Lewati ke konten utama
Selasa, 17 November 2026 / 7 Jumadil Akhir 1448 H
Jadwal memuat...
d8e00550-9581-4537-a895-2d1d4ad0991b
Berita

Perkuat Ekosistem Jaminan Produk Halal, Sekjen MUI Dorong Otonomi LPPOM Sumatera Utara

Perkuat Ekosistem Jaminan Produk Halal, Sekjen MUI Dorong Otonomi LPPOM Sumatera Utara

/ 7 Jumadil Akhir 1448 H 2 menit baca 40 dibaca

MEDAN, MUI Digital— Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Buya Amirsyah Tambunan, menekankan pentingnya otonomi dan kemandirian Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM) Sumatera Utara. 

Menurutnya, langkah ini sangat penting dalam memperkuat penyelenggaraan ekosistem jaminan produk halal di Indonesia, khususnya dalam menjalankan fungsi strategis di daerah.

​Hal tersebut disampaikan Buya  Amirsyah Tambunan dalam Pengukuhan Dewan Direksi LPPOM Sumatera Utara masa khidmah 2026-2031, Senin (16/11/2026).

 

Buya Amirsyah menjelaskan, LPPOM memiliki posisi yang sangat strategis dalam ekosistem halal, terutama melalui pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk secara independen sebelum hasilnya menjadi bahan pertimbangan bagi Komisi Fatwa MUI.

​"Jaminan produk halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan ketentuan syariah semata, tetapi juga menyangkut perlindungan konsumen, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat luas," ujar Buya Amirsyah Tambunan. 

Oleh karena itu, lanjutnya,  penguatan kelembagaan LPPOM harus berjalan beriringan dengan peningkatan profesionalitas, independensi, serta kualitas layanan yang prima.

​Dalam kesempatan yang sama, Buya Amirsyah juga mendorong agar pengembangan industri halal di daerah dapat bergerak dari sekadar pemenuhan aturan (compliance) menuju budaya mutu yang lebih tinggi melalui konsep Halal Excellence. 

Buya Amirsyah menjelaskan, konsep ini mencakup enam aspek, yakni kesesuaian syariah, mutu produk, keamanan, keterlacakan proses produksi (traceability), kepercayaan (trust), serta keberlanjutan (sustainability).

​Menanggapi dinamika regulasi terbaru, termasuk penyesuaian batas waktu kewajiban sertifikasi halal hingga 17 Oktober 2028 bagi kategori produk tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2026, MUI mendorong seluruh jajaran di daerah untuk meningkatkan kesiapan.

Buya Amirsyah menambahkan, kesiapan tersebut mencakup penguatan sosialisasi, pendampingan intensif bagi usaha mikro dan kecil (UMK), pengembangan riset industri halal, serta perluasan kolaborasi lintas sektor.

Melalui penguatan otonomi dan peran aktif LPPOM di daerah seperti Sumatera Utara, Buya Amirsyah Tambunan berharap kehalalan produk tidak sekadar berhenti pada pencantuman label administratif, melainkan benar-benar menjadi wujud amanah syariah, jaminan mutu, serta pendorong peningkatan daya saing produk nasional di pasar global.

Google Ads
BAGIKAN:
Google Ads