya, Haedar menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kesediaannya hadir di tengah padatnya agenda kenegaraan. 

Menurutnya, hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah merupakan hubungan institusional, bukan personal, yang dibangun atas semangat Islam untuk bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan serta tidak bekerja sama dalam dosa dan permusuhan.

“Maka kami (Muhammadiyah) selalu tampil untuk mencegah segala bentuk kemungkaran dengan cara Muhammadiyah,” ujar Haedar.

Berbicara mengenai persatuan Indonesia, Haedar mengakui bahwa perjalanan bangsa untuk menjaga keutuhan dan kebersamaan bukanlah perkara mudah.

Meskipun semangat persatuan telah termanifestasi dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan sila ketiga Pancasila, dinamika kebangsaan terus menghadirkan berbagai tantangan.

Haedar mencontohkan, upaya memecah belah bangsa telah terjadi sejak masa kolonial melalui politik devide et impera. 

Setelah kemerdekaan, tantangan serupa tetap muncul, baik yang bersumber dari dinamika dalam negeri maupun pengaruh eksternal. Kendati demikian, Indonesia hingga kini tetap berdiri sebagai bangsa yang utuh.

“Ini kekuatan Indonesia,” kata Haedar.

Secara lebih spesifik, Haedar menjelaskan tiga dimensi yang harus senantiasa dirawat untuk memperkuat persatuan dan kebersamaan dalam kehidupan berbangsa.

Pertama, dimensi sosial-budaya. Haedar menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah kemajemukan masyarakat Indonesia, baik dari segi suku, ras, golongan, maupun orientasi politik.

Perbedaan tersebut, lanjutnya, harus tetap berada dalam bingkai toleransi dan semangat hidup bersama.

Menurutnya, kebersamaan sosial-budaya merupakan modal sosial yang sangat penting untuk membangun Indonesia. 

Tanpa fondasi tersebut, bangsa akan sulit menjadi kuat. “Tanpa kebersamaan secara sosial-budaya, kita tidak mungkin kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh,” ujarnya.

Kedua, dimensi ekonomi. Haedar mengingatkan bahwa persatuan bangsa sulit terwujud apabila kesenjangan ekonomi terus melebar dan kekayaan nasional hanya terkonsentrasi pada segelintir orang.

Ketimpangan tersebut berpotensi melahirkan oligarki ekonomi yang menghambat terwujudnya kesejahteraan bersama.

Haedar mengutip pesan Alquran surat Al-Hasyar ayat 7 yaitu agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Karena itu, pengelolaan dan distribusi sumber daya ekonomi harus diarahkan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat.

“Jangan sampai kekayaan itu hanya dikuasai oleh sekelompok kecil orang,” ujarnya.

Haedar kemudian mengaitkan persoalan tersebut dengan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Mengutip pemikiran Bung Hatta, ia menjelaskan bahwa Pasal 33 mengandung semangat politik kemakmuran bersama bagi rakyat serta menolak individualisme, liberalisme, dan kapitalisme yang rakus.

Haedar juga menyinggung pandangan Presiden Prabowo sebelumnya bahwa Indonesia akan tetap rapuh selama masih menggadaikan kekuatannya kepada pihak asing.

Terkait reformasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam, Haedar menegaskan bahwa sumber daya dan kegiatan ekonomi strategis harus berada dalam penguasaan negara. 

Apabila kemudian pengelolaannya didistribusikan kepada pengusaha nasional yang sejalan dengan cita-cita kebangsaan, Muhammadiyah akan memberikan apresiasi dan mendukung langkah tersebut.

Ketiga, dimensi politik. Haedar mengingatkan bahwa kemunculan oligarki politik dapat membuat kehidupan kebangsaan rentan mengalami keretakan, bahkan perpecahan. 

Oleh karena itu, demokrasi harus tetap berlandaskan nilai-nilai agama, kebudayaan luhur bangsa, dan Pancasila, khususnya sila keempat yang menekankan kerakyatan dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

“Tidak mungkin demokrasi politik kita hidup di tengah keberagaman dan cita-cita luhur bangsa jika kita kehilangan hikmah kebijaksanaan dalam berpolitik,” kata dia menegaskan.

Haedar juga mengingatkan bahaya ambisi kekuasaan yang berlebihan. Dia mengutip pernyataan Ki Bagus Hadikusumo bahwa sumber kerusuhan, perpecahan, dan kerusakan masyarakat serta bangsa adalah hawa nafsu yang jahat, yang di antaranya berwujud kerakusan dan ketamakan.

“Kalau ada sekelompok apa pun yang ingin menguasai politik Indonesia, yang kategorinya lapar politik, maka rusaklah persatuan,” tutur Haedar.

Dalam kesempatan tersebut, Haedar turut mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo terhadap penegakan kedaulatan, peningkatan kesejahteraan, pendidikan, dan konstitusi.

“Kami tidak terbiasa untuk memuji kalau tidak realitas itu yang terjadi,” kata Haedar.

Pada bagian lain sambutannya, Haedar memaparkan perkembangan Muhammadiyah yang telah memasuki usia 114 tahun. Saat ini, Muhammadiyah memiliki 165 perguruan tinggi, termasuk 24 fakultas kedokteran, 130 rumah sakit, 360 klinik, hampir 8.000 sekolah dasar dan menengah, serta 20 ribu Taman Kanak-Kanak (TK) ‘Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA).

Muhammadiyah juga terus memperluas jangkauan dakwah dan pelayanan sosial hingga ke wilayah-wilayah yang belum banyak tersentuh pembangunan, termasuk kawasan masyarakat suku Bajo dan Papua.

Selain itu, di hadapan Presiden Prabowo, Haedar mengumumkan rencana penyelenggaraan Muktamar ke-49 Muhammadiyah pada 18–21 November 2027 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Medan. 

Pembukaan Muktamar direncanakan berlangsung di Stadion Teladan Medan dengan melibatkan lebih dari 10 ribu peserta Muktamar Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah serta lebih dari satu juta penggembira.

Menutup sambutannya, Haedar menyampaikan doa dan harapan agar Presiden Prabowo senantiasa diberikan kesehatan serta perlindungan Allah Swt. dalam menjalankan amanah memimpin Indonesia.

“Kami selalu membersamai Bapak, mendoakan kesehatan Bapak, dan tetap dilindungi Allah untuk memimpin Indonesia menjadi Indonesia Raya yang diberkahi Allah,” kata  Haedar.

Google Ads
BAGIKAN:
Google Ads