Jakarta, MUI Digital — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong perubahan mendasar dalam tata kelola rokok elektronik di Indonesia,  dari yang semula bersifat pengendalian menjadi pelarangan secara menyeluruh.

Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR RI, I Wayan Sudirta, saat memberikan keterangan resmi dalam sidang pleno pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa (10/11/2026).

​Dalam persidangan Permohonan Nomor 363/PUU-XXIV/2026 tersebut, Sudirta menyoroti pergeseran profil risiko kesehatan rokok elektronik atau vape yang dinilai makin mengkhawatirkan.

Salah satu poin krusial yang diangkat DPR adalah dukungan moral dan keagamaan melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik.

​“Fatwa MUI secara tegas menetapkan bahwa penggunaan rokok elektrik hukumnya adalah haram. Dalam rekomendasinya, MUI meminta Presiden bersama DPR untuk segera menyusun regulasi yang mengatur pelarangan rokok elektrik secara menyeluruh,” ujar Sudirta saat menghadiri persidangan secara daring, dikutip MUI Digital dari laman resmi MK, Rabu (11/11/2026).

​Menurut DPR, pendekatan awal dalam UU Kesehatan yang memperlakukan vape sebatas produk yang dikendalikan kini sudah tidak lagi relevan dengan realitas di lapangan. Maraknya penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana peredaran zat psikoaktif dan narkotika baru menjadi alasan utama perlunya harmonisasi dan perubahan Kebijakan Nasional.

​Sudirta memaparkan data mengkhawatirkan dari Badan Narkotika Nasional (BNN). Hasil uji laboratorium terhadap 1.789 sampel cairan vape periode Januari 2025 hingga September 2026 menunjukkan bahwa 98 persen di antaranya positif mengandung narkotika, psikotropika, atau zat psikoaktif baru. Selain itu, sebanyak 96,71 persen sampel terdeteksi mengandung zat berbahaya etomidat.

​Kondisi ini kian memprihatinkan karena kemasan cartridge vape yang terkesan lazim membuat peredaran zat berbahaya tersebut menyasar kelompok rentan, terutama anak-anak dan remaja, secara bebas di ruang publik. Ketiadaan alat uji cepat (rapid test) khusus etomidat di lapangan juga kerap menghambat langkah penindakan aparat BNN.

​“Melihat perkembangan tersebut, produksi, peredaran, dan penggunaan rokok elektronik terbukti memiliki tingkat risiko kesehatan dan sosial yang jauh lebih tinggi dibandingkan rokok konvensional. Pendekatan hukumnya tidak bisa lagi disamakan, melainkan harus diubah menjadi pelarangan total,” tegas Sudirta.

​Sikap tegas DPR yang mengutip Fatwa MUI dan rekomendasi BNN mendapat perhatian khusus dari Majelis Hakim MK. Dalam sesi pendalaman, Wakil Ketua MK Saldi Isra meminta DPR dan Pemerintah untuk turut melengkapi data komprehensif mengenai kontribusi pajak vape bagi penerimaan negara.

Hal itu dinilai penting untuk menimbang dampak ekonomi keberadaan vape dibanding besarnya daya rusak kesehatan serta sosial yang ditimbulkannya bagi masyarakat Indonesia.

“Dan yang terakhir, tolong kami diberikan juga statistik kalau bisa DPR, terutama Pemerintah, kira-kira ini vape ini kontribusinya untuk pajak berapa sih kalau dibandingkan dengan rokok tradisional? Nah, karena ini kan harus diperhitungkan juga soal kontribusinya, besar atau tidak? Ya, kalau tidak besar kontribusinya kepada negara, lalu daya rusaknya banyak, untuk apa dipertahankan ini barang? Makanya kami tolong diberikan data sumbangsihnya terhadap penerimaan negara, vape ini,” kata Saldi.