​Jakarta, MUI Digital — Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Nasyirul Falah Amru (Gus Falah), menyatakan dukungannya terhadap langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menerbitkan Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Menurutnya, penggunaan vape tidak sejalan dengan prinsip dan hukum agama.

​“Ini merupakan keputusan penting untuk melindungi masyarakat. Karena itu, saya mengajak seluruh warga negara, khususnya umat Islam, agar tidak lagi menggunakan vape,” ujar Gus Falah kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).

​Selain fatwa keagamaan, Gus Falah juga menyoroti langkah konkret yang telah diambil oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Polri diketahui telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik di Lingkungan Polri.

Aturan yang berlaku sejak 30 Oktober 2026 tersebut melarang seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) menggunakan vape, baik di dalam maupun di luar lingkungan kerja. ​Kebijakan internal Polri ini menjadi bukti nyata bahwa ancaman kesehatan dari vape telah menjadi perhatian serius di kalangan aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, Gus Falah menilai sudah saatnya pemerintah dan DPR memperluas cakupan regulasi pelarangan ini.

​“Kalau institusi penegak hukum saja sudah melarang personelnya menggunakan vape, maka pemerintah dan DPR perlu mengambil langkah lebih jauh. Jangan sampai masyarakat terus dibiarkan terpapar risiko produk yang membahayakan kesehatan dan berpotensi menjadi sarana penyalahgunaan narkotika,” tegasnya.

​Dalam kesempatan yang sama, Gus Falah turut menyinggung temuan cairan vape (e-liquid) yang terbukti mengandung etomidate, yaitu zat yang kini telah dikategorikan sebagai narkotika golongan II berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, ia menekankan agar persoalan ini tidak dibiarkan meluas di tengah masyarakat.

​“Jangan menunggu persoalan ini semakin meluas. Negara harus hadir melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya vape. Kepentingan kesehatan dan keselamatan rakyat harus menjadi prioritas,” kata politikus PDI Perjuangan tersebut.

​Sebagai langkah lanjutan di tingkat legislatif, Gus Falah mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendorong revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika guna memperketat aturan hukum terkait peredaran dan penggunaan produk ini.

​“Sehingga jelas, revisi UU Narkotika akan mengatur secara tegas pelarangan vape. Apalagi fatwa MUI sudah tegas melarang. Sambil menunggu pengesahan revisi UU Narkotika, baiknya seluruh elemen pemerintahan sampai level pemerintah desa mengeluarkan instruksi (pelarangan),” kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Komisi Fatwa MUI menegaskan bahwa tidak hanya penggunaannya, tetapi seluruh rantai mulai dari produksi hingga perdagangan rokok elektrik tersebut dinyatakan haram.

Keputusan penting ini ditandatangani langsung oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub, serta diketahui oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta pada 6 November 2026 lalu.

Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH  Asrorun Ni’am Sholeh memaparkan dasar pertimbangan yang melandasi terbitnya fatwa ini. Menurutnya, penggunaan rokok elektrik membawa dampak buruk yang nyata bagi masyarakat, baik dari segi kesehatan maupun sosial.

“Menggunakan rokok elektrik (REL) / vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Prof Ni’am mengutip poin pertama ketentuan hukum fatwa ini kepada MUI Digital, Senin (9/11/2026).

Lebih lanjut, dalam ketentuan fatwa tersebut dijabarkan bahwa rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan zat yang mengandung nikotin, gliserin, dan perasa untuk menghasilkan uap yang dihirup.

MUI menyoroti kandungan nikotin di dalamnya yang bersifat adiktif serta memiliki dampak negatif serius terhadap sistem saraf dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.

Tidak hanya menyasar konsumen atau pengguna, fatwa ini juga memperluas cakupan keharaman pada aspek bisnis dan penyalahgunaannya.

Poin kedua dan ketiga dalam ketetapan hukum fatwa tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa menyalahgunakan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya adalah haram. Begitu pula dengan aktivitas memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL) atau vape, yang diputuskan berstatus hukum haram secara mutlak.

“Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” kata Prof Ni’am mengutip poin kedua dan ketiga dalam ketentuan hukum fatwa ini.

Dengan diterbitkannya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 ini, Prof Ni’am berharap masyarakat, khususnya para pelaku usaha dan generasi muda, dapat memahami serta mematuhi ketentuan hukum Islam demi menjaga kesehatan jasmani, kelestarian lingkungan, serta melindungi diri dari ancaman bahaya narkoba dan zat adiktif lainnya.