Adiwarman Karim Ingatkan Kebijakan Ekonomi untuk Kelas Bawah Tidak Lantas Melupakan Nasib Kelas Menengah
JAKARTA, MUI Digital — Ahli Ekonomi Syariah, Adiwarman Karim menegaskan pertumbuhan ekonomi tidak cukup diukur dari meningkatnya kesejahteraan satu kelompok masyarakat.
Menurutnya, kebijakan ekonomi yang ideal harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin tanpa mengurangi kesejahteraan kelompok lain, khususnya kelas menengah yang menjadi penopang perekonomian nasional.
Dalam paparannya pada Konferensi Umat Islam Indonesia (KUII) VIII, Sabtu (25/7/2026), Adiwarman menjelaskan, redistribusi pendapatan kepada masyarakat miskin memang dapat mendorong pertumbuhan karena kelompok tersebut memiliki tingkat konsumsi yang lebih tinggi.
Namun, kebijakan redistribusi harus dilakukan secara tepat agar tidak menimbulkan beban baru bagi kelompok masyarakat lainnya.
"Dalam ilmu ekonomi, satu juta rupiah di tangan orang miskin itu lebih berharga daripada satu juta di tangan orang kaya. Kesedihan orang kaya kehilangan satu juta jauh lebih kecil daripada kebahagiaan orang miskin yang menerima satu juta tersebut. Karena itu, apabila orang kaya memberikan sebagian hartanya kepada orang miskin, total kesejahteraan negara akan meningkat," ujar Adiwarman.
Ia menilai, pergeseran alokasi anggaran pemerintah ke berbagai program yang menyasar masyarakat miskin, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih, memiliki dasar ekonomi yang kuat.
Sebab, uang yang diterima kelompok berpenghasilan rendah akan lebih cepat berputar di masyarakat sehingga menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Perpindahan uang di antara orang miskin jauh lebih cepat daripada perpindahan uang di antara orang kaya. Itu sebabnya multiplier effect pertumbuhannya lebih besar apabila uang itu diserahkan untuk berputar di kalangan masyarakat miskin," jelasnya.
Meski demikian, Adiwarman mengingatkan bahwa kebijakan tersebut juga memunculkan konsekuensi bagi kelompok masyarakat perkotaan.
Berdasarkan indikator likuiditas perbankan, ia melihat adanya tekanan yang dirasakan kelompok menengah di kota sebagai dampak dari pergeseran alokasi anggaran negara.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut dengan hadis Rasulullah SAW tentang penumpang kapal, di mana seluruh penumpang harus saling menjaga agar kapal tidak tenggelam.
Menurutnya, kesejahteraan masyarakat harus dibangun secara kolektif dan tidak boleh mengorbankan kelompok tertentu.
"Yang dilakukan pemerintah saat ini membuat orang-orang miskin di desa lebih sejahtera. Tapi pada saat yang sama, orang-orang menengah di perkotaan menjadi turun kesejahteraannya. Pergeseran ini menyebabkan kegalauan dan keresahan di golongan menengah perkotaan," katanya.
Sembari mengutip pandangan Imam Ali, Adiwarman menegaskan bahwa kesejahteraan suatu kelompok tidak seharusnya dibangun dengan mengurangi kesejahteraan kelompok lain.
Dalam perspektif ekonomi modern, prinsip tersebut dikenal sebagai Pareto improvement, yaitu menciptakan tambahan kesejahteraan tanpa membuat pihak lain menjadi lebih buruk.
Menurutnya, solusi terbaik bukan sekadar membagi ulang "kue ekonomi" yang sudah ada, melainkan memperbesar ukuran ekonomi nasional melalui penciptaan sumber daya baru, pemerataan kontribusi kelompok ekonomi terkaya, dan optimalisasi potensi shadow economy.
"Jangan kue yang sama kita ubah-ubah pembagiannya. Tapi kita bawa kue yang baru, lebih banyak kue untuk dibagi kepada semua orang sehingga tidak ada yang merasa dikurangi demi melebihkan pihak lain," tegasnya.
