Jakarta, MUI Digital— Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum lama ini menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau vape. Keputusan yang mengharamkan seluruh rantai rokok elektrik, mulai dari produksi, perdagangan, hingga penggunaannya ini sontak memicu berbagai perbincangan serta gelombang pertanyaan di tengah masyarakat, khususnya di media sosial.

Menanggapi beragam pertanyaan tersebut, Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, memberikan penjelasan komprehensif saat mengisi pengajian rutin mingguan yang membedah Kitab Nashaihul Ibad karya Syekh Nawawi Al-Bantani. 

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren An-Nahdlah ini berlangsung secara hibrida, dihadiri langsung oleh para santri serta diikuti secara antusias oleh ribuan jamaah dari berbagai pelosok Tanah Air melalui Zoom setiap Sabtu pagi.

Dalam paparannya, Prof Ni’am menyoroti maraknya pertanyaan template di media sosial yang sering kali mempertanyakan perbedaan status hukum antara rokok konvensional dan rokok elektrik. 

Sebagian publik mempertanyakan mengapa rokok tembakau konvensional memiliki variasi hukum (seperti makruh dan haram), sementara rokok elektrik atau vape secara tegas ditetapkan hukumnya haram secara menyeluruh.

Menjawab hal tersebut, Prof Ni’am menegaskan bahwa kondisi dan fakta ilmiah di balik kedua produk tersebut sangatlah berbeda.

Jika pada rokok konvensional masih terdapat ruang khilaf di kalangan ulama, keberadaan rokok elektrik justru tidak menyisakan ruang khilaf karena terbukti secara ilmiah mendatangkan mudarat yang masif dan membahayakan kesehatan.

Selain aspek kesehatan, Prof Ni’am juga menjelaskan dari aspek ekonomi yang kerap dijadikan argumen oleh sebagian pihak, yakni perihal sumbangan cukai rokok elektrik terhadap pemasukan negara.

Berdasarkan koordinasi langsung dengan pihak Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, terungkap fakta bahwa pengenaan cukai tinggi pada vape sama sekali bukan bertujuan untuk mencari penerimaan atau pendapatan negara.

Dia mengatakan pengenaan cukai itu bukan untuk kepentingan mencari penerimaan negara, melainkan tujuannya adalah memberikan pembatasan agar akses vape ini tidak mudah diakses oleh publik. 

“Dengan cukai yang ada, otomatis harganya bisa jauh lebih tinggi, sehingga aksesibilitas terhadap vape ini menjadi terbatas," jelas Prof Ni’am di hadapan para jamaah, Sabtu (14/11/2026). 

Guru Besar Bidang Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini  menganalogikan kebijakan ini dengan ketentuan denda dalam transaksi keuangan syariah ketika terjadi wanprestasi. 

Prof Ni’am menegaskan bahwa tujuan penetapan denda bukanlah untuk memperkaya pendapatan lembaga, melainkan sebagai instrumen disiplin agar pihak terkait patuh pada komitmen perjanjian demi kemaslahatan bersama.

Terlebih lagi, lanjutnya, data menunjukkan bahwa total pungutan cukai vape sekitar Rp2,7 hingga Rp2,8 triliun per tahun tidaklah seimbang dengan beban pengeluaran negara yang harus dikeluarkan untuk pemulihan (recovery) kesehatan masyarakat yang terpapar dampak buruk vape, seperti gangguan pernapasan kronis hingga penyakit jantung.

Alasan krusial berikutnya yang mendasari fatwa haram ini berkaitan dengan praktik di lapangan. Berdasarkan temuan di sektor penegakan hukum, perangkat rokok elektrik diketahui kerap menjadi satu-satunya alat yang dimanfaatkan untuk peredaran narkotika cair.

Atas dasar kenyataan tersebut, Komisi Fatwa MUI memberlakukan kaidah fikih saddu dzar'i (menutup jalan keburukan) serta kaidah umum li al-wasa'il hukm al-maqasid (hukum sarana mengikuti hukum tujuannya), di mana jalan yang menuju kepada hal yang diharamkan wajib ditutup rapat.

Di akhir penjelasannya, Pengasuh Pondok Pesantren An-Nahdlah ini berpesan kepada masyarakat, khususnya para generasi muda dan pengguna aktif, agar segera menghentikan kebiasaan mengisap vape.  

Prof Ni’am mengingatkan bahwa disinformasi awal yang menyebut vape lebih aman atau sebagai alat bantu berhenti merokok harus diluruskan, sebab cairan vape tetap mengandung nikotin tinggi yang bersifat adiktif (mencandu) serta merusak sistem saraf manusia. 

"Melalui penerbitan fatwa ini, MUI berharap umat Islam dapat senantiasa menjaga kesehatan jasmani, melindungi diri dari ancaman narkoba, serta senantiasa mematuhi tuntunan hukum Islam secara kafah," kata Prof Ni’am.