Front Lebanon dalam Pusaran Perundingan AS-Iran

Jakarta, MUI Digital — Nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran yang ditandatangani pada 18 Juni 2026 di Prancis secara gamblang mencantumkan Lebanon dalam klausul pertamanya.

Dokumen 14 poin yang diteken oleh Presiden Donald Trump dan Presiden Masoud Pezeshkian itu menyatakan adanya penghentian operasi militer secara segera dan permanen di semua lini, termasuk Lebanon, serta komitmen kedua negara untuk memastikan integritas teritorial dan kedaulatan Lebanon.

Kehadiran Lebanon dalam perjanjian ini bukan kebetulan. Michael Young, pakar Lebanon dari Carnegie Middle East Center, melihat bahwa Iran sengaja menempatkan Lebanon di awal kesepakatan karena ingin menegaskan bahwa integritas teritorial Lebanon sangat esensial bagi keberhasilan nota kesepahaman tersebut (Al Jazeera, 21/6/2026).

Namun klausul ini menghadapi kenyataan pahit. Israel dan Hizbullah, dua aktor yang secara langsung bertempur di Lebanon selatan, tidak terlibat dalam penandatanganan dokumen tersebut.

Israel dengan tegas menyatakan tidak terikat dan terus melancarkan serangan udara bahkan setelah penandatanganan, yang memaksa Iran menunda pembicaraan lanjutan dengan AS di Swiss.

Baca juga: Pergeseran Geopolitik Timur Tengah

Serangan Israel yang terus berlanjut pascapenandatanganan—yang telah menewaskan lebih dari 4.000 orang sejak Maret 2026 dan melukai lebih dari 12.000 lainnya, menurut data resmi Lebanon—menunjukkan bahwa gencatan senjata di Lebanon masih sangat rapuh, belum solid.

Maka dari itu, jika tidak ada mekanisme penegakan yang mengikat Israel, klausul ini berisiko menjadi sekadar deklarasi simbolis yang tidak pernah terwujud di lapangan, alias eskalasi tetap akan meletus.

Kemenangan Bersyarat bagi Hizbullah

Bagi Hizbullah, perjanjian ini disambut sebagai kemenangan yang besar. Sekretaris Jenderal Hizbullah, Naim Kassem, menyebutnya sebagai titik balik penting bagi Lebanon (pivotal point for Lebanon) dan berterima kasih kepada Iran karena telah menghubungkan arena Lebanon ke dalam kesepakatan serta memaksa Israel menghentikan agresinya dan imperialisme-nya.

Hassan Nasrallah (1960-2024), Sekjen ketiga Hizbullah, pernah berkata, “Selama ada imperialisme di dunia, perdamaian permanen tidak mungkin akan terjadi.” (So long as there is imperialism in the world, a permanent peace is impossible). Berarti, resistensi Hizbullah tidak akan pernah berhenti selama masih ada imperialisme Israel.

Dalam konteks perjanjian AS-Iran, kelompok yang didirikan pada 1982 dengan dukungan Iran ini melihat perjanjian tersebut sebagai pengakuan atas peran mereka dalam konflik dan sebagai instrumen untuk menekan penarikan penuh pasukan Israel dari Lebanon selatan, yang saat ini masih menguasai sekitar 600 kilometer persegi wilayah tersebut sebagai apa yang mereka sebut “zona penyangga keamanan”.

“Nota kesepahaman ini pada dasarnya memberikan Iran hampir semua yang diinginkannya dan Trump semua yang telah dimilikinya [sebelum menyerang Iran bersama Israel pada Februari],” kata James M. Dorsey, pakar kawasan di Rajaratnam School of International Studies Singapura. “Dan tentu saja, setidaknya pada tahap awal, ini tampak sebagai kemenangan bagi Hizbullah,” lanjut Dorsey.

Baca juga: Nasib Gencatan Senjata Gaza di Ujung Tanduk

Ujian sebenarnya dalam situasi seperti ini adalah apakah AS akan benar-benar memaksa Israel menarik pasukannya dari Lebanon selatan—dan apakah Trump bersedia mengatakan kepada Israel bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain.

Jika Israel benar-benar mundur, Hizbullah dapat mengklaim keberhasilan membebaskan wilayah selatan dan memperoleh kemenangan politik besar. Namun jika Israel tetap bertahan dan AS tidak bertindak tegas, perjanjian ini justru akan menjadi bukti ketidakberdayaan Iran dan sekutunya, yang berisiko melemahkan posisi Hizbullah di dalam negeri Lebanon.

