​Jakarta, MUI Digital — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan pesan kepada masyarakat menyusul dinamika politik nasional terkini terkait pengunduran diri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Dalam konferensi pers yang digelar di Aula Buya Hamka, Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026), Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya umat Islam dan organisasi masyarakat (ormas) Islam, untuk bersama-sama menjaga persatuan, kedamaian, serta situasi yang kondusif di tengah masyarakat.

​Kiai Cholil, begitu akrab disapa, menyampaikan bahwa di tengah situasi politik yang dinamis, prioritas utama bangsa Indonesia saat ini adalah merawat kebersamaan dan mencegah terjadinya perpecahan.

Menurutnya, perbedaan pandangan atau dinamika politik yang terjadi harus disikapi dengan kepala dingin dan kedewasaan berpolitik.

​“Di dalam pertemuan tadi, kita bersepakat bahwa kita harus menjaga ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah. Kita harus membangun persatuan yang kuat, jangan sampai terjadi konflik,” ujarnya.

​MUI juga secara khusus meminta kepada pimpinan serta kader ormas-ormas Islam di berbagai daerah untuk mengambil peran aktif dalam menenangkan umat dan menciptakan keadaan yang kondusif di lingkungan masing-masing.

Hal itu dikarenakan peran tokoh agama dan masyarakat sangat krusial untuk memastikan situasi di akar rumput tetap tenang, aman, serta tidak mudah terpancing oleh provokasi yang dapat merugikan keutuhan bangsa.

​Terkait proses politik yang mengiringi langkah pengunduran diri tersebut, MUI menyatakan menyerahkan sepenuhnya mekanisme konstitusional kepada lembaga perwakilan rakyat, yakni DPR dan MPR.

MUI percaya bahwa para wakil rakyat di Senayan akan menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan aturan serta perundang-undangan yang berlaku secara bermartabat.

​“Berkenaan dengan proses hukum dan politik, kita percayakan kepada wakil-wakil kita di DPR agar mereka memprosesnya, seperti halnya di MPR. Kita jangan ikut ribut, itu sudah ada mekanismenya sendiri dan sudah ada aturannya, dan bisa berjalan dengan baik,” tegas Kiai Cholil.

​Selain menyoroti dinamika politik nasional, dalam kesempatan yang sama, MUI juga menyinggung isu lain yang tengah menjadi perhatian publik, yakni dugaan kasus penyadapan.

MUI memberikan dukungan penuh kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mengusut tuntas kasus tersebut secara transparan, profesional, dan hingga ke akar-akarnya.

Menyangkut hal itu, Kiai Cholil mengingatkan agar kedaulatan serta kehormatan negara tidak dicederai oleh tindakan-tindakan yang berindikasi makar atau pengkhianatan terhadap bangsa.

Dalam konteks tersebut, MUI menegaskan tidak akan masuk ke dalam ranah politik praktis, termasuk dalam urusan suksesi atau penentuan figur Wakil Presiden selanjutnya.

MUI sepenuhnya menyerahkan kewenangan tersebut kepada Presiden RI Prabowo Subianto dengan tetap berharap agar pemimpin masa depan dapat merangkul seluruh elemen bangsa, sejalan dengan visi besar pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh.

​“Kami sepenuhnya menyerahkan kepada Presiden yang cocok. Kami tidak masuk pada politik praktis menentukan orang, tapi kami akan membela Indonesia, menjaga Indonesia tetap kondusif, tetap damai, dan masyarakat tetap guyub,” kata Wakil Ketua Umum MUI, Kiai Cholil Nafis.