MAKASSAR— Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Sulawesi Selatan, Drs. Muharram Sahude, MH, mengajak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi Selatan memperkuat edukasi dan sosialisasi pencegahan HIV/AIDS melalui jaringan organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga dakwah, dan pesantren.

Ajakan tersebut disampaikan Muharram bersama jajaranya saat audiensi dengan MUI Sulsel yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum Prof. Dr. KH. Najmuddin Safa, MA di Kantor Sekretariat MUI Sulsel, Jalan Emmy Saelan, Makassar, Selasa (20/10/2026).

Muharram memaparkan, berdasarkan data kasus baru yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, Sulawesi Selatan mencatat 2.060 kasus HIV pada 2023, meningkat menjadi 2.418 kasus pada 2024, kemudian 1.970 kasus pada 2025. Sementara itu, pada Januari hingga Juli 2026, tercatat 963 kasus baru.

Ia menjelaskan, data tersebut berasal dari temuan kasus yang teridentifikasi melalui layanan kesehatan. Karena itu, angka yang tercatat belum tentu menggambarkan keseluruhan kasus HIV/AIDS di masyarakat.

“Data ini diambil dari orang yang datang dan secara sadar melaporkan dirinya untuk berobat. HIV ini merupakan fenomena gunung es. Jangan sampai kita hanya melihat kasus yang terdeteksi,” ujarnya.

Menurut Muharram, keterbatasan anggaran menjadi salah satu kendala KPA dalam melakukan penjangkauan langsung ke lapangan. Kondisi serupa juga dihadapi layanan kesehatan sehingga pemetaan kasus hingga tingkat kecamatan dan desa belum dapat dilakukan secara optimal.

Di sisi lain, ia menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan identitas orang dengan HIV/AIDS (ODHA). Data harus dikelola secara tepat tanpa membuka identitas individu maupun menimbulkan diskriminasi.

Muharram menyebut Makassar menjadi daerah dengan jumlah kasus tertinggi yang dipaparkannya, yakni 445 kasus. Sejumlah daerah lain yang turut disebut antara lain Gowa, Palopo, Jeneponto, dan Bulukumba.

Ia juga mengungkapkan bahwa kelompok usia produktif mendominasi temuan kasus. Dalam paparannya, kelompok usia 15–24 tahun disebut mencapai 35 persen, sedangkan kelompok usia 25–48 tahun disebut mencapai 85 persen. Namun, angka persentase tersebut perlu diverifikasi kembali karena jumlahnya melebihi 100 persen.

Menurutnya, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena HIV/AIDS tidak hanya berkaitan dengan persoalan kesehatan, tetapi juga membutuhkan edukasi berkelanjutan dan dukungan masyarakat.

Ia berharap MUI Sulsel dapat berperan melalui khutbah, kegiatan dakwah, dan pembinaan di pesantren untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya HIV/AIDS, pencegahan penularan, serta pentingnya menghindari stigma terhadap ODHA.

Muharram juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, pembaruan data secara berkala, dan penguatan program pemeriksaan serta pengobatan.

Ia menjelaskan, upaya mengakhiri AIDS membutuhkan komitmen bersama untuk mencapai tiga target utama, yakni nol infeksi HIV baru, nol kematian terkait AIDS yang dapat dicegah, dan nol stigma serta diskriminasi.

“Harapan kami, melalui kolaborasi dengan ormas-ormas Islam, edukasi bisa menjangkau masyarakat hingga ke tingkat bawah. Kita ingin pencegahan semakin kuat dan masyarakat tidak memberikan stigma kepada mereka yang hidup dengan HIV,” tuturnya.

Muharram menambahkan, sinergi antara KPA, Dinas Kesehatan, MUI, dan berbagai pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar upaya pencegahan, penemuan kasus, pengobatan, dan pendampingan dapat berjalan lebih efektif menuju target pengakhiran AIDS pada 2030.

Irfan Suba Raya