MUI Tetapkan Vape Haram, Irwansyah: Fatwa Merupakan Ikhtiar Melindungi Masyarakat dari Kemudaratan
MUI Tetapkan Vape Haram, Irwansyah: Fatwa Merupakan Ikhtiar Melindungi Masyarakat dari Kemudaratan
MEDAN –muisumut.or.id., 19 November 2026, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan hukum haram terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape. Ketetapan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan, mulai dari aspek kesehatan, kerusakan lingkungan, hingga potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana konsumsi dan peredaran narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
Mekanisme dan latar belakang penetapan fatwa tersebut dijelaskan Sekretaris Umum MUI Sumatera Utara, Dr. Irwansyah, M.H.I., dalam Podcast Harian Orbit Medan, Senin (16/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Irwansyah menjelaskan bahwa fatwa MUI tidak selalu harus lahir karena adanya pertanyaan atau permohonan dari masyarakat. MUI memiliki tanggung jawab keagamaan untuk merespons berbagai persoalan yang berkembang di tengah kehidupan umat, termasuk persoalan yang berpotensi menimbulkan kemudaratan.
“Pada prinsipnya, MUI dapat menerbitkan fatwa, baik diminta maupun tidak diminta. Ada fatwa yang lahir karena adanya pertanyaan dari masyarakat atau pihak tertentu. Ini disebut sebagai fatwa responsif. Namun, ada pula fatwa yang diterbitkan karena MUI melihat adanya persoalan keumatan yang memerlukan pedoman hukum agama,” jelasnya.
Menurut Irwansyah, fatwa MUI juga memiliki dimensi antisipatif, yakni memberikan panduan dan melakukan pencegahan terhadap berbagai kemungkinan penyimpangan, kerusakan, maupun persoalan sosial-keagamaan yang dapat berkembang di masyarakat.
Ia mengungkapkan, pengkajian mengenai hukum vape bermula dari permintaan Kepolisian kepada MUI Pusat agar penggunaan rokok elektrik dikaji dari perspektif hukum Islam. Permintaan tersebut kemudian menjadi salah satu pintu masuk bagi MUI untuk melakukan kajian secara komprehensif.
Hal itu juga disampaikan Prof. Dr. KH. M. Asrorunni’am selaku Ketua Bidang Fatwa MUI, bahwa persoalan vape telah dimintakan langsung oleh Kapolri kepada MUI ketika melakukan kunjungan silaturahim ke MUI Pusat.
MUI Libatkan Berbagai Pemangku Kepentingan
Irwansyah menjelaskan, sebelum menetapkan fatwa, Komisi Fatwa MUI Pusat menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) pada 3 November 2026 di Jakarta dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Forum tersebut menghadirkan unsur penegak hukum, pemerintah, pelaku industri, ahli kesehatan, lembaga pengawasan obat dan makanan, serta organisasi masyarakat sipil. Pelibatan berbagai pihak ini bertujuan agar penetapan fatwa tidak hanya bertumpu pada pertimbangan normatif keagamaan, tetapi juga didukung fakta lapangan, kajian ilmiah, dan pertimbangan sosial.
Dari unsur penegak hukum, hadir Brigjen Sujarwoko selaku Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, Kombes Pol. Cahyo Utomo selaku Wakil Direktur Narkoba Bareskrim Polri, serta Brigjen Supiyanto selaku Kepala Pusat Laboratorium BNN RI.
Dalam forum tersebut dijelaskan bahwa perangkat vape yang pada dasarnya bekerja dengan memanaskan cairan sehingga menghasilkan aerosol ternyata memiliki potensi penyalahgunaan. Perangkat tersebut tidak hanya digunakan untuk mengonsumsi cairan rokok elektrik, tetapi juga ditemukan dimanfaatkan sebagai sarana konsumsi narkotika cair.
Bahkan, unsur penegak hukum mengungkapkan adanya temuan kasus narkotika cair dalam jumlah besar di wilayah Kepulauan Riau dan Sumatera Utara yang berkaitan dengan pemanfaatan perangkat vape.
Fakta tersebut memperlihatkan adanya perkembangan modus penyalahgunaan narkotika yang memerlukan perhatian serius. Karena itu, persoalan vape tidak lagi dapat dilihat semata-mata sebagai persoalan kebiasaan merokok atau perkembangan industri rokok elektrik.
Mempertimbangkan Aspek Industri dan Ekonomi
Dalam proses pengkajian, MUI juga mendengarkan pandangan dari kalangan pelaku usaha. FGD tersebut menghadirkan Budiyanto selaku Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI).
Pihak industri menjelaskan bahwa usaha rokok elektrik yang beroperasi secara legal telah dikenakan cukai dan berada dalam pengawasan pemerintah. Industri tersebut juga membentuk mata rantai ekonomi yang cukup luas, dengan jumlah toko ritel vape diperkirakan mencapai sekitar 7.000 gerai.
APVI berpandangan bahwa penyalahgunaan perangkat vape untuk konsumsi narkotika merupakan tindakan oknum yang tidak seharusnya digeneralisasi sebagai praktik seluruh industri maupun toko vape legal.
Dari aspek ekonomi dan industri, FGD juga menghadirkan Djaka Kusmartata, Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI, serta Nugraha Prasetia Yogie, Pembina Industri Ahli Madya Direktorat Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kementerian Perindustrian RI.
Keduanya menjelaskan bahwa industri vape memiliki mata rantai ekonomi yang melibatkan investasi, tenaga kerja, distribusi, serta penerimaan negara melalui cukai.
