SURABAYA, MUI Jatim – Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur menggelar acara “Pelatihan Dai Gen Z Berkarakter Moderat dan Adaptif di Era Digital” di Kantor DPD RI Provinsi Jawa Timur pada Rabu (11/11/2026). Ketua Umum MUI Jatim, Prof. Dr. KH. Abd. Halim Shoebahar, M.A., dalam sambutannya menegaskan bahwa pelibatan Generasi Z dalam ekosistem dakwah saat ini adalah sebuah keharusan yang tidak bisa ditunda.

Prof. Halim menyoroti adanya kesenjangan pemahaman antara pendakwah senior dengan realitas pergaulan anak muda masa kini. Beliau mencontohkan fenomena kenakalan remaja yang pernah ditemuinya di Jember, di mana sekumpulan pelajar mengonsumsi cairan alkohol yang disamarkan di dalam botol air mineral. “Kalau dakwah kita hanya melalui senior-senior yang usianya 50 atau 60 tahun, itu tidak katut dengan ilmunya anak-anak muda. Keterlibatan Gen Z itu sangat luar biasa karena mereka sangat paham tentang komunitasnya sendiri-sendiri,” papar Prof. Halim.

Dalam arahannya, Prof. Halim mengingatkan para Dai Gen Z tentang kedudukan MUI sebagai Shodiqul Hukumah (mitra pemerintah) dan Khodimul Ummah (pelayan umat). MUI ibarat “rumah besar” bagi berbagai ormas Islam (seperti NU, Muhammadiyah, Al Washliyah, hingga DMI) yang mengedepankan musyawarah antara unsur ulama, zuama (pemimpin/aktivis), dan cendekiawan muslim.

Sebagai pelayan umat, MUI berpegang teguh pada Deklarasi Taujihat Surabaya 2015 untuk membumikan paham Islam Wasathiyah melalui tiga pilar utama: Tawassuth (moderat/berada di tengah), Tawazun (keseimbangan dalam merangkul umat), dan I’tidal (tegak lurus).

Lebih lanjut, Prof. Halim memaparkan ketatnya prosedur MUI dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga akidah dan wadah pemberi fatwa, guna merespons keresahan masyarakat. Sebuah fatwa baru akan dikeluarkan setelah melalui tiga tahapan komprehensif: kajian teks (Alquran, hadis, dan pandangan ulama), kajian konteks melalui survei lapangan, serta proses tabayyun atau klarifikasi dengan melibatkan para ahli dan pihak terkait.

Ketegasan prosedur ini dibuktikan saat MUI Jatim menetapkan fatwa haram terhadap rokok elektrik karena terbukti menjadi medium penyebaran narkoba sebuah langkah yang langsung ditindaklanjuti secara masif oleh instansi Kepolisian. Ketelitian serupa juga tengah diterapkan MUI Jatim dalam mengkaji dan menangani kasus penipuan berkedok penjualan “tiket surga” yang menelan banyak korban di wilayah Bangkalan. “Fatwa MUI itu tidak ujug-ujug seminggu selesai, prosesnya lama. Achmad Siddiqh mengeluarkan fatwa, berarti posisinya sudah kuat dan fatwa itu tidak bisa dibeli,” tegasnya.

Kegiatan pelatihan ini turut diwarnai dengan sesi dialog interaktif. Salah satu peserta, Priyadi, memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyuarakan keresahan masyarakat di tingkat akar rumput. Ia menyoroti status pembinaan ormas tertentu di daerah, serta menyampaikan aspirasi agar MUI di tingkat kabupaten/kota kembali dilibatkan secara aktif dalam pengawasan sertifikasi halal khususnya terkait tata cara penyembelihan hewan di pedesaan yang saat ini kewenangannya berada di bawah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).