Jakarta, MUI Digital-Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas, memberikan tanggapan terkait dinamika politik nasional pascapengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Di sela-sela kegiatan Ajang Tanwir Muhammadiyah yang diselenggarakan di Palu, Sulawesi Tengah, pada 12–15 November 2026, Buya Anwar Abbas berharap agar MPR RI dapat segera mengambil langkah konstitusional secepat mungkin untuk memilih dan menetapkan Wakil Presiden pengganti.

Menurutnya, langkah cepat dari MPR sangat krusial untuk menghindari kevakuman serta meredam gejolak yang dapat mempengaruhi kondisi politik dan ekonomi di Tanah Air. 

"Dengan telah disampaikannya secara resmi surat pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres RI, maka kita berharap agar dalam waktu secepatnya MPR RI sudah bisa memilih dan menetapkan siapa yang akan menjadi Wapres sebagai pengganti Gibran," ujar Buya Anwar Abbas dalam keterangannya kepada MUI Digital, Kamis (12/11/2026).

Buya Anwar Abbas menilai, kehadiran wakil presiden baru akan menjadi katalisator penting untuk menenangkan situasi nasional. Dengan terpilihnya pengganti Gibran, gonjang-ganjing politik dan ekonomi yang dirasakan selama ini diharapkan dapat segera berlalu.

Lebih lanjut, Buya Anwar Abbas menekankan bahwa stabilitas politik dan keamanan yang kembali kondusif akan memberikan ruang gerak yang lebih leluasa bagi pemerintah untuk kembali fokus melaksanakan agenda pembangunan nasional.

Selain persoalan suksesi kepemimpinan, Buya Anwar Abbas juga menyoroti pentingnya pemberantasan praktik korupsi yang menurutnya akhir-akhir ini tampak semakin memprihatinkan. 

Buya Anwar Abbas mendesak agar penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi dapat lebih digencarkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Buya Anwar Abbas menyatakan keyakinannya bahwa Presiden Prabowo tidak akan mengingkari janji untuk bersikap serius dalam memberantas korupsi, sekaligus konsisten menjalankan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 dan 34 UUD 1945.

Menurutnya, pengalaman dua tahun masa pemerintahan yang telah dijalani membuat Presiden Prabowo semakin memahami tantangan serta solusi yang tepat dalam mengatasi berbagai persoalan bangsa.

Dalam kesempatan yang sama, pengamat sosial, ekonomi, dan keagamaan ini juga memberikan masukan strategis agar Presiden Prabowo tidak ragu mengambil tindakan tegas terhadap jajaran pembantunya di kabinet.

Buya Anwar menyarankan agar Presiden segera melakukan evaluasi dan mengganti para menteri yang dinilai tidak mendukung tercapainya visi dan misi yang telah digariskan.

"Ini penting dilakukan agar kita dapat memacu pembangunan yang sedang kita jalankan saat ini bagi terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat," tambahnya.

Menutup keterangannya, Buya Anwar Abbas menaruh harapan besar pada sisa masa jabatan tiga tahun ke depan. Buya Anwar Abbas berharap pemerintahan Presiden Prabowo benar-benar mampu menghilangkan berbagai pradoks sosial-ekonomi yang selama ini terjadi. 

Kemudian memastikan bahwa hasil pembangunan berorientasi pada kesejahteraan seluruh rakyat, bukan sekadar memberikan keuntungan bagi segelintir golongan atau pihak yang diibaratkannya sebagai "drakula-drakula ekonomi" penghisap kekayaan alam negara.