Menurut Irwansyah, berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa MUI tetap memperhatikan aspek ekonomi dan kepentingan pelaku usaha dalam proses pengkajian. Namun, seluruh pertimbangan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka kemaslahatan masyarakat yang lebih luas.
Kesehatan dan Perlindungan Generasi Muda
Aspek kesehatan menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pembahasan fatwa vape.
FGD menghadirkan Siti Nadia Tarmizi, Direktur Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan RI, serta Nova Emelda, Direktur Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif BPOM.
Keduanya memberikan penjelasan mengenai kandungan rokok elektrik yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan.
Nikotin dalam rokok elektrik memiliki sifat adiktif yang dapat menyebabkan ketergantungan. Selain itu, aerosol yang dihasilkan vape bukan sekadar uap air, melainkan dapat mengandung berbagai senyawa kimia yang berpotensi membahayakan kesehatan.
Dari perspektif perlindungan masyarakat, persoalan ini tidak hanya menyangkut individu pengguna, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk mencegah ketergantungan nikotin dan melindungi generasi muda dari paparan zat yang berpotensi membahayakan kesehatan.
FGD juga menghadirkan Hasbullah Thabrany dari Komnas Pengendalian Tembakau yang menyampaikan pandangan mengenai dampak nikotin dan pentingnya pendekatan pencegahan.
Seluruh masukan dari berbagai pemangku kepentingan tersebut kemudian menjadi bahan pembahasan dalam Sidang Pleno Komisi Fatwa MUI pada 6 November 2026.
Tiga Pokok Ketetapan Hukum Vape
Setelah mempertimbangkan berbagai masukan, fakta lapangan, keterangan para ahli, serta prinsip-prinsip hukum Islam, MUI menetapkan tiga pokok ketentuan hukum mengenai rokok elektrik atau vape.
Pertama, menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, serta untuk mencegah (sadd al-dzari’ah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Kedua, menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram.
Ketiga, memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram.
Ketiga ketetapan tersebut memperlihatkan bahwa cakupan fatwa tidak hanya menyentuh perilaku konsumen, tetapi juga aktivitas produksi dan perdagangan yang berkaitan dengan rokok elektrik.
Sadd Al-Dzari’ah: Menutup Jalan Menuju Kemudaratan
Irwansyah menjelaskan bahwa salah satu prinsip penting yang menjadi landasan pertimbangan fatwa tersebut adalah sadd al-dzari’ah.
Dalam metodologi hukum Islam, sadd al-dzari’ah merupakan prinsip untuk menutup atau mencegah sarana yang berpotensi mengantarkan seseorang kepada perbuatan yang dilarang atau menimbulkan kemudaratan.
Melalui pendekatan ini, suatu sarana tidak hanya dinilai berdasarkan fungsi asalnya, tetapi juga memperhatikan potensi akibat yang dapat ditimbulkannya.
Dalam konteks vape, MUI mempertimbangkan adanya kerawanan perangkat tersebut untuk dimanfaatkan sebagai media konsumsi dan peredaran narkotika cair. Oleh karena itu, langkah pencegahan menjadi bagian penting dalam pertimbangan penetapan hukumnya.
Prinsip tersebut juga sejalan dengan tujuan syariat Islam (maqashid al-syariah), khususnya dalam menjaga jiwa (hifz al-nafs) dan melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kemudaratan.
Dengan demikian, fatwa mengenai vape memiliki dimensi perlindungan yang luas, mencakup kesehatan individu, keselamatan generasi muda, kelestarian lingkungan, serta perlindungan masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika.
Fatwa sebagai Instrumen Perlindungan Umat
Menutup penjelasannya, Irwansyah menegaskan bahwa kehadiran fatwa tentang vape merupakan bagian dari tanggung jawab MUI dalam memberikan pedoman keagamaan terhadap berbagai persoalan aktual yang berkembang di tengah masyarakat.
Menurutnya, fatwa tidak boleh dipahami hanya sebagai jawaban atas pertanyaan hukum yang bersifat individual. Lebih dari itu, fatwa memiliki fungsi sosial dan perlindungan masyarakat, terutama ketika suatu persoalan berpotensi menimbulkan kemudaratan yang lebih luas.
“Fatwa ini juga merupakan bagian dari ikhtiar untuk mencegah penyalahgunaan vape sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika. Dalam perspektif hukum Islam, langkah pencegahan seperti ini dikenal dengan prinsip sadd al-dzari’ah, yaitu menutup jalan yang dapat mengantarkan kepada kemudaratan,” ujarnya.
Ia menambahkan, proses lahirnya fatwa tersebut menunjukkan pentingnya kolaborasi antara ulama dan para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Ulama memiliki otoritas dalam menetapkan hukum berdasarkan dalil dan metodologi fikih, sementara para ahli memberikan informasi faktual dan ilmiah mengenai objek persoalan yang dikaji.
Dengan demikian, fatwa diharapkan tidak hanya menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan kehidupan beragama, tetapi juga menjadi kontribusi nyata dalam membangun perlindungan masyarakat, menjaga generasi muda, dan mencegah berbagai bentuk kerusakan sosial.
Kehadiran fatwa ini sekaligus menegaskan bahwa MUI berupaya menghadirkan panduan keagamaan yang responsif terhadap perkembangan zaman sekaligus antisipatif terhadap berbagai persoalan yang dapat mengancam kemaslahatan umat.