Pemerintah Lebanon Terjepit di Antara Dua Kekuatan

Sementara itu, pemerintah Lebanon berada dalam posisi yang sangat sulit. Presiden Lebanon Joseph Aoun berupaya menjaga otonomi dengan menegaskan bahwa negosiasi langsung Lebanon-Israel di Washington berlangsung terpisah dari pembicaraan AS-Iran di Swiss.

Mengutip Qatar News Agency (24/6/2026), Aoun menyatakan bahwa, “…berbagai upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon selatan, yang akan dilanjutkan dengan penarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon, kembalinya penduduk, serta dimulainya rekonstruksi.”

Pemerintah Lebanon sebelumnya bahkan telah memulai perundingan langsung dengan Israel mengenai pelucutan senjata Hizbullah sebagai bagian dari upaya mencapai perdamaian—yang merupakan pembicaraan langsung pertama antara kedua negara dalam lebih dari 30 tahun (Middle East Eye, 23/6/2026).

Namun Hizbullah secara tegas menolak perundingan tersebut dan menganggapnya sebagai sebuah pengkhianatan sekaligus tindakan “menyerah” pada Israel—hal yang ditentang oleh Hizbullah sejak awal.

Laman ILNA (4/6/2026) mengutip Kassem yang mengecam negosiasi langsung antara pemerintah Lebanon dan musuh Israel, dan menyebut tindakan itu sebagai upaya untuk menundukkan Lebanon pada proyek Israel Raya. Ia menyatakan, “Kami bukan termasuk orang-orang yang mengkhianati kepercayaan para syuhada, tanah air, dan masa depan generasi.”

Baca juga: Indikasi Ketidakharmonisan AS-Israel

Di sisi lain, Lebanon memiliki kapasitas yang sangat terbatas untuk menyelesaikan sendiri konflik mendasar antara Israel dan Hizbullah, sehingga negara tersebut sangat bergantung pada dukungan internasional dalam periode mendatang.

Situasi ini semakin rumit karena aliran dana segar pascakesepakatan—termasuk pencairan aset Iran bernilai miliaran dolar, izin ekspor minyak, dan dana rekonstruksi sebesar US$300 miliar untuk Iran—berpotensi memperkuat posisi Hizbullah secara finansial.

Ketika ekonomi Iran dalam tekanan, pemerintah Lebanon memiliki ruang untuk menekan Hizbullah. Namun, jika pendapatan minyak Iran kembali mengalir tanpa hambatan, tekanan eksternal (yang selama ini mempersulit pendanaan Hizbullah akan berkurang), dan proses pelucutan senjata kelompok tersebut akan semakin sulit diwujudkan.

Artinya, resistensi Hizbullah tetap akan terjadi, persis yang disampaikan Hasan Nasrallah dahulu yang dapat kita bahasakan seperti ini: perdamaian sejati hanya muncul setelah hilangnya imperialisme.

Tanpa Jaminan

Meskipun berpotensi memberikan keuntungan bagi Hizbullah dan meskipun klausul Lebanon menjadi salah satu pencapaian diplomatik Iran, tidak ada satu pun hasil yang dijamin dalam kesepakatan AS-Iran. Israel dan Hizbullah tidak ikut menandatangani perjanjian tersebut, dan pemerintah Lebanon pun tidak dilibatkan secara langsung.

Menurut Anthony Samrani, pemimpin redaksi surat kabar L’Orient-Le Jour di Beirut, skenario yang paling mungkin justru menjadi beban ganda bagi Lebanon, yakni terjadinya pendudukan Israel yang terus berlangsung dan Hizbullah yang tetap menantang negara.

Baca juga: Israel Menuju Negara yang Terisolasi

Lebanon Selatan akan tetap menjadi wilayah yang dipenuhi perang dan penderitaan. Bahkan jika Beirut dan Tel Aviv akhirnya mencapai kesepakatan, persoalan utama berikutnya adalah perebutan kekuasaan antara negara Lebanon dan milisi Hizbullah.

Melihat dari perkembangan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa Front Lebanon kelihatannya akan tetap menjadi variabel kritis yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan perjanjian AS-Iran secara keseluruhan.

Artinya, eskalasi Israel di Lebanon sudah pasti mengancam untuk merusak kesepakatan antara Teheran dan Washington serta berisiko menyebabkan destabilisasi regional lebih lanjut.