Prof Emil Salim Minta MUI Tularkan Visi Alam sebagai Subjek ke Menteri Kabinet Merah Putih

Jakarta, MUI Digital— Tokoh lingkungan hidup nasional, Prof Emil Salim, meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk memperluas jangkauan dakwah ekologisnya ke  Menteri Kabinet Merah Putih.

Prof Emil berharap,  transformasi paradigma yang pernah ia terima dari Ketua Umum MUI Buya Hamka dan Sekjen MUI KH Hasan Basri ketika itu, kini bisa ditularkan oleh MUI kepada jajaran menteri kabinet saat ini, khususnya menteri di sektor lingkungan, perhutanan, pertambangan, ekonomi dan pembangunan.

"Jika MUI berhasil mengubah saya dahulu, mungkinkah sekarang MUI juga mengubah teman-teman menteri yang lain? Mulai dari Menteri Ekonomi, Menteri Pertanian, Menteri Pertambangan, hingga Menteri Dalam Negeri," ujar Prof Emil dalam acara Pencanangan Gerakan Wakaf Hijau yang digelar di Kantor MUI Pusat, Jakarta, Jumat (5/6/2026) lalu.

Mantan Menteri Lingkungan Hidup ini menekankan bahwa kesadaran ekologis yang telah membentuk dirinya, kini menular kepada jajaran kabinet hari ini, terutama kepada Menteri Lingkungan Hidup saat ini yang dijabat oleh Jumhur Hidayat. 

Prof Emil menyoroti bahwa akar dari kerusakan ekologis sering kali bermula dari kebijakan kementerian teknis yang masih melihat alam secara materialistis. Sektor kehutanan, misalnya, kerap kali direduksi hanya sebatas hitungan angka dan komoditas.

"Kehutanan itu selama ini cenderung menjadi HPH (Hak Pengusahaan Hutan) yang hanya menghasilkan uang. Kita ini bukan cuma mengejar uang. Kita harus melihat hutan dan alam sebagai ciptaan Tuhan. Begitu juga dengan kementerian lainnya," tegas ekonom senior tersebut.

Baca juga: Cerita Prof Emil Salim Ditunjuk Soeharto Jadi Menteri Lingkungan Hidup Lalu Sowan ke Ulama

Oleh karena itu, Prof Emil meminta agar generasi penerus Buya Hamka di MUI hari ini tidak ragu untuk melangkah ke lingkaran pemerintahan untuk mendiskusikan Falsafah Islam tentang lingkungan ini.

"MUI harus masuk dan berbicara langsung dengan Ketua Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional). Ketuk hati para menteri itu agar semangat yang ditanamkan Buya Hamka bahwa alam adalah subjek, bukan objek, bisa merembes ke dalam kebijakan negara," lanjutnya.

Secara khusus, Prof Emil juga menitipkan pesan penting bagi nakhoda Kementerian Lingkungan Hidup saat ini. Menurutnya, tantangan lingkungan di masa kini jauh lebih kompleks, sehingga membutuhkan dasar spiritualitas yang kuat dalam penyusunan regulasi.

"Menteri Lingkungan Hidup yang sekarang harus belajar dari visi MUI. Sampaikan kepada beliau, bukan berarti menggurui, melainkan dikemas dalam bentuk diskusi atau partnership (kemitraan) yang erat," tuturnya.

Ia menambahkan, keterlibatan institusi keagamaan seperti MUI sangat penting untuk mengerem ego sektoral pembangunan industri yang berpotensi merusak sendi-sendi kehidupan.

Tidak hanya menyasar level pusat, Prof Emil juga mengingatkan agar estafet pemikiran ini diturunkan secara masif ke tingkat akar rumput melalui struktur MUI di daerah. 

Baca juga: Green Waqf MUI Jadi Jawaban Nyata Tantangan Lingkungan Global UNEP 2026

Ia meminta agar pengurus MUI di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota bergerak secara horizontal mengawal kebijakan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Jangan berhenti di saya saja, dan jangan berhenti di tingkat pusat saja. Pengurus MUI di daerah harus menggarap visi Pemda setempat. Jika kita ingin membangun daerah di luar Jawa, jangan sampai daerah tersebut meniru habis-habisan pola pembangunan Jawa yang pada akhirnya merusak alam hanya demi kebutuhan pangan dan industri," paparnya. 

Baca juga: Green Waqf: Dari Amal Jariyah Menuju Investasi Peradaban

Prof Emil meyakini bahwa instrumen Wakaf Hijau yang diinisiasi oleh LPLH dan Lembaga Wakaf MUI dapat menjadi pintu masuk yang sangat strategis. 

Melalui gerakan ini, pemahaman keagamaan yang luhur diharapkan mampu mengubah wajah pembangunan Indonesia: dari yang semula eksploitatif, menjadi pembangunan yang beradab dan bersanding harmonis dengan alam.