​Jakarta, MUI Digital — Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menerbitkan fatwa haram terhadap rokok elektronik atau vape melalui Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape.

Menyikapi keputusan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, memberikan apresiasi sekaligus mendorong pemerintah dan instansi terkait untuk segera menerbitkan regulasi tegas berupa pelarangan peredaran vape.

​Sahroni menilai langkah MUI sangat tepat mengingat perangkat rokok elektrik ini dinilai sangat rawan disalahgunakan, termasuk sebagai medium peredaran gelap narkotika.

​“Kami di Komisi III sangat mengapresiasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang kemarin telah resmi mengharamkan vape. Dari awal saya memang mendorong untuk diharamkannya vape karena memang vape ini saya lihat sangat rawan disalahgunakan. Jadi kami menyambut baik fatwa ini,” ujar Sahroni kepada wartawan di DPR, Selasa (10/11/2026).

​Menurutnya, aturan agama yang telah ditetapkan oleh MUI perlu segera diperkuat dengan payung hukum positif agar penegakannya di lapangan dapat berjalan efektif.

Sahroni mendorong agar institusi terkait segera merumuskan aturan pelarangan total beserta sanksi hukum yang mengikat bagi para pelanggar.

​“Karena dari segi agama sudah ada aturannya, saya mendorong agar institusi terkait segera menerbitkan aturan yang terkait pelarangan vape ini,” ucap politikus Nasdem tersebut.

​Lebih lanjut, Sahroni menegaskan bahwa regulasi hukum formal sangat diperlukan guna mempersempit ruang gerak sindikat narkoba yang kerap memanfaatkan berbagai modus baru. Dengan adanya aturan dan sanksi yang jelas, rantai distribusi vape diharapkan dapat dibatasi hingga akhirnya disetop total.

​“Selanjutnya, haramnya vape ini harus di-follow up dengan aturan yang melarang penyebaran vape. Hal ini penting agar pelarangan vape ini ada payung hukumnya. Ada aturan yang jelas mengenai sanksi dan hukuman bagi pihak-pihak yang tetap memasarkan vape berikut juga penggunanya. Dengan begitu, kita bisa sedikit tenang karena vape ini dibatasi, dan lambat laun akan kita setop total penyebarannya,” tutur Sahroni.

​Sebelumnya, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL) atau Vape. Keputusan ini menegaskan bahwa keharaman tidak hanya menyasar aspek penggunaan, melainkan mencakup seluruh rantai bisnis mulai dari produksi hingga perdagangan rokok elektrik tersebut.

​Keputusan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, bersama Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa, Dr KH Aminuddin Yaqub, serta diketahui oleh Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, dan Sekretaris Jenderal MUI, Buya Amirsyah Tambunan, di Jakarta pada 6 November 2026 lalu.

​Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Ni’am Sholeh, memaparkan bahwa fatwa ini dilandasi oleh pertimbangan mendalam terkait dampak buruk rokok elektrik yang nyata bagi masyarakat, baik dari aspek kesehatan fisik, sosial, maupun pencegahan kejahatan (sadd ad-dzari’ah).

​“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd ad-dzari’ah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Prof Ni’am kepada MUI Digital, Senin (9/11/2